Dwi Rio Sambodo

Cegah pencemaran lingkungan dengan hukum administrasi

2008-11-12T02:51:00.000+07:00

Kasus kerusakan lingkungan kian hari kian memprihatinkan. Bahkan ketika otonomi daerah diberlakukan, kondisi lingkungan hidup di Indonesia justru semakin mengkhawatirkan. Melihat kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan tegas menegakkan hukum administrasi.
Demikian disampaikan oleh Asisten Deputi Kementerian Lingkungan Hidup, Inar Ichsana Ishak, dalam sebuah acara dengan jajaran Pemda di Palangkaraya, pada Selasa (24/7).

Namun demikian ia mengingatkan bahwa penegakan hukum administrasi tidak seperti pidana. Menurutnya, hukum administrasi ini dapat direkayasa. Untuk itu sebelum terjadi pencemaran harus direncanakan dulu apa saja yang harus dikerjakan atau diawasi.

"Kita sudah harus merencanakan apa saja yang harus diawasi sebelum terjadi pencemaran. Dengan demikian, jika terjadi kasus pencemaran, pelakunya dapat langsung ditindak," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penegakkan hukum administrasi menjadi lebih penting daripada penegakan hukum pidana dalam kasus pencemaran lingkungan. Ada perbedaan mendasar antara hukum administrasi dan pidana.

Kalau hukum administrasi dapat diterapkan sebelum ada kejadian, atau ketika sudah ada indikasi terjadinya pencemaran. Berbeda dengan hukum pidana yang hanya boleh diterapkan setelah ada kejadian.

Di samping itu, dalam penegakan hukum administrasi juga masih bisa dilakukan tawar-menawar, serta langkah penyelesaiannya juga bermacam-macam, yang tidak ditemukan dalam hukum pidana.

Artinya, jika pelaku tindak pencemaran lingkungan mendapat sanksi administrasi, misalnya denda atau pembekuan sementara dari suatu usaha, yang bersangkutan masih dapat melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatannya.

"Nah, ketika hukum administrasi ternyata tidak berjalan dengan baik dan efektif, maka dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai jalan terakhir," tegasnya.

Ia memberi satu contoh. Apabila seseorang yang dipidana penjara selama 10 tahun karena melakukan pencemaran lingkungan, maka dari sisi lingkungan hidup tidak menjadi hal penting. Hal itu karena kerusakan lingkungan telah terjadi dan tidak mungkin berubah dengan putusan pidana yang diberikan.

Oleh karena itu, pejabat pemerintah di daerah sudah harus mulai bergerak untuk menyusun perencanaan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Misalnya, saat kemarau ini biasanya akan terjadi kebakaran hutan. Jadi perencanaan itu harus sudah dimulai yakni apa saja yang bisa dilakukan pemerintah, stakeholder terkait, masyarakat, dan perusahaan.

"Dengan demikian kasus kebakaran hutan dan lahan itu tidak akan terjadi. Apabila masih ada perusahaan atau masyarakat yang melakukan pembakaran, maka tindakan sanksi pidana dapat diterapkan," katanya.

Menurut Ishak, para pejabat pemerintah harus dapat mengawasi dan memantau agar tidak terjadi kebakaran di perkebunan. Caranya adalah memeriksa perusahaan perkebunan dengan menyiapkan para pejabat pengawas.

Lebih lanjut Ishak menjelaskan bahwa upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketat dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

"Pemerintah saat ini juga masih menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berpotensi menjerat pejabat publik yang melakukan kesalahan dan dianggap bertanggung jawab dalam kerusakan lingkungan hidup," tambahnya.

Pejabat publik yang dimaksud adalah pejabat daerah dan pusat yang melakukan kesalahan antara lain dalam hal penerbitan surat izin operasional, pembuatan persyaratan perizinan, dan ketidakpatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru ini menurutnya, akan memasukkan pasal yang mengatur pelanggaran oleh pejabat publik. Ini merupakan langkah maju karena UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang ada sekarang ini belum mengatur hal tersebut.

Sementara itu, UU Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini belum mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Yang ada hanya memungkinkan untuk menindak pimpinan perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan. (Setyo Rahardjo).

Sumber: www.beritabumi.or.id

Menyelamatkan Benteng Terakhir Penyokong Kehidupan Ibu Kota

2008-11-12T02:35:00.004+07:00

Tembok Hijau seluas 10.000 hektare sebagai Bentuk Kepedulian Pihak Swasta dalam Upaya Rehabilitasi Ekosistem Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak (GedePaHaLa)

Sukabumi, 5 November 2008.

Ekosistem Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak (GedePaHaLa) merupakan benteng terakhir yang mampu menyokong kehidupan masyarakat Jawa Barat, Jakarta, dan kota-kota sekitarnya. Tegakan-tegakan hijau yang tumbuh di area dengan luas total 135.332 hektar (hampir dua kali luas kota Jakarta) telah membuat GedePaHaLa memberikan jasa-jasa lingkungan yang begitu banyak. Ketika penghujan tiba, hutan yang masih tersisa mampu mencegah banjir bandang, yang mampu menghayutkan Ibu Kota.GedePaHaLa memberikan 10 miliar rupiah setahun melalui air bersih, yang mengalir ke-13 sungai besar dan 450 anak sungai di wilayah Jakarta-Bogor (Conservation International). Air tersebut dinikmati oleh sekitar 144 desa dan 5 kota besar (dengan populasi lebih dari 20 juta warga) di sekitar kawasan ini. Selain itu, GedePaHaLa juga mempunyai berbagai fungsi lain, seperti pusat pembelajaran lingkungan hidup, penelitian bagi pelajar maupun mahasiswa dan penyerap karbon.
Dalam koridor penyelamatan satwa langka, GedePaHaLa menjadi rumah yang cocok bagi jenis-jenis endemik, seperti Owa Jawa (Hylobates moloch), Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) dan juga Macan Tutul (Phantera pardus) yang saat ini jumlah populasinya kian mengkhawatirkan.

Kini, benteng hijau bagi peradaban sekitar tengah terkikis, apakah itu akibat degradasi kawasan, pembalakan liar dan lainnya. Saat ini total luas kawasan konservasi di GedePaHaLa yang harus segera mendapat tindakan rehabilitasi adalah sekitar 10.000 hektar (hampir 12 kali luas Kota Bogor). Untuk merehabilitasi kawasan tersebut, berbagai upaya konservasi dan rehabilitasi terus dilakukan, salah satunya adalah inisiatif restorasi kawasan yang bertajuk Tembok Hijau (Green Wall) pada daerah yang terdegradasi. “Langkah ini harus segera diwujudkan demi kepentingan dan keselamatan kita bersama, khususnya masyarakat yang hidup di hulu maupun hilir” ujar Dr. Bambang Sukmananto, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. “Diharapkan, inisiatif ini dapat menjadi ajang penyadartahuan bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan agar lebih peduli pada keutuhan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango” lanjutnya.

“Keutuhan GedePaHaLa merupakan tanggung jawab kita bersama karena telah menikmati servis lingkungan secara gratis, seperti tersedianya udara dan air bersih, serta penyerap polusi udara” ujar Jatna Supriatna, Regional Vice President Conservation International Indonesia. “Untuk itu kami mengajak siapapun baik individu maupun perusahaan yang peduli terhadap keutuhan GedePaHaLa untuk turut bahu membahu merehabilitasinya” ajak Jatna.

Upaya rehabilitasi kawasan konservasi ini sedikit membuahkan hasil, beberapa perusahaan sudah membuktikan kesadarannya untuk membantu program rehabilitasi kawasan konservasi ini, seperti Daikin Corporation. Perusahaan yang berbasis di Jepang ini mencanangkan program “Green Wall” selama tiga tahun kedepan, guna merehabilitasi kawasan dan edukasi masyarakat melalui pendidikan lingkungan keliling. Dukungan lain juga didapat dari Medco, perusahaan Indonesia, yang menyediakan bibit tanaman. Selain perusahaan, individu juga dapat berkontribusi melalui program adopsi pohon.

Satoru Fujimoto, General Manager CSR dan Global Environment Center, Daikin Industri, LTD mengatakan “Daikin tengah bekerja keras untuk merealisasikan dukungan masyarakat”. Lanjutnya, “Kami percaya bahwa misi kami untuk menyelamatkan bumi dengan cara melindungi ekosistem dapat sejalan dengan aktivitas bisnis yang kami lakukan seperti improvisasi hasil produk kami yang hemat energi”.

Masih diperlukan kerjasama banyak pihak untuk menyelamatkan sumber kehidupan ini termasuk dari pemerintah kota, baik Jakarta maupun Jawa Barat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya air dan udara bersih, juga menghambat polusi udara.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi
• Dr. Bambang Sukmananto
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Phone: +62811119092
Email: kbtn@gedepangrango.org

• Diah R.S
Conservation International Indonesia
Phone: +628128078472
Email: dsulistiowati@conservation.org

Conservation International (CI) adalah organisasi non-profit internasional yang menerapkan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan murni, ekonomi, kebijakan dan partisipasi masyarakat untuk melindungi wilayah wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi di dunia dan menunjukkan manusia dapat hidup harmoni dengan alam. CI berdiri pada tahun 1987 dan bekerja di lebih dari 40 negara. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.conservation.org atau www.conservation.or.id .

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mempunyai peranan yang penting dalam sejarah konservasi di Indonesia. Ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1980. Saat ini, dengan luas 21.975 hektar, kawasan Taman Nasional ini ditutupi oleh hutan hujan tropis pegunungan, hanya berjarak 2 jam (100 km) dari Jakarta. Di dalam kawasan hutan TNGGP dapat ditemukan “si pohon raksasa” Rasamala, “si pemburu serangga” atau kantong semar (Nephentes spp); berjenis-jenis anggrek hutan, dan bahkan ada beberapa jenis tumbuhan yang belum dikenal namanya secara ilmiah, seperti jamur bercahaya. Disamping keunikan tumbuhannya, kawasan TNGGP juga merupakan habitat dari berbagai jenis satwa liar, seperti kepik raksasa, sejenis kumbang, lebih dari 100 jenis mamalia seperti Macan tutul Jawa, Kijang, Pelanduk, Anjing hutan, Sigung, dan lainnya serta sekitar 250 jenis burung termasuk Elang Jawa dan berbagai jenis élang lainnya. Kawasan ini juga merupakan habitat bagi Owa Jawa, Surili, Kukang dan Lutung yang populasinya semakin mendekati kepunahan. Ketika anda hiking di kawasan TNGGP, anda dapat menikmati keindahan ekosistem hutan hujan tropis Indonesia. Info lebih lanjut, silahkan kunjungi www.gedepangrango.org .

Daikin adalah perusahaan industri terbesar kedua di dunia pada bidang manufaktur pendingin ruangan, dan juga flourochemical-bahan kimia berbentuk flor. Perusahaan global yang berbasis di Jepang ini mempunyai 30 cabang di seluruh dunia. Dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan kenyamanan melalui pendingin udara dan ramah lingkungan, kami juga masuk dalam daftar Global 100 untuk kedua kalinya (perusahaan yang paling stabil di dunia) yang diumumkan pada acara pertemuan dunia untuk ekonomi di Davos. Info lebih lanjut, silahkan kunjungi http://www.daikin.com

Catatan Editor
• Hutan Tropis di Pulau Jawa, khususnya hutan pegunungan dan sub alpin, telah rusak sejak tahun 1970 an, mengikuti pesatnya pertumbuhan penduduk di pulau ini dan kebutuhan lahan untuk pertanian dan pembangunan. Untungnya, beberapa pegunungan dilindungi selama pendudukan Belanda hampir seratus tahun yang lalu. Pemerintah Belanda menetapkan 4 pegunungan yang berdekatan dengan ibukota Jakarta yaitu Salak, Gede, Pangrango dan Halimun sebagai Hutan Lindung. Kawasan-kawasan ini mencakup 13 sungai dan 450 anak sungai menjadi sumber air minum bagi jutaan orang di Jakarta. Pegunungan-pegunungan tersebut ditunjuk sebagai Taman Nasional pada tahun 1980an dengan nama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Keduanya menjadi rumah bagi jenis sangat terancam punah Javan Gibbon (Hylobates moloch), sebutan lokalnya Owa Jawa, dan Elang jawa (Spizaetus bartelsi) dan beberapa jenis endemik yang sudah mulai terancam.

• Taman Nasional Gunung Halimun-Salak merupakan perwakilan dari hutan hujan dataran rendah di Pulau Jawa. Di Kawasan ini dapat ditemukan beberapa sungai yang tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau yang panjang. Iklim mikro basah di kawasan ini sudah membantu sungai-sungai di kawasan ini sehingga tidak pernah kekurangan air sepanjang tahun. Delapan aliran sungai ditemukan di kawasan ini sangat sesuai dengan tujuan wisata. Kawasan ini menjadi rumah bagi 35 jenis satwa endemik seperti Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) dan Owa Jawa (Hylobates moloch)

• CI Indonesia sudah aktif di TNGG sejak tahun 1997. Program Pendidikan Konservasinya sudah melibatkan dan melatih sejumlah pengambil keputusan lokal, manager Taman Nasional, pengusaha dan anak-anak sekolah di Pusat Pendidikan Konservasi Bodogol, di jantung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pusat pendidikan yang unik ini menyediakan satu jembatan kanopi dengan tinggi 50 meter yang memungkinkan melihat burung-burung hutan hujan, juga tersedia fasilitas akomodasi dan satu gazebo pengunjung.

• Otto Soemarwoto memperkirakan laju konversi kawasan puncak menjadi bangunan dan vila mengakibatkan peningkatan larian volume air dari 5 persen curah hujan menjadi 40 persen. Dengan curah hujan 3.000 mm/th, kenaikan volume larian air adalah 10.500m3/ha/th yang setara dengan 2.100 truk tangki minyak berkapasitas 5.000 lt. Maka umpama terjadi konversi (penggundulan) vegetasi hutan 10 ha artinya sama dengan melepaskan 21.000 truk air berkapasitas 5.000 lt dari puncak.

Sumber: www.pili.or.id

Sistem pengelolaan sampah terpadu

2008-11-12T02:27:00.001+07:00

Sistem Pengelolaan Terpadu Untuk Atasi Permasalahan Sampah Kota

Sistem pengelolaan sampah terpadu dinilai tepat dan dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan sampah kota, demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT, Prof. Dr. Jana T, Anggadiredja, MS pada lokakarya sehari bertema ”Pemecahan Masalah Sampah Kota Berbasis Teknologi Lingkungan” di Jakarta.
Jana T. Anggadiredja dalam sambutannya antara lain mengatakan, belajar dari pengalaman Negara yang relatif lebih maju, diperoleh kesimpulan bahwa penanganan sampah dari segi teknologi tidak akan tuntas hanya dengan menerapkan satu metode saja tetapi harus dengan kombinasi dari berbagai metode yang kemudian dikenal sebagai Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu.

Dikatakan, Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu tersebut setidaknya mengkombinasikan pendekatan pengurangan sumber sampah, daur ulang & guna ulang, pengkomposan, insinerasi dan pembuangan akhir (landfilling).

Jana T. Anggadiredja menjelaskan, pengurangan sumber sampah untuk industri berarti perlunya teknologi proses yang nirlimbah serta packing produk yang ringkas/ minim serta ramah lingkungan.

Sedangkan bagi rumah tangga berarti menanamkan kebiasaan untuk tidak boros dalam penggunaan barang-barang keseharian. Untuk pendekatan daur ulang dan guna ulang diterapkan khususnya pada sampah non organik seperti kertas, plastik, alumunium, gelas, logam dan lain-lain. Sementara untuk sampah organik diolah, salah satunya dengan pengkomposan.

Lokakarya kali ini merupakan suatu upaya mensosialisasikan secara praktis teknik-teknik pemilahan sampah yang sederhana yang dapat diterapkan bagi rumah tangga perkotaan, sebab sesungguhnya kunci keberhasilan program daur ulang adalah justru di pemilahan awal.

Secara teoritis apabila program daur ulang sampah dengan sistem terpadu dapat dilakukan, maka sampah yang tersisa hanya tinggal 15 – 20% saja, sehingga akan mengurangi ritasi transportasi sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan umur TPA akan semakin panjang.

Jana Anggadiredja mengatakan, sejak tahun 1990-an BPPT telah melakukan kajian sistem pengelolaan sampah terpadu menuju zero waste. Selain kajian teknologi daur ulang dan pengkomposan, juga telah dan sedang dilakukan pengkajian tentang incinerator yang lebih efisien dan ramah lingkungan serta telnologi landfilling dengan sasaran TPA-nya dapat diguna ulang.

Berbagai teknologi yang dapat diterapkan dalam berbagai pendekatan pengelolaan sampah di atas menunjukkan bahwa masalah persampahan tetaplah mengandung dimensi Iptek.

Namun juga disadari penanganan masalah sampah tidak akan sanggup diselesaikan oleh pendekatan teknologi saja, sebab pengelolaan sampah hakekatnya adalah aktivitas ke-sistem-an, bukan aktivitas individual. Teknologi hanyalah pendukung satu sub sistem saja yakni aspek teknis operasional. Kesuksesan sistem tersebut akan sangat bergantung dari subsistem-subsistem lainnya seperti, hukum, kelembagaan, pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat.

Pada akhirnya aspek peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan persampahan. Dalam strategi jangka panjang peran aktif masyarakat menjadi tumpuan bagi suksesnya pengelolaan sampah kota, dan dalam program jangka panjang setiap rumah tangga disarankan mengelola sendiri sampahnya melalui program 3 R (Reduce, reuse dan recycle).

sumber: www.bipnewsroom.info

Tentang Rio

2008-10-25T00:03:00.006+07:00

FAISAL BASRI (Pengamat Ekonomi)
"Sebagai Orang Yang Percaya Terhadap Anak Muda Sebagai Pelopor/Pendobrak Perubahan Untuk Perbaikan Bangsa, Maka Saya Juga Percaya Terhadap Rio Sebagai Kader Muda di Partai Untuk Memulai/Melakukan Perubahan, Meskipun diAwali dari Tingkat Lokal DKI Jakarta, Seperti halnya Saya Pernah Mencoba Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta"

RIEKE “ONENG” DIAH PITALOKA (Penggiat Seni)
“Rio, Kamu pasti tahu politik bukan tempat yang aman dan nyaman. Kita saling doakan untuk selalu komit dalam perjuangan wong cilik. Tetap punya jati diri, dan tidak khianati diri kita. Aku Yakin Rio Yang Aku Kenal Takkan Berubah, tetap sama seperti pertama Aku Kenal: Pekerja Keras, Jujur, Setia Kawan dan Punya Idealisme” 15/10/08

ANA MAUWANAH (Ketua PB Muslimat NU)
”Saya sering diskusi dengan Rio tentang Gerakan Islam dan Perempuan,
Menurut Pandangan Saya, Rio Sangat Memiliki Mobilitas & Bakat Juang” 17/10/08

ADIAN NAPITUPULU (Sekjen 98 Center)
“Rio adalah Kombinasi Antara Kemewahan dan Kesederhanaan, Hasil Cloning Kekayaan dan Kemiskinan, Perpaduan Ketampanan dan Ketidaktampanan… Tapi Rio adalah Rio, AKTIVIS RASA ANGGUR SEGAR” 15/10/08

RICHARD ACHMAD (Sekretaris Umum THE JAKMANIA, 2008-2010)
“Saya Kenal Rio sebagai pribadi yang bersahabat, tidak membeda-bedakan. Pemikirannya untuk Jakarta cukup Fresh, Cocok dalam Kepemimpinan masyarakat sipil. Termasuk perhatiannya terhadap bola Jakarta alias Persija & The Jakmania” 16/10/08

WAHONO (Eks Tapol/Napol)
“12 Tahun Saya Dipenjara Oleh Orde Baru, sekarang saya sudah tua, sebenarnya tidak banyak harapan yang saya miliki. Hanya Satu Saja Yaitu Melihat Indonesia Yang Maju Berkeadilan dan Berkemakmuran. Saya punya harapan dalam diri Rio” 14/10/08

DECKY (Sekjen SPBI/ Serikat Pekerja Buruh Indonesia)
“Ketulusan.. Keramahan.. Keakraban dan Keterbukaan semangat perjuangan maupun perlawanan ada dalam diri Bung Rio, Contoh Kecil saat Bung Rio ikut bantu sekitar 2000 Orang Buruh pada tahun 2004 mengadukan nasib ke Parlemen” 15/10/08

RAHMIWITA (Presiden Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, 2001-2003)
”Bung Rio adalah orang yang responsif dalam menyikapi berbagai persoalan. Konsen terhadap pembelajaran, kaderisasi serta pergerakan perempuan. Beberapa kali kehadirannya di Kampus menambah wawasan saya tentang Perjuangan Gerakan Perempuan” 22/10/08

ACENG ZAINI, S.Ag (Lurah Utan Kayu Utara, Jakarta Timur)
”Saudara Rio Adalah Sosok Pemuda Energik. Banyak Berperan Aktif dalam Kegiatan Masyarakat, Menggalang persatuan dan kesatuan, khususnya di lingkungan RW.04. Sebagai Pengurus RW.04 Saudara Rio telah banyak membantu mengembangkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan hijau.” 15/10/08

AGUNG APRIYANTO (Ketua RW 04 Kelurahan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur)
“Dwi Rio Yang Saya Kenal, selalu dalam keadaan siap sedia penuh ketulusan bagi siapapun yang membutuhkan bantuannya. Analisanya Yang Tajam Terhadap Setiap Persoalan Kehidupan menjadi istimewa karena dibarengi dengan kesederhanaan” 15/10/08

SARINAH (Eks PB KOHATI HMI/ Himpunan Mahasiswa Islam, 2006-2008)
”Sebagai teman yang telah 8 tahun mengenal Bung Rio, orangnya supel, baik dan memiliki dedikasi. Cukup pantas sebagai Kader Partai untuk berkiprah di Panggung Politik” 14/10/08

ERWIN HIDAYATULLAH AL JAKARTATY (Tokoh Pemuda Betawi)
“Bung Rio ádalah Figur Tokoh Muda Yang Progresif, Militan dan Pekerja Keras. serta konsisten terhadap perjuangan kebijakan pro rakyat” 15/10/08

INDRA B. KRAMADIPA (DPP Taruna Merah Putih)
“YANG MUDA, YANG BERJUANG.
Sekitar 10 tahun lalu saya bertemu dengan kawan yang Sosoknya periang, humoris dan suka berdiskusi, namanya Rio. Ini adalah babak bagus untuk sejarah perpolitikan Indonesia karena sebagai Calon Anggota Legislatif dia sudah menunjukkan integritasnya sebagai seorang Politisi Muda yang bersahaja, bersih, mau kerja keras dan trus belajar. Setahu saya , pemahaman untuk mengetahui seluk beluk Jakarta dia pelajari dan dalami bukan hanya di aktivitas PDI Perjuangan Jakarta saja, melainkan dilakukan sebagai Pengurus RT, RW, Karang Taruna, Forum Pendampingan Warga DKI bahkan Organisasi Suporter PERSIJA alias The Jakmania. Ini menunjukkan kesiapannya untuk menjadi macan parlemen di ibukota” 12/10/08

PETA Jakarta Timur

2008-10-16T14:02:00.002+07:00

PETA JAKARTA TIMUR

GEOGRAFIS

Wilayah Jakarta Timur terdiri 95 % daratan dan selebihnya rawa atau persawahan dengan ketinggian rata-rata 50 m dari permukaan air laut serta dilewati oleh beberapa sungai kanal antara lain : Cakung Drain, Kali Ciliwung, Kali Malang, Kali Sunter, Kali Cipinang. Letak geografis berada diantara 1060 49' 35'' Bujur Timur dan 060 10' 37'' Lintang Selatan. Beriklim Panas dengan suhu rata-rata sepanjang tahun sekitar 27 derajad celcius. Curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun sampai dengan maksimum bulan Januari.

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Kotamadya Jakarta Timur mempunyai potensi pengembangan disektor industri, terlihat dengan adanya beberapa pertumbuhan kawasan industri antara lain : PT. Jiep, Gandaria, Pasar Rebo, PIK Pengilingan, SUIK Pulogadung. Tahun 1999 jumlah industri terdiri dari PMA 95, Swasta Nasional 172, Industri kecil 2274 unit (Terdiri dari 92 kecil formil, 2182 non formal). Pengembangan sub sektor perdagangan di arahkan, untuk memperlancar arus barang jasa, penyediaan kebutuhan pokok, dengan harga layak.

PARIWISATA

Kotamadya Jakarta Timur dalam program pengembangannya, dipersiapkan sebagai kota wisata belanja dengan menggali berbagai hal yang dapat dijadikan potensi obyek wisata, disamping meningkatkan jumlah dan jenis atraksi wisata serta meningkatkan SDM. Sejumlah obyek wisata andalan Kotamadya Jakarta Timur, yang selama ini menjadi daya tarik bagi wisatawan nusantara maupun manca negara, adalah Taman Mini Indonesia Indah, Monumen Pancasila Sakti, Kawasan Wiladatika, Makam Pangeran Jayakarta, Pasar Burung, Pusat Perdagangan Permata, Condet Cagar Buah, dan Perkampungan Industri Kecil.

TRANSPORTASI

Angkutan darat memegang peranan penting bagi arus transportasi di Jakarta Timur seperti bus kota, bus antar daerah, angkutan kecil (mikrolet) dan kereta api. Arus penumpang terfokus pada kedua terminal yaitu Terminal Bus Pulogadung dan Terminal Bus Kampung Rambutan yang merupakan akses bagi warga untuk melakukan bepergian baik di dalam kota maupun untuk ke luar kota Jakarta.

Betawi dan Akar Sosial Budaya Jakarta

2008-10-16T13:43:00.003+07:00

Betawi dan Akar Sosial Budaya Jakarta

6 September 2007 | diposting oleh webmin (http://bapekojakartatimur.go.id/)

Fungsi yang demikian sarat, telah menjadikan Jakarta sebagai melting-pot. Tempat bertemu aneka suku bangsa, agama dan budaya. Ini nampak sangat nyata pada pertumbuhan dan perkembangan profil masyarakat Betawi. Dan setidaknya, sebuah karikatur yang menggambarkan sopir dan penumpang bajaj, menyajikan kenyataan itu.

"Pan udah gua bilang, kalo mau ilangin stres, kudu sering naar boven," kata si sopir bajaj. "Oke deh, ane reken isi dompet dulu. Bangsa goban sih ada," jawab si penumpang.

Nampak jelas dalam dialog itu. Ada unsur Bali (akhiran -in), Arab (ane - saya), Belanda (naar boven dan reken), Tionghoa (goban - lima puluh ribu), Jawa (kudu -harus), dan Inggris (stress). Namun secara gramatikal, dialek Batawi adalah salah satu logat dari bahasa Melayu, suatu bahasa di mana bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dikembangkan. Dalam pada itu, seorang anggota Dewan Pakar Lembaga Kebudayaan Betawi, Ridwan Saidi, sambil mengutip pendapat Bern Nothover (1995), mencatat bahwa, apa yang dikenal kini sebagai Bahasa Betawi adalah bahasa Melayu dialek Nusa Kalapa (bersama Pakuan merupakan dua kota penting pada jaman kerajaan Pajajaran di bawah Prabu Siliwangi yang kemudian namanya berganti menjadi Jakarta) yang telah dipergunakan di Jakarta paling sedikit sejak abad 10 (Babad Tanah Betawi, 2002). Penduduk Nusa Kalapa sendiri sebelum abad 10, sebagaimana halnya seluruh penduduk Nusa Jawa, besar kemungkinan berbahasa Kawi atau Jawi. Memang, tidak semua kosa kata Betawi lama berasal dari bahasa Kawi/Jawi, karena juga terdapat campuran bahwa Melayu Polinesia, dan kemudian pada abad 16 mendapat pengaruh Portugis, di samping juga pengaruh bahasan Sunda pada abad 14, ketika kekuasaan Sunda memfungsikan pelabuhan Kalapa, dan bahasa-bahasa lain pada masa-masa berikutnya.

Sifat campur-aduk dalam dialek Betawi adalah cerminan dari kebudayaan Betawi secara umum, yang merupakan hasil perkawinan berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan asing. Dalam bidang kesenian, misalnya, orang Betawi memiliki seni Gambang Kromong yang berasal dari seni musik Cina, tetapi juga ada Rebana yang berakar pada tradisi musik Arab, Keroncong Tugu dengan latar belakang Portugis-Arab, dan Tanjidor yang berlatarbelakang ke-Belanda-an.

Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa. Mereka adalah hasil kawin-mawin antaretnis dan bangsa di masa lalu. Diawali oleh orang Sunda, sebelum abad ke-16 dan masuk ke dalam Kerajaan Tarumanegara serta kemudian Pakuan Pajajaran. Selain orang Sunda, terdapat pula pedagang dan pelaut asing dari pesisir utara Jawa, dari berbagai pulau Indonesia Timur, dari Malaka di semenanjung Malaya, bahkan dari Tiongkok serta Gujarat di India.

Waktu Fatahillah dengan tentara Demak menyerang Sunda Kelapa (1526/27), orang Sunda yang membelanya dikalahkan dan mundur ke arah Bogor. Sejak itu, dan untuk beberapa dasawarsa abad ke-16, Jayakarta dihuni orang Banten yang terdiri dari orang yang berasal dari Demak dan Cirebon. Sampai JP Coen menghancurkan Jayakarta (1619), orang Banten bersama saudagar Arab dan Tionghoa tinggal di muara Ciliwung. Selain orang Tionghoa, semua penduduk ini mengundurkan diri ke daerah kesultanan Banten waktu Batavia menggantikan Jayakarta (1619).

Pada awal abad ke-17 perbatasan antara wilayah kekuasaan Banten dan Batavia mula-mula dibentuk oleh Kali Angke dan kemudian Cisadane. Kawasan sekitar Batavia menjadi kosong. Daerah di luar benteng dan tembok kota tidak aman, antara lain karena gerilya Banten dan sisa prajurit Mataram (1628/29) yang tidak mau pulang. Beberapa persetujuan bersama dengan Banten (1659 dan 1684) dan Mataram (1652) menetapkan daerah antara Cisadane dan Citarum sebagai wilayah kompeni. Baru pada akhir abad ke-17 daerah Jakarta sekarang mulai dihuni orang lagi, yang digolongkan menjadi kelompok budak belian dan orang pribumi yang bebas. Sementara itu, orang Belanda jumlahnya masih sedikit sekali. Ini karena sampai pertengahan abad ke-19 mereka kurang disertai wanita Belanda dalam jumlah yang memadai. Akibatnya, benyak perkawinan campuran dan memunculkan sejumlah Indo di Batavia. Tentang para budak itu, sebagian besar, terutama budak wanitanya berasal dari Bali, walaupun tidak pasti mereka itu semua orang Bali. Sebab, Bali menjadi tempat singgah budak belian yang datang dari berbagai pulau di sebelah timurnya.

Sementara itu, orang yang datang dari Tiongkok, semula hanya orang laki-laki, karena itu mereka pun melakukan perkawinan dengan penduduk setempat, terutama wanita Bali dan Nias. Sebagian dari mereka berpegang pada adat Tionghoa (mis. Penduduk dalam kota dan 'Cina Benteng' di Tangerang), sebagian membaur dengan pribumi (terutama dengan orang Jawa dan membentuk kelompok Betawi Ora, mis: di sekitar Parung). Tempat tinggal utama orang Tionghoa adalah Glodok, Pinangsia dan Jatinegara.

Keturunan orang India -orang Koja dan orang Bombay- tidak begitu besar jumlahnya. Demikian juga dengan orang Arab, sampai orang Hadhramaut datang dalam jumlah besar, kurang lebih tahun 1840. Banyak diantara mereka yang bercampur dengan wanita pribumi, namun tetap berpegang pada ke-Arab-an mereka. Di dalam kota, orang bukan Belanda yang selamanya merupakan mayoritas besar, terdiri dari orang Tionghoa, orang Mardijker dari India dan Sri Lanka dan ribuan budak dari segala macam suku. Jumlah budak itu kurang lebih setengah dari penghuni Kota Batavia.

Orang Jawa dan Banten tidak diperbolehkan tinggal menetap di dalam kota setelah 1656. Pada tahun 1673, penduduk dalam kota Batavia berjumlah 27.086 orang. Terdiri dari 2.740 orang Belanda dan Indo, 5.362 orang Mardijker, 2.747 orang Tionghoa, 1.339 orang Jawa dan Moor (India), 981 orang Bali dan 611 orang Melayu. Penduduk yang bebas ini ditambah dengan 13.278 orang budak (49 persen) dari bermacam-macam suku dan bangsa. Sepanjang abad ke-18, kelompok terbesar penduduk kota berstatus budak. Komposisi mereka cepat berubah karena banyak yang mati. Demikian juga dengan orang Mardijker. Karena itu, jumlah mereka turun dengan cepat pada abad itu dan pada awal abad ke-19 mulai diserap dalam kaum Betawi, kecuali kelompok Tugu, yang sebagian kini pindah di Pejambon, di belakang Gereja Immanuel. Orang Tionghoa selamanya bertambah cepat, walaupun ribuan orang Tionghoa dibunuh pada tahun 1740 di dalam dan di luar kota.

Di luar kota pada tahun 1673 hidup kurang lebih lima ribu orang Indonesia dan kurang lebih enam ratus Indo-Belanda. Orang-orang Indonesia bebas datang ke Batavia, terutama dari luar Jawa, semisal Sulawesi Selatan, Banda, Ambon dan Bali. Di antara orang Indonesia itu beberapa diantaranya mencapai posisi cukup baik, misalnya para kapten yang sering memperoleh tanah luas, orang Bali yang mengimpor budak, pemilik kapal Bugis dan Melayu serta para mandor dari Jawa (pemahaman masa itu tentang orang Jawa sering mencakup orang dari Banten sampai Jawa Timur serta bahkan dari Kampung Jawa di Palembang) yang mendatangkan kuli-kuli untuk perkebunan tebu, bengkel kayu serta galangan kapal. Beberapa nyai termasuk juga kelompok orang berada. Nyanya Rokya misalnya, pada tahun 1816 memiliki dua puluh dua budak belian. Adapun tentang apa yang disebut dengan "orang" atau "Suku Betawi" sebenarnya terhitung pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Arab, Bali, Sumbawa, Ambon, dan Melayu. Antropolog Univeristas Indonesia, Dr Yasmine Zaki Shahab MA menaksir, etnis Betawi baru terbentuk sekitar seabad lalu, antara tahun 1815-1893.

Perkiraan ini didasarkan atas studi sejarah demografi penduduk Jakarta yang dirintis sejarawan Australia, Lance Casle. Di zaman kolonial Belanda, pemerintah selalu melakukan sensus, di mana dikategorisasikan berdasarkan bangsa atau golongan etnisnya. Dalam data sensus penduduk Jakarta tahun 1615 dan 1815, terdapat penduduk dari berbagai golongan etnis, tetapi tidak ada catatan mengenai golongan etnis Betawi.

Hasil sensus tahun 1893 menunjukkan hilangnya sejumlah golongan etnis yang sebelumnya ada. Misalnya saja orang Arab dan Moors, orang Jawa dan Sunda, orang Sulawesi Selatan, orang Sumbawa, orang Ambon dan Banda, dan orang Melayu. Namun, pada tahun 1930, kategori orang Betawi yang sebelumnya tidak pernah ada justru muncul dalam data sensus tahun tersebut. Jumlah orang Betawi sebanyak 778.953 jiwa dan menjadi mayoritas penduduk Batavia waktu itu.

Antropolog Universitas Indonesia lainnya, Prof Dr Parsudi Suparlan menyatakan, kesadaran sebagai orang Betawi pada awal pembentukan kelompok etnis itu juga belum mengakar. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka lebih sering menyebut diri berdasarkan lokalitas tempat tinggal mereka, seperti orang Kemayoran, orang Senen, atau orang Rawabelong. Pengakuan terhadap adanya orang Betawi sebagai sebuah kelompok etnis dan sebagai satuan sosial dan politik dalam lingkup yang lebih luas, yakni Hindia Belanda, baru muncul pada tahun 1923, saat Mohammad Husni Thamrin, tokoh masyarakat Betawi mendirikan Perkoempoelan Kaoem Betawi. Baru pada waktu itu pula segenap orang Betawi sadar mereka merupakan sebuah golongan, yakni golongan orang Betawi. Simpul terakhr yang berpijak pada berita resmi Kolonial itu ditolak keras Ridwan Saidi. Alasan tokoh Betawi ini dilandaskan pada teori Bern Nothofer, jauh sebelum Belanda tiba di wilayah ini, antara abad 8-10, demi mempertahankan kekuasaannya, Kerajaan Sriwijaya atas tanah Nusa Kalapa telah menghadirkan migran Suku Melayu yang berasal dari Kalimantan Barat, yang juga sekaligus menjadi awal penyebaran secara meluas bahsa Melayu yang kemudian menjadi lingua franca di Kalapa menggeser kedudukan bahasa Sunda Kawi.

Selain itu, sejak masa Salakanagara, diduga muncul pada tahun 130 M, orang Nusa Kalapa sudah mulai mengenal masyarakat internasional melalui kedatangan para pelancong dari India, Cina dan Arab. Pengenalan meluas ketika pelabuhan Kapala menjadi pelabuhan samudra pada abad ke-14. Dan, pada abad ke-16 orang Betawimengenal orang Portugis, kemudian pada abad ke-17 mengenal orang Belanda dan pada permulaan abad ke-19 orang Betawi mengenal orang Perancis dan Inggris, serta sejak pertengahan abad ke-19 secara pro-aktif orang Betawi mengenal masyarakat internasional melalui pelayanan ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji.

Terlepas dari semua itu, sejak akhir abad yang lalu dan khususnya setelah kemerdekaan (1945), Jakarta pada umumnya, dan Jakarta Pusat pada khususnya dibanjiri imigran dari seluruh Indonesia, sehingga orang Betawi - dalam arti apapun juga - tinggal sebagai minoritas. Pada tahun 1961, 'suku' Betawi mencakup kurang lebih 22,9 persen dari antara 2,9 juta penduduk Jakarta pada waktu itu. Adapun di Jakarta Pusat, menurut Sensus tahun 2000, populasi penduduk dengan etnis Betawi ini masih cukup tinggi, mencapai 31,16 persen, tersebar di semua Kecamatan di Jakarta Pusat, dengan dominasi utama di Kecamatan Kemayoran dan Tanah Abang. Memang, sebagian dari ereka semakin telah terdesak ke pinggiran, bahkan ramai-ramai digusur dan tergusur ke luar Jakarta. Namun sebetulnya, 'suku' Betawi tidaklah pernah tergusur atau digusur dari Jakarta, karena proses asimilasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia hingga kini terus berlangsung dan melalui proses panjang itu pulalah 'suku' Betawi hadir di bumi Nusantara.

Cabut TAP MPRS 33-1967

2008-10-04T00:33:00.001+07:00

CABUT TAP MPRS XXXIII/1967 &
TEGUHKAN MARHAENISME SEBAGAI IDEOLOGI PERJUANGAN

Oleh : Dwi Wijayanto Rio S

“Indonesia makin tertindas sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah bangsa, akibat persetubuhan najis pemerintah orde baru boneka imperialis dengan kepentingan kapitalisme global, diawali dengan berdirinya kerajaan otoriter kapitalistik orde baru pasca G 30 S 1965”

Atas dalih untuk mengamankan kepentingan bangsa dan negara maka Soeharto dengan para pengikutnya menjadikan peristiwa G30S 1965 sebagai momentum politik untuk memperoleh kekuasaan pemerintah nasional. Peristiwa yang biasa disebut oleh Bung Karno yaitu “GESTOK” singkatan dari Gerakan Satu Oktober tersebut sampai saat ini masih menyimpan banyak misteri. Tetapi yang jelas, keuntungan besar yang didapatkan pasca peristiwa tersebut diperoleh adalah kekuatan kapitalisme global yang memanglah sangat terganggu kepentingannya oleh garis kebijakan Presiden Soekarno yang sangat anti imperialisme.

Kenyataan sejarah yang tak dapat dipungkiri dan tentunya tidak mungkin dibohongi, adalah arah kebijakan pemerintah orde baru yang mendapatkan kekuasaan dari Presiden Soekarno jelas-jelas telah menghasilkan kemerosotan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Khususnya dalam jati diri bangsa yang sudah dibangun sejak pra kemerdekaan. Kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian bangsa terkoyak-koyak. Semuanya tentu berangkat atas dasar arah kebijakan orde baru yang telah merelakan dirinya disetubuhi oleh kepentingan kapitalisme global, semuanya demi kepentingan kekuasaan sesaat dan kepentingan segelintir orang.

Marhaenisme yang menjadi ideologi perjuangan bangsa Indonesia pada saat pra kemerdekaan, dan digagas oleh Bung Karno untuk memerdekaan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, serta menjadi roh dan cikal bakal lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 yang kemudian menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia, kini telah kabur pemaknaannya tak tentu rimbanya. Semuanya sekali lagi karena kebijakan politik orde baru yang SANGAT ANTI AJARAN BUNG KARNO.

Dimulai dengan situasi yang tak menentu pasca G30S 1965, Soeharto telah memainkan perannya dalam kudeta merangkak tersebut. Setelah adanya konflik horizontal atau pembunuhan massal yang ditengarai direkayasa oleh kekuatan orde baru. Maka ketidakpastian situasi membuat posisi Bung Karno secara politik semakin tersudut, akhirnya di suatu kesempatan Soeharto mendapat Surat Perintah (SP) 11 Maret 1966, yang seharusnya untuk memulihkan situasi supaya tetap terkendali dan melaporkan tindakan pengamanannya kepada Presiden Soekarno. Tetapi kenyataannya SP 11 Maret 1966 tersebut digunakan Soeharto untuk merebut kekuasaan Presiden Soekarno. Oleh karena khawatir SP 11 Maret akan dicabut kembali oleh Presiden Soekarno, karena telah dimanipulasi Suharto sebagai "pelimpahan kekuasaan", maka AH Nasution yang telah menjadi Ketua MPRS, dengan menghalalkan segala cara demi naiknya Suharto, maka buru-buru SP 11 Maret itu dibawanya ke SU MPRS. Pada tanggal 21 Juni 1966, keluarlah TAP MPRS No. IX/1966 mengenai SP 11 Maret dan pada tanggal 5 Juli 1966, keluarlah TAP MPRS No. XXV/1966.

Dengan menggunakan TAP MPRS No. XXV/1966 sebagai senjata canggih atau pemungkas, maka MPRS pimpinan Nasution berhasil mengeluarkan Ketetapan TAP MPRS No. XXIII/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan Ketetapan MPRS No. XXXVI/1967 yang menyudahi ajaran-ajaran Bung Karno. Dengan TAP MPRS No. XXIII/1967 maka secara definitif kekuasaan tidak lagi pada Presiden Soekarno dan penggulingan Presiden Soekarno, yang dilakukan secara merayap oleh Suharto telah berhasil.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam kesempatan peringatan Hari Lahirnya Pancasila ke-63, Hari Lahirnya Putra Sang Fajar ke-107 dan Haul Bung Karno ke-38 ini perlu untuk mempertegas hal sebagai berikut yaitu :

1) Mencabut TAP MPRS XXXIII/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno beserta TAP-TAP lainnya yang bermuatan diskriminatif terhadap Bung Karno yang merupakan Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, serta terhadap komponen anak bangsa lainnya

2) Meneguhkan kembali Marhaenisme yang merupakan cikal bakal lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, sebagai ideologi perjuangan yang sudah terbukti mampu menyalakan api kemerdekaan bangsa Indonesia dan membebaskan sejarah bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, serta menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa.

3) Menggalang persatuan front progresif dalam massa aksi revolusioner untuk melawan praktek-praktek kotor kapitalisme dan imperialisme dan segala bentuk manifestasinya untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kerpurukan serta kemerosotan derajat dan martabat bangsa Indonesia, baik fisik maupun mental.

MERDEKA !!!
Blitar, 20 Juni 2008

Pemateri :
• Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur
• Kepala Divisi Agitasi & Propaganda Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Pancasila 1 Juni (2): Haul Bung Karno

2008-10-04T00:22:00.002+07:00

PANCASILA 1 JUNI 1945
”PERJALANAN SEBAGAI DASAR PERJUANGAN PARTAI, BANGSA & NEGARA”

Oleh : Dwi Wijayanto Rio S

"Cita-cita Indonesia Merdeka Dapat Dicapai Melalui Perdjoeangan, Perdjoangan dan Sekali Lagi Perdjoeangan " (Bung Karno, Lahirnya Pancasila 1 juni 1945)

PDI Perjuangan sudah menetapkan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai basis ideologi perjuangannya, dituntut untuk dapat mengejewantahkan nilai yang terkandung di dalamnya, terutama tentang pemahaman Pancasila yang sebenar-benarnya sesuai makna filosofis serta tujuan dari digalinya Pancasila itu sendiri. Apalagi ditengah pergulatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah memasuki babak penuh tantangan serta dinamika atas konstelasi global yang semakin menyudutkan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya cita-citanya.

Menyambut hari Lahirnya ”PUTRA SANG FAJAR” yang ke 107 (6 Juni 1901-6 juni 2008), menjadi keniscayaan terhadap reaktualisasi Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi perjuangan partai yang digali oleh Bung Karno, baik proses gagasannya dari Marhaenisme maupun pada saat kelahiran Pancasila melalui pidatonya di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Mengapa demikian? proses deideologisasi yang berlangsung puluhan tahun dibawah kepemimpinan rejim boneka imprealis orde baru (Soeharto) bukan saja mengaburkan makna mendasar dari Pancasila 1 Juni 1945, namun juga telah membunuh karakter dari ideologi itu sendiri, Pancasila selama ini hanya dijadikan sebatas dongeng belaka melalui P4 alias Ekaprasetya Pancakarsa yang tidak merupakan tafsir dan tidak dimaksud menafsirkan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945, tetapi hanya dijadikan sebagai pendekatan formalistik saja, serta sebagai alat represi negara untuk membungkam komunitas masyarakat kritis. Sehingga dalam realita kehidupannya mengalami kontradiksi yang berlawanan, ini menjadi tugas sejarah bagi PDI Perjuangan sebagai salah satu komponen bangsa yang memiliki komitmen terhadap masa depan bangsa Indonesia.

Seringkali Bung Karno menyatakan bahwa "jangan warisi abunya, tetapi warisi apinya" maka dalam konteks Pancasila l Juni 1945, seyogyanya dapat melihat dari latar hisorisnya, terkait dengan proses revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan perjalanan panjang bangsa Indonesia ke belakang. Dalam menyiapkan Indonesia merdeka, Bung Karno telah mengemukakan gagasannya pada pidato 1 Juni 1945 tentang dasar negara Indonesia merdeka, sebagaimana yang diminta oleh Ketua sidang BPUPKI, dimana dalam gagasannya disebutkan tentang Pancasila sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan hasrat (philosofische grondslag) bagi bangsa Indonesia. Karenanya fundamen di dalam Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksud sudah ada di dalam bumi Indonesia jauh lamanya. Sejarah bangsa Indonesia mendapatkan pelajaran dari keberhasilan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang telah menunjukkan kemampuannya untuk mempersatukan nusantara dengan beragam latar belakang etnis, suku, dll. Demikian pula bahwa sejarah bangsa Indonesia menunjukkan fakta tentang kegagalan perjuangan masing-masing daerah yang bergerak secara primordial tatkala melawan penjajah. Dengan demikian dapat ditarik titik simpul pikiran bahwa hanya dengan persatuan Indonesia yang sejati dapat melawan penjajah dan dapat merdeka.

Bung Karno mengemukakan beberapa hal di dalam Pancasila, kaitannya terhadap tujuan mencapai kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat. Melalui pengaturan sistem demokrasi Indonesia, artinya suatu sistem demokrasi yang tidak meniru demokrasinya negara lain, tetapi bentuk demokrasi yang sesuai dengan karaktersirtik masyarakat Indonesia, yaitu tidak saja demokrasi politik akan tetapi juga demokrasi ekonomi. Tidak seperti yang diibaratkan Bung Karno, dalam Revolusi Perancis, yang mengatasnamakan kepentingan rakyat Perancis tetapi pada hakikatnya hanya menguntungkan kepentingan pemilik modal/ menengah, artinya hanya akan melahirkan bentuk penindasan baru melalui rejim sistemnya yang diskrimatif pada penguasaan akses politik rakyat kebanyakan, karena latar kondisi penguasaan ekonomi yang tidak merata. Sedangkan yang dimaksud dalam Pancasila, demokrasi yang diterapkan di Indonesia juga menyangkut tentang demokrasi ekonomi, artinya kesamaan hak dan kewajiban bukan saja di lapang politik tetapi juga di lapang ekonomi guna mencapai kesetaraan sosial. Hal inilah yang yang menjadi substansi pembangunan sistem bernegara yang adil untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dalam Sosialisme Indonesia yang keberadaannya di seberang jembatan emas kemerdekaan, sekaligus sebagai pengejawantahan tata nilai tentang Negara Gotong Royong yang memanglah sudah menjadi konsepsi politik kenegaraan Indonesia dengan sokongan dari nilai tradisi yang ada dalam arus kehidupan masyarakat di Indonesia.

Jauh sebelumnya Bung Karno sudah mencanangkan tentang teori perjuangan bagi bangsa Indonesia yaitu Marhaenisme, yaitu sebuah teori yang BERTUJUAN untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penindasan dan penjajahan. Konsep pembebasannya adalah berupa perlawanan terhadap sistem kapitalisme, imprealisme dan kolonialisme yang menindas, padahal rakyat memiliki alat produksi. Untuk itulah Bung Karno mendefinisikan rakyat Indonesia sebagai kaum marhaen dengan para pejuang-pejuangnya yang memegang teguh api marhaenisme sebagai marhaenis, selaras dengan konsepsi yang di gagas tentang Pancasila. Jadi antara marhaenisme dengan Pancasila adalah sama dan pemerasannya dinamakan gotong royong, sehingga dapat disimpulkan bahwa gagasan yang ada di dalam Pancasila sangat revolusioner dan maju ke depan.

Di dalam Indonesia merdeka perjuangan harus berjalan terus, perbedaan dengan masa sebelum kemerdekaan adalah hanyalah pada sifat dan coraknya, sehingga bangsa Indonesia berjalan menuju apa yang di cita-citakan di dalam Pancasila itu sendiri. Jika pada prakemerdekaan para pendiri bangsa telah menanamkan pondasinya berupa dasar negara maka saatnyalah di era pasca kemerdekaan bangsa Indonesia dapat mewujudnyatakan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bung Karno bahwa perjuangan bagi bangsa Indonesia terus berjalan, karena semakin hari, bentuk perjuangannya mengalami dinamika dan dialektikanya, oleh karenanya sering kali Bung Karno menyatakan bahwa REVOLUSI INDONESIA BELUM SELESAI. Karena memanglah kenyataannya Revolusi Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur di dalam Sosialisme Indonesia belumlah tercapai, tantangan akan hal tersebut semakin berat. Jika pada saat proses kemerdekaan yang dihadapi adalah bentuk peperangan fisik maka setelah itu bentuknya adalah melalui penjajahan atau peperangan dengan bentuk baru yaitu globalisme.

Ratusan tahun penjajahan yang membelenggu bangsa Indonesia telah membentuk karakter sebagai bangsa yang tertindas, bukan saja tertindas karena fisik akan tetapi juga tertindas secara mental. Hal ini kemudian yang menjadi salah satu sebab mengapa sulitnya bangsa Indonesia untuk keluar dari belenggu penjajahan, apalagi dengan latar belakang yang multi etnik dimana ada potensi terjadinya pemecah belahan. Oleh karenanya Bung Karno mensyaratkan bahwa salah satu untuk dapat mencapai Indonesia merdeka adalah persatuan. Kemerdekaan yang dicetuskan pada 17 Agustus 1945 adalah sebagai manifentasi dari pra kondisi bagi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya yang sejati. Di seberang jembatan emas akan disusun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, serta sebagai lompatan paradigma guna membebaskan rakyat Indonesia dari mental terjajah, terbelakang, serba salah, dll. Pembangunan karakter bangsa (nation & character building) adalah jawaban terhadap bentuk perjuangan bangsa Indonesia, karena pembangunan secara fisik tidak akan berjalan secara baik jika tidak berangkat dari pembangunan watak bangsa.

Neo kolonialisme dan imprealisme (nekolim) merupakan manifestasi ancaman ideologis bagi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa bentuk penjajahan akan mengalami perubahan bentuknya. Sasaran ancaman jelas akan meliputi pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan penetrasi kebudayaan. Setelah kaum nekolim gagal merealisasikan agenda hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 19-22 Juli 1949, diantaranya tentang pengakuan terhadap Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari beberapa negara boneka bikinan Belanda, dll, maka intensitas agresi negara imprealis terhadap Indonesia semakin gencar.

Orde Baru berdiri berkat konspirasi jahat antara kekuatan nekolim dan kompradornya di dalam negeri. Proyek besarnya adalah melakukan de-Ideologisasi sekaligus de-Soekarnoisasi, dengan maksud tujuan guna dapat mempraktekkan kepentingan-kepentingan pemilik modal di bumi pertiwi, karena dengan potensi kekayaan yang teramat besar maka Indonesia menjadi tempat yang sangat potensial untuk dieksploitasi. Bahkan tidak itu saja dengan jumlah penduduk yang cukup besar juga dapat di proyeksikan sebagai pangsa pasar bagi produk kapitalis yang menggiurkan. Sehingga tidak heran jika Soeharto sebagai sang operator dan komprador nekolim memimpin kekuasaan di Indonesia dengan memberlakukan kebijakan negara tentang program kerjasama investasi asing di Indonesia, tujuan konstitusionalnya (yang sudah dikebiri) adalah seolah-olah untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia, meskipun diketahui bahwa hal tersebut hanya melahirkan eksploitasi/ penghisapan terhadap sumber daya yang ada. Dapat terlihat investasi tersebut bukan untuk membentuk pondasi perekonomian Indonesia tetapi untuk membiayai program eksplorasi yang hasilnya sangat timpang komposisi distribusinya alias tidak adil, beberapa contoh dapat dilihat yaitu Freeport, Exxon Mobile, gas alam, dll.

Dalam rangka mengamankan perputaran dan pengelolaan modal di dalam negeri maka sistem kekuasaan orde baru berorientasi pada stabilitas nasional, niscaya rakyat dibutakan akan politik, melalui jargon ekonomi yes, politik no sehingga yang dilahirkan adalah budaya apatisme dan konsumerisme belaka. Pola pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan melalui konsep kapitalisme neoliberal yaitu triccle down effect, hanya menghasilkan segelintir orang-orang kaya yang menguasai asset yang seharusnya untuk hajat hidup rakyat banyak.

Ketimpangan yang semakin melebar dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin dengan krisis multi dimensional sebagai prestasi puncaknya. Dalam konteks ini Pancasila selalu dijadikan sebagai tameng dan simbol kekuasaan negara, segala bentuk sikap kritis yang ditunjukkan oleh anak bangsa selalu dihadapi dengan tindakan represif dengan alasan melawan Pancasila. Segala kebijakan politik yang menindas serta membungkam hak rakyat dianggap sebagai bentuk pengamalan Pancasila, kemudian segala kebijakan ekonomi yang hanya mementingkan kaum imperialis dan pemilik modal dianggap sebagai bentuk pengamalan Pancasila, serta segala bentuk dekadensi moral serta kemerosotan budaya hanya dianggap sebagai hal lumrah akibat pembangunan dan perkembangan globalisasi. Sehingga bentuk penyimpangan terhadap Pancasila yang harusnya berfungsi sebagai pedoman perjuangan bagi bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan dengan segala bentuk manifestasinya pada akhirnya menjadi kabur pemaknaannya. Orde baru telah memanipulasi terhadap makna sesungguhnya Pancasila, masyarakat dijejali dalam waktu yang sedemikian lama sampai puluhan tahun sehingga sulit untuk membedakan, mana yang salah apakah Pancasilanya ataukah pelaksananya yaitu rejim orde baru?

Upaya untuk menghancur leburkan ideologi bukan saja melalui pembunuhan karakter tata nilainya tetapi juga melalui pemberangusan simbol-simbol yang dianggap sebagai representasi dari kekuatan-kekuatan ideologis. Dari penerapan TAP MPRS XXV & XXXIII/1967 tentang pelarangan terhadap ajaran ideologi tertentu dan kekuasaan Soekarno, sampai terjadinya penerapan kebijakan diskriminatif terhadap siapapun yang dianggap memiliki hubungan dengan proses ideologisasi masa lalu.

Ideologi atau cita-cita perjuangan partai dapat DIRUMUSKAN bentuk praksisnya berupa pendidikan politik rakyat, membangun mekanisme dan struktur partai, mengembangkan sistem rekrutmen dan promosi kader, memenangkan pemilu dan cita-cita perjuangan lain yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, sehingga dapat mencapai tujuan sasarannya yaitu kekuasaan guna mencapai cita-cita perjuangan ideologi. Dengan demikian pada akhirnya kader partai tidak saja memahami secara pengetahuan saja, akan tetapi dapat membumikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang nyata.

Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan Bung Karno pada tahun 1927 untuk digunakan sebagai alat perjuangan mencapai Indonesia merdeka dengan azas perjuangannya yaitu non koperasi. Sehingga pada akhirnya hal ini menjadi spirit kaum pergerakan saat itu, sebagai letupannya yaitu kongres pemuda pada tahaun 1928 yang mengikrarkan tentang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Meskipun perjuangan kemerdekaan mendapatkan represi dari pemerintahan kolonialis, namun semangat perlawanan yang heroik patriotik tetap dilakukan, dimana di suatu kesempatan ketika Bung Karno dalam pembelaan di pengadilan atas dirinya di tahun 1930-an, mengemukakan pledoinya dengan judul Indonesia menggugat, yang berisikan tentang penelanjangan bentuk kapitalisme, imprealisme dan kolonialisme yang sangat menindas serta menghisap bangsa Indonesia.

Dalam proses perjuangannya menuju Indonesia merdeka, Bung Karno juga mempertegas definisi terhadap Marhaen, Marhaenis dan Marhaenisme dengan maksud ingin lebih mempertegas lagi tentang basis sosial partainya yaitu kaum marhaen, dengan marhaenisme sebagai ideologi perjuangannya serta para pejuangnya sebagai marhaenis. Yang kemudian pada saat menyiapkan kemerdekaaan Indonesia melalui pidatonya pada 1 Juni 1945 tentang dasar Negara mengemukakan gagasannya tentang Pancasila yang termaktub di dalam UUD 1945.

Dalam rangka membangun front internasional guna menghadapi kekuatan imperealis dan dalam rangka mendorong pembebasan kemerdekaan negara-negara di Asia-Afrika, maka pada tahun 1955 diadakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung yang melahirkan dasa sila Bandung. Di satu sisi KAA tersebut sebagai media penyebaran Pancasila terutama tentang semangat kemerdekaannya, yang juga akhirnya menyebar ke negara-negara di Amerika Latin. Hal ini terus menjadi semangat perjuangan yang dikobarkan oleh Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno sehingga keberadaan bangsa Indonesia di sisi lain menjadi tinggi karena menjadi kiblat kekuatan di dunia, ditengah makin semaraknya perang dingin antara blok barat dan blok timur.

Secara langsung maupun tidak langsung Pancasila merupakan peningkatan nilai ke jenjang yang lebih tinggi atau sublimasi sekaligus sintesa dari 2 kutub ideologi besar di dunia, yaitu "The Declaration of Independence" dan "Manifesto Komunis", sehingga Pancasila kala itu ditawarkan sebagai nilai yang dapat di adopsi oleh semua negara bangsa di dunia dengan menciptakan tatanan masyarakat di dunia dengan perdamaian serta tanpa penindasan dan penghisapan.

Senafas dengan hal ini, maka Bung Karno hendak menempatkan Pancasila tidak hanya sekedar menjadi dasar Indonesia merdeka namun dapat digunakan secara universal. Dalam suatu kesempatannya di Sidang Umum PBB pada tahun 1960 Bung Karno menyampaikan tentang pokok-pokok pikiran tentang Pancasila yang dapat disimpulkan, bahwa politik luar negeri Indonesia mencerminkan satu konsepsi nasional yang berasaskan Pancasila dengan cita-cita Internasionalisme untuk kesejahteraan dunia, perdamaian dunia, persaudaraan dunia yang di dukung oleh seluruh Rakyat Indonesia. Kemudian juga disebutkan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yaitu politik yang memihak kemerdekaan dan perdamaian melawan imprealisme, kolonialisme dan perang agresif, serta bertujuan menghimpun semua kekuatan progresif di dunia dalam satu front internasional guna tercapainya persamaan kedaulatan bagi semua bangsa dengan menggunakan hak-hak asasi manusia dan hak-hak asasi nasional. Pancasila juga ditawarkan untuk dijadikan sebagai Piagam PBB karena Pancasila dianggap dapat memberikan jaminan kepada pemecahan soal-soal antara manusia dengan manusia, dan bangsa dengan bangsa. Dengan demikian cita-cita untuk membangun dunia kembali akan sukses

Ditengah semakin berkembangnya pola kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengarah pada kerapuhan pondasi pembangunan bangsa yaitu karakter bangsa sebagai dampak langsung dari penerapan sistem kapitalisme yang konsumtif, maka niscaya struktur berfikir masyarakatpun demikian. Kesadaran akan ideologi yang pada hakikatnya adalah berpihak terhadap kepentingan rakyat luas serta menghormati keberagaman nampaknya semakian mengalami kepudaran. Lompatan paradigma yang pernah menjadi gagasan revolusioner dari Bung Karno pada saat memerdekakan bangsa Indonesia dengan hakikat pemaknaannya untuk pembebasan dari belenggu bangsa yang terjajah dan terbelakang, ternyata kini mengalami pembiasan yang luar biasa. Nation and characterbuiding sebagai manifestasi dari revolusi pemikiran yang berjalan selama 20 tahun pasca kemerdekaan ternyata mengalami pukulan mundur yang sangat telak, sehingga kinipun dapat diperlihatkan secara nyata bahwa perjuangan politik kenegaraan terkesan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat luas nan tertindas. Pun kemudian dapat hal yang lumrah dilihat bahwa pada saat ini bangsa Indonesia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan merasa rendah diri serta rendah tawar dalam pergaulan antar bangsa-bangsa. Indonesia yang konon katanya pernah mengalami pola pembangunan berorientasi pertumbuhan kini tak ubahnya menjadi ladang bagi kuli di negeri sendiri, persis yang pernah disampaikan Bung Karno pada tanggal 17 agustus 1964 sebagai bahayanya akibat ketergantungan terhadap negara asing.

Reaktualisasi Pancasila sebagai kewajiban ideologis anak bangsa menjadi keharusah sejarah. Pancasila yang selama ini menjadi dongeng rejim boneka imperialis orde baru untuk menindas rakyatnya harus dipertegas makna sosialnya. Artinya penerjemahan Pancasila haruslah mengarah pada ideologi kerja dan gerakan yang mampu rnembuktikan secara nyata serta konkret akan tujuan pokok semulanya yaitu sebagai teori perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi alat persatuan dan pembebasan. Apalagi saat ini ditengah hegemoni globalisme yang semakin besar maka perjuangan Pancasila secara ideologis seraya menemukan momentumnya. Fenomena gerakan terorisme yang senantiasa mengatasnamakan agama harusnya kita dapat menjernihkan pemaknaannya yaitu tentang adanya ketidakadilan di muka bumi yang semakin menghegemoni. Secara praksis kekuatan ideologis Pancasila dapat membangun front persatuan perjuangan sesama kekuatan yang anti segala bentuk penindasan melalui pengidentifikasian bentuk kerja dalam segala dimensi serta aspeknya, baik di sektor ekonomi, politik, hukum, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita dapat membangun antusiasme masyarakat secara gegap gempita yang pada akhirnya menjadi sarana untuk penggalangan kekuatan (machtvorming) dan penggunaan kekuatan (machtanwending).

Globalisme semakin menancapkan kepentingan di segala sektor, diantaranya produk aturan main kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti halnya yang terlihat salah satu indikatornya dalam perubahan 1,2,3,4 (amandemen) UUD 1945. Dimana di dalamnya dipandang sangat berbau kepentingan neoliberalisme. Perdebatannya yang berkembang selama ini di publik bahwa di batang tubuh yang mengalami perubahan (amandemen) memiliki pemaknaan yang tidak selaras lagi dengan pembukaan UUD 1945, artinya hal ini secara fundamen telah mengikis eksistensi nilai perjuangan ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang selama ini telah menjadi rohnya UUD 1945 dalam rangka perjuangan bangsa Indonesia.

Namun demikian di tengah kegersangan dan keringnya penyejuk perjuangan, masih ada denyut nadi perjuangan yang semakin bergerak secara perlahan tapi pasti. Salah satunya adalah melalui keberadaan partai sebagai oposisi politik bagi penguasa rejim pemerintahan nasional saat ini, cukup mempertegas dan memperjelas posisinya untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Usaha-usaha perjuangan yang nyata menjadi kebutuhan mendasar bagi rakyat sehingga tatkala interaksi dapat dibangun antara massa rakyat dengan partai maka proses transformasi pokok-pokok pikiran secara ideologis dapat berlangsung secara lebih efektif. Indonesia yang tujuan semulanya adalah membangun negara kesejahteraan yang berkeadilan, bukan negara perusahaan harus mendapat ruang kampanye secara luas disertai penelanjangan daripada PRAKTEK-PRAKTER KOTOR neoliberalisme yang notebene sebagai manifestasi kapitalisme global, yang telah melahirkan globalisasi kemiskinan dan penindasan struktural. Sehingga dapat bergerak lurus sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Sosialisme Indonesia.
MENGALIRLAH SEPERTI AIR !!!

MERDEKA !!!

Pancasila 1 Juni

2008-10-04T00:05:00.002+07:00

PANCASILA 1 JUNI 1945
“TANTANGAN MENGHADAPI PEMISKINAN KAUM MARHAEN”
Oleh : Dwi Wijayanto Rio S

MENYONGSONG PERINGATAN LAHIRNYA PANCASILA KE-63 (1 JUNI 1945-1 JUNI 2008)

“Kita Mendirikan Negara Indonesia
Bukanlah di Dalam Sinarnya Bulan Purnama,
Tetapi di Bawah Palu Godam Peperangan &
Api Peperangan”
(Bung Karno, 1 Juni 1945)

Enam puluh tiga tahun yang lalu tepatnya 1 Juni 1945 bangsa Indonesia menghentakkan dunia dengan lahirnya suatu gagasan tentang dasar Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila, yang dikemukakan oleh Bung Karno melalui pidatonya di depan sidang BPUPKI yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Belenggu penjajahan yang sangat menindas mental bangsa Indonesia beratus-ratus tahun akhirnya dapat di jebol oleh gagasan revolusioner Bung Karno dengan Pancasilanya yang berinti sarikan tentang perjuangan pembebasan dan persatuan bagi segenap rakyat atau kaum marhaen Indonesia. Kondisi rakyat yang serba salah karena dibelenggu sebagai bangsa terjajah DIJUNGKIRBALIKKAN maknanya yaitu sebagai serba benar, benar akan sebagai bangsa pemilik sah tanah bumi pertiwi, benar akan bangsa yang pernah mengalami kejayaan, benar akan bangsa yang tidak rendah diri. Inilah yang dinamakan Bung Karno sebagai lompatan paradigma terhadap rakyat atau kaum marhaen Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan emas dimana diseberangnya adalah tatanan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, begitulah salah satu pokok-pokok pemikiran Bung Karno kala itu,. Mungkin sekelumit latar historis tersebut dapat menggugah kita kembali tentang makna awal Pancasila yang merupakan bagian dari proses revolusi kemerdekaan rakyat Indonesia. Artinya mengingat kembali fakta-fakta perjalanan sejarah republik yang kita cintai ini.

Namun yang terjadi dalam perjalanan sejarah Indonesia pada masa berikutnya, yaitu, tepatnya pada saat rejim orde baru berkuasa, dapat disaksikan dengan lahirnya fakta bahwa penguasa orde baru selalu mengatas namakan Pancasila dalam mengambil segala bentuk kebijakan beserta tindakan operasionalnya. Salah satunya tentang pembangunan yang mengatas namakan Pancasila, penggusuran atas nama Pancasila, penanaman modal asing atas nama Pancasila, stabilitas keamanan atas nama Pancasila, privatisasi atas nama Pancasila, komersialisasi pendidikan atas nama Pancasila, ekspoitasi kekayaan alam atas nama Pancasila, penyeragaman hak dan kewajiban politik atas nama Pancasila, pencabutan subsidi kesejahteraan rakyat atas nama Pancasila, hutang pemerintah atas nama Pancasila, dan masih banyak lagi penguasa orde baru selalu mengatas namakan Pancasila. Artinya Pancasila menjadi ajimat yang ampuh untuk melegitimasi setiap mengambil segala bentuk keputusan rejim, rakyat diharuskan tunduk tanpa boleh mengkritisinya, inilah dikemudian waktu menjadi persoalan yang amat besar.

Fakta berikutnya tentang serentetan kebijakan beserta tindakan operasional dari pengusa orde baru, yang selalu mengatas namakan Pancasila, TERNYATA TIDAKLAH dapat dan mampu memecahkan persoalan sehari-hari rakyat, yang terjadi adalah aneka penderitaan yang terus menerus dialami oleh rakyat, dari persoalan semakin menyempitnya hak petani menggarap lahan, monopoli pengusaha besar terhadap perputaran akses ekonomi, murahnya upah buruh, terkomersialisasinya pendidikan, mahalnya harga-harga, lebarnya kesenjangan kaya-miskin, merosotnya martabat bangsa, mahalnya biaya kesehatan, rendahnya mutu manusia Indonesia, busung lapar dimana-mana, tergusurnya rakyat miskin dimana-mana, ketimpangan sosial merajalela, dekadensi moral, dirampasnya hak pedagang kecil, dan masih banyak lagi persoalan yang muncul setelah orde baru menjalankan kekuasaannya berpuluh-tahun tahun, yang PASTILAH selalu mengatas namakan Pancasila. Kondisi ini amatlah jelas sangat tidak menguntungkan keberadaan Pancasila, yang pada akhirnya dipandang sinis/apatis oleh masyarakat karena dianggap sebagai BIANG KEROK persoalan pembodohan dan pemiskinan yang dialami rakyat Indonesia. Artinya hidup tidak menjadi maju tetapi sebaliknya, jauh mundur ke belakang.

Kalaupun terlihat gemerlapnya hasil pembangunan, itu hanya dapat dirasakan dan dinikmati oleh segelintir masyarakat yang berdekatan dengan akses kekuasaan rejim. Konsensinya, mau disetubuhi kepentingan pragmatis rejim, sehingga hasilnya pasti najis nan menjijikkan. Gedung-gedung mewah bertebaran di kota-kota besar, tetapi diiringi munculnya jumlah rakyat miskin yang bertebaran secara massal di sekitarnya. Urbanisasi yang tak dapat dibendung dan terkendali adalah indikator yang sangat jelas akan ketimpangan pembangunan, alias ketidakmerataan pembangunan, karena hanyalah berorientasi pada pola pertumbuhan yang kapitalistik (triccle down effect). Sehingga rakyat Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan sebagai nelayan, petani ataupun buruh tani akhirnya berlomba-lomba mengadu nasib di kota-kota. Yang beruntung akan menikmati hasil pembangungan dan yang gagal akan sebaliknya.

Mengapa hal tersebut terjadi? siapakah yang salah? Yang jelas karena adanya penyimpangan Pancasila oleh rejim orde baru yang amat sangat keterlaluan. Pada awal kekuasaannya sudah dimulai dengan MENGGADAIKAN bangsa terhadap asing, yaitu dengan dibukanya UU penanaman modal asing yang akhirnya memunculkan sebagaimana cerita tersebut diatas. Namun demikian jika direnungi sejenak, dapat diambil kesimpulan sangatlah wajar jika Soeharto sebagai pucuk pimpinan kerajaan orde barunya mengambil kebijakan-kebijakan tersebut, karena Soeharto cs adalah komprador/ antek-antek kaum imperialis. Jadinya terbetik pertanyaan bagaimanakah kita bersikap dan bertindak? Rasanya sulit untuk melupakan dan memaafkan para pelaku kejahatan kemanusiaan yang telah melahirkan segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap rakyat Indonesia. Dimanakah roh perjuangan Marhaenisme yang mengilhami lahirnya Pancasila 1 Juni 1945? Apakah sudah lupa terhadap cita-cita mulianya yang berkendak membesarkan kaum marhaen di dalam susunan masyarakat adil makmur tanpa kapitalisme dan imprealisme. Tugas dan kemutlakan sejarah pulalah yang mengharuskan untuk TIDAK DIAM dalam menyelamatkan cita-cita mulia revolusi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut.

Perlunya terus berjuang? Ya nampaknya ini tepat untuk para pejuang bangsa yang memiliki komitmen akan kembalinya kejayaan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Wadah perjuangan yang dimiliki haruslah dimaksimalkan efektif dalam merealisasikan ide-ide tentang Indonesia Merdeka yang sepenuh-penuhnya, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan, SERTA bukan hanya sekedar merdeka yang seakan-akan. Dimulainya dari keberpihakan untuk berjuang serta dimanifestasikan melalui keteladan perilaku tindakan kerja perjuangan, barulah kemudian disusun konsepsi program perjuangan yang strategis dan sistematis dalam pencapaian tujuannya. Meskipun perlu menjadi persepsi bersama bahwa di dalam kancah perjuangan akan mengalami dinamika dan dialektikanya, seperti halnya hukum perjuangan itu sendiri yaitu pasang surut. Ofensifitas penggalangan kekuatan (machtvorming) ditujukan untuk meningkatkan akselerasi pencapaian sasaran tujuannya yaitu penggunaan kekuatan (machtanwending), berpencar untuk menyusun berkumpul untuk menggempur.

Selamat Berjuang, Dirgahayu Pancasila ’63, Jayalah Revolusi Indonesia !!!

MERDEKA !!!

Nasionalisme Indonesia

2008-10-03T23:55:00.003+07:00

NASIONALISME INDONESIA
Oleh : Dwi Wijayanto Rio Sambodo

I. Pendahuluan
1. Pengertian Nasionalisme
Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada Negara kebangsaan. Dahulu kesetiaan orang tidak ditujukan kepada Negara kebangsaan, melainkan berbagai macam bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik atau raja feudal dan kesatuan ideologi seperti misalnya suku dan Negara kota, kerajaaan dinasti, gereja, dll

Nasionalisme adalah semangat memiliki atau sifat dari keinginan untuk berusaha mempertahankan identitas kelompok dengan melembagakan dalam bentuk sebuah Negara. Nasionalisme dapat diperkuat oleh ikatan persamaan ras, bahasa, sejarah dan agama, oleh karenanya nasionalisme selalu terpaut dengan wilayah tertentu

Nasionalisme sebagai luapan ikatan emosional merupakan kekuatan politik yang paling dahsyat di dunia. Nasionalisme sebagai titik akhir perhatian kesetiaan setiap warga negara, kesetiaan terhadap negara dan bangsa dilakukan dan dipertahankanuntuk tetap berlangsung dengan memanipulasikannya ke dalam berbagai simbol seperti pahlawan nasional, seragam nasional, sumpah kesetiaan nasional, serta libur nasional

Nasionalisme sebagai gejala sosial massal dapat meningkatkan solidaritas dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Selain dapat menimbulkan permusuhan, ketegangan dan perang diantara kelompok nasionalis atau negara bertentangan.. Sejak Perang Dunia II, Nasionalisme yang awalnya merupakan konsep bangsa Eropa, telah mampu membakar semangat jutaan terjajah di Asia dan Afrika dalam perjuangan mereka untuk merdeka. Sedangkan di belahan bumi dan waktu lainnya lainnya, kebangkitan nasionalisme telah melemahkan persekutuan Barat dan mengakibatkan perpecahan di blok Komunis.

Ada beberapa jenis nasionalisme, yaitu Nasionalisme Integral, Nasionalisme Liberal, Natioal Self-Determination, Chauvinisme, dan Nasionalisme Modern

Nasionalisme Integral, adalah sebuah bentuk nasionalisme etnosentris yang menganggungkan kesetiaan terhadap negara bangsa sebagai nilai luhur. Kesetiaan dan kesatuan bangsa (integral), totaliterisme merupakan nasionalisme agresif yang memusatkan perhatian terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara dan berusaha memperkuat kekuatan yang dimilikinya dengan mengorbankan bangsa lain, serta menjalankan upaya untuk mewujudkan kebijaksanaan yang sempit. (Contoh : totaliterisme fasis 1930-1940)

Nasionalisme Liberal, secara filosofis terpaut dengan Revolusi Amerika serta runtuhnya kekuasaan monarki absolut sebagai bentuk pemerintahan yang memiliki keabsahan. Nasionalisme Liberal juga memiliki kaitan erat dengan konsep-konsep demokrasi, seperti hak menentukan nasib sendiri, individualisme, konstitualisme, hak-hak dasar manusia serta kedaulatan rakyat, dll. Nasionalisme liberal menekankan pada asas bebas dari dominasi asing, pemerintahan sendiri serta demokrasi kelas menengah.

Natioal Self-Determination,adalah doktrin yang menekaknkan sekelompok masyarakat yang menganggap diri mereka terpisah dan berbeda dari kelompok masyarakat lainnya untuk menentukan negara tempat mereka bernaung serta bentuk pemerintahan yang selaras dengan aspirasi mereka. Hak nasional untuk menentukan nasib sendiri sangat erat kaitannya dengan konsep nasionalisme liberal (Amerika, Perancis, dll). Hak menetukan nasib sendiri menjadi media bagi kelompok nasional yang berusaha untuk menjamin keberadaan identitas mereka dengan melembagakannya dalam bentuk negara yang merdeka dan berdaulat. (pemberontakan separatis, dll)

Chauvinisme adalah rasa kebangsaan berlebihan dan diungkapkan secara tidak langsung mencerminkan kesetiaan penuh terhadap negara, kecintaan yang dalam pada penghormatan bangsa serta perasaan berlebihan terhadap keagungan negara atau bangsa. Chauvisme dapat digambarkan sebagai sebuah bentuk ekstrim yang mengakui bahwa negara junjungannya tidak pernah melakukan kesalahan dan rasa kebanggan yang berlebihan terhadap kejayaan negara bangsa.

Nasionalisme Modern adalah pergulatan dari berbagai nilai-nilai perjuangan masyarakat di berbagai tempat, seperti yang pernah terungkap dalam perjalanan nasionalisme bangsa Ibrani dan nasionalisme bangsa Yunani yang berlandaskan akan cita sebagai bangsa terpilih, kenangan di masa lampau dan harapan di masa yang datang yang sama, tugas khusus/mulia di dunia, perasaan keunggulan di lapang kebudayaan dan kesetiaan terhadap masyarakat politk.

Dalam prosesnya, pembentukan Nasionalisme, berangkat melalui beberapa tahapan yaitu :
 Terbangunnya kesadaran akan dirinya sebagai bangsa yang mengalami penderitaan berupa tekanan-tekanan, yaitu era perubahan cepat melawan gagasan asing dan cara hidup asing dalam mengerjakan segala sesuatu
 Masa perjuangan untuk memeproleh kemerdekaan
 Konsolidasi pasca kemerdekaan,yaitu pada saat konsolidasi ekonomi demi terbangunnya pengokohan ekonomi negara

Nasionalisme memiliki 2 model, yakni :
 Nasionalisme Barat, yaitu Nasionalisme di dalam masyarakat yang telah maju sebagai upaya mengatasi situasi yang tidak menguntungkan
 Nasionalisme Timur, yaitu sebagai upaya mengatasi keterbelakangan dengan cara terutama memusihi Barat. Permusuhan terhadap barat ini merupakan suatu resiko logis dari perlakuan Barat yang telah menjajah hampir semua negara

Ciri-ciri negara kebangsaan :
 Mempunyai konstituen negara yang di taati bersama dan menjadi pedoman untuk mengatur hidup bersama, dimana tiap-tiap orang yag sama haknya menurut hukum
 Menjamin kepentingan umum
 Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, dengan pembagian kekuasaan supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan
 Seluruh rakyat bertanggung jawab atas kepentingan dan nasib bersama

2. Negara dan Bangsa
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politk, ia adalah organisasi politik kekuasaan, Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.
Adapun unsure-unsur/ syarat negara terdiri dari adanya rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan oleh negara-negara lain

Bangsa adalah sesuatu yang imajiner karena para anggotanya bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan sebagian besar anggota lain itu, bahkan, namun mengalami hidup yang bersama.
Adapun faktor-faktor pembentuk identitas bersama bangsa yaitu primordial, sakral, tokoh, sejarah, Bhineka Tunggal Ika, perkembangan ekonomi dan kelembagaan

Sedangkan perbedaan negara dan bangsa adalah, Negara diartikan sebagai kumpulan institusi yang menguasai dan memerintah suatu wilayah dengan batas-batas tertentu dengan diciptakannya hukum, dsb. Bangsa adalah sekumpulan orang yang mengklaim adanya ikatan seperti kebudayaan, bahasa atau kesamaan sejarah, hal inilah sebagai suatu klaim sebuah bangsa.

II. Terbentuknya Nasionalisme Indonesia
Nasionalisme Indonesia dalam wujud tali persaudaraan sesungguhya telah terajut sejak berabad-abad lalu melalui proses-proses politik, sosial dan ekonomi. Dalam proses politik ada empat faktor yag telah berperan mempersatukan 17.000 lebih pulau-pulau dengan sekitar 636 suku ini menjadi satu, yakni :
 Kerajaan Sriwijaya (abad 9)
 Kerajaan Majapahit (abad 14)
 Negara Kolonial Hindia Belanda
 Volksraad (1917)

Sedangkan dalam proses sosial budaya, ada tiga factor yang telah menyumbang pada terciptanya rasa persatuan Indonesia, yaitu :
 Agama Islam sebagai mayoritas rakyat
 Bahasa Melayu dipergunakan di Hindia Belanda sejak Abad 11
 Diperkenalkannya sistem pendidikan Belanda di awal abad 19

III. Nasionalisme dan Globalisasi
Globalisasi biasanya diartikan sebagai hilangnya batas-batas geografis negara wilayah dan terciptanya ’kampung dunia’ yang di huni oleh manusia dari berbagai bangsa dan memiliki cita-cita sam untuk menghilangkan kimiskinan, menegakkan demokrasi dan menjunjung tiggu hak asasi manusia. Pandangan ini diperkuat dengan munculnya kemudahan berkomuikasi melalui teknologi informasi, internet serta berbagai media massa, baik eletronik maupun cetak, sehingga kejadian apapun di amerika akan dengan mudah tertangkap di kampung-kampung Indonesia, asalkan ada akses terhadap media elektronik ini.

Globalisasi sebenarnya adalah gerakan aliran modal yang dimiliki oleh korporasi multinasional dari negara-negara kaya di negara-negara miskin melalui investasi, perdagangan utang luar negeri aliran modal ini dengan sendirinya, kemudian mendominasi perekonomian nasional, secara nyata ini terlihat dari tergusurnya usaha-usaha kecil seperti limun produksi nasional dan diganti dengan Coca Cola dan Sprite. Untuk kepentingan investasi dan perdagangan internasional diciptakan peraturan dan sistem ekonomi yang seragam di seluruh dunia, misalnya dengan adanya aturan privatisasi, anti monopoli. Secara sekilas aturan ini terlihat menguntungkan tetapi sebenarnya yang terjadi adalah pembatasan wewenang negara dalam melindungi kepentingan hidup rakyatnya. Dampak dominan kapital ini dirasakan tidak hanya oleh masyarakat dunia ketiga, tetapi juga masyarakat di negara-negara industri. Petani Eropa dan Amerika sendiri misalnya juga dirugikan oleh aturan-aturan perdagangan tentang pertanian.

Di tengah-tengah menguaknya arus pasang globalisasi, di sisi lain muncul trend pengelompokan negara-negara di berbagai kawasan dengan membentuk pakta ekonomi yang disebut Economic European Union. Di kawasan Amerika Utara dibentuk The North American Free Trade Area (NAFTA) dan di kwasan Asia Pasific juga berdiri Asia Pasific Economic Cooperation (APEC). Didirikan juga Asean Free Trade (AFTA) yang meliputi Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Munculnya pakta-pakta ekonomi regional ini dianggap sebagai perkembangan menyimpang dari kecenderungan globalisasi. Pengelompokan ekonomi regional dilihat sebagai antitesa terhadap gelombang pasang globalisasi. Regionalisasi menyebabkan negara-negara yang bergabung di dalamnya memperoleh keistimewaan dibandingkan negara-negara di luarnya , suatu hal yang bertentangan dengan prinsip liberalisme. Namun demikian jika di tilik lebih jauh, tidak ada kontradiksi antagonis antara globalisasi dan regionalisme. Justru trend regionalisme adalah bagian dari strategi kaum kapitalis untuk makin mengintensifkan, mempercepat dan memperkokoh prinsip-prinsip perdagangan bebas.

Adapun beberapa hal yang terjadi akibat regionalisme bagi negara nasional yaitu :
 Berkurangnya kontrol negara (rakyat) terhadap perusahaan multinasional dan transnasional serta penanaman modal asing, sehingga terjadi ekspor kepentingan yang tak terbatas
 Swastanisasi aset publik seperti perusahaan negara dan layanan publik lainnya yang dianggap tidak efisien dan tidak mampu bersaing dalam era globalisasi. Swastanisasi ini berarti menangani urusan publik dengan orientasi keuntungan yang jelas akan merugikan kepentingan rakyat miskin.
 Pemberian intensif bagi penanaman modal asing dalm bentuk penyediaan tenaga kerja yang murah, keringanan pajak dan beberapa fasilitas lain. Usaha menarik investasi modal internasional seringkali dilakukan atas tanggungan rakyat banyak, yang kehilangan berbagai fasilitas publik
 Eksploitasi sumber daya alam yang besar karena di hapusnya hambatan terhadap daya jangkau perusahaan besar. Hal ini sangat terasa dalam bidang pertambangan dan energi serta kehutanan
 Meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan, akibat persaingan bebas antara kekuatan yang tidak seimbang. Bukan hanya rakyat kebanyakan yang menderita, tetapi juga industri domestik yang sangat lemah daya saingnya dibandingkan perselisihan multinasional.

IV. Penutup
Nasionalisme Indonesia, adalah jiwanya perjuangan bangsa Indonesia dalam memerdekakan nasibnya, memiliki dua aspek, yaitu aspek persatuan da aspelk pembebasan. Persatuan dibutuhkan untuk menggalang pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia untuk menghadapi pemerintahan kolonialis, sedangkan Pembebasan adalah untuk melawan segala bentuk penindasan dan penghisapan oleh pemerintah kolonialis terhadap bangsa Indonesia.
Bung Karno, menyatakan bahwa Nasionalisme Indonesia bukanlah Nasionalisme yang meniru dari nasionalisme luar, nasionalisme Indonesia tidak bersifat menyerang (chauvinis) dan Nasionalisme Indonesia berangkat akan rasa cinta terhadap manusia dan kemanusiaan. Oleh karenanya Nasionalisme Indonesia juga sebagai bagian dari cara perjuangan bangsa Indonesia untuk menghadapi segala bentuk penindasan dan penghisapan di atas muka bumi ini, dengan berbagai bentuk penjajahan yang selalu berubah-rubah.

Bahan Bacaan :
1. Dibawah Bendera Revolusi I (Soekarno)
2. Nasionalisme (Pieter Kasenda)
3. Pergerakan Kemerdekaan (Haris)

Memimpin Organisasi Partai

2008-10-03T23:49:00.001+07:00

MEMIMPIN ORGANISASI PARTAI

Oleh : Dwi Wijayanto Rio S

Kepemimpinan muncul bersama-sama adanya peradaban manusia, yaitu sejak nenek moyang manusia berkumpul bersama, bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya menantang kebuasan binatang dan alam sekitarnya. Sejak itulah terjadi kerjasama antar manusia dan ada unsur kepemimpinan. Ringkasnya dapat dinyatakan bahwa pemimpin dan kepemimpinan itu dimanapun juga dan kapanpun juga selalu diperlukan, khususnya pada zaman modern sekarang ini dan di masa-masa mendatang

Dalam beberapa cabang ilmu manajemen dikenal istilah kepemimpinan dalam sebuah organisasi, sedangkan dalam beberapa pengetahuan juga dapat dikenal istilah tentang manajemen organisasi, begitu juga tentang definisi organisasi beserta jenis-jenisnya. Ada baiknya memulai dalam pengertian kepemimpinan dan organisasi termasuk bentuk-bentuknya. Menurut Howard W Hoyt kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuan untuk membimbing orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Kartini Kartono, jenis-jenis kepemimpinan terdiri dari tipe kharismatis, paternalistis, militeristis, otokratis, populistis, administratif dan demokratis. Selanjutnya menurut Eliana Sari, manajemen organisasi dalam pengertian sumber daya manusia adalah pelaksanaan fungsi-fungsi dari perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian dan pengontrolan/ evaluasi.

Dalam konteks organisasi partai seperti PDI Perjuangan, maka dapat dilihat dari sifat dan karakternya, terutama identitasnya sebagai organisasi sosial politik. Ini berbeda jika dibandingkan dengan organisasi lainnya seperti organisasi perusahaan yang berorientasi laba (profit oriented) maupun organisasi sosial lainnya yang non politik. Namun demikian prinsip organisasinya tetap sama yaitu pengelolaan orang perorang untuk mencapai tujuan bersama-sama. Sebagaimana diketahui bahwa PDI Perjuangan sebagai organisasi politik yang patriotis dan progresif kerakyatan memiliki tujuan perjuangan yang bersifat umum (AD PDI Perjuangan, Pasal 6) yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil dan makmur. Serta dalam tujuan khususnya (AD PDI Perjuangan, Pasal 7) yaitu menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sehingga demikian pengaturan kegiatan kepemimpinan di dalam organisasi partai yang patriotis dan progresif kerakyatan seperti di PDI Perjuangan harus disesuaikan dengan tujuan-tujuan perjuangannya, yaitu pertama, membangun sistem kepemimpinan yang tidak bertentangan dengan peraturan partai dalam menjalankan aktivitas perjuangannya, kedua, dalam mengorganisir program-program partai haruslah mampu memiliki muatan pendidikan politik ideologisnya, baik bagi pelaku dari internal partai maupun dampaknya untuk kalangan eksternalnya, jangan sampai terjebak pada persoalan-persoalan tekhnis yang tidak prinsip/substansial, meskipun hal tekhnis merupakan salah satu bagian penunjang, ketiga, sistem perencanaan, pelaksanaan maupun pengontrolan program kegiatan partai harus terkendali secara ketat , detail dan terukur, karena ini menyangkut proses dan hasil yang dilahirkan, jangan pernah sekali-kali memberikan toleransi yang tidak perlu apalagi membiarkan terhadap pelanggaran-pelanggaran fungsionaris. Keempat, kepemimpinan politik yang maju adalah kepemimpinan yang dapat melahirkan tingakat keyakinan atau militansi kader yang membaja, oleh karena itu jajaran fungsionaris ataupun kader partai harus di dorong supaya dapat melebur dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam massa rakyat sehingga cita-cita partai dapat dibuktikan sebagai jalan perjuangan, jangan sampai cita-cita perjuangan berhenti pada slogan-slogan saja, lama-lama massa rakyat akan meninggalkan partai, karena teorinya kalau rakyat tidak memilih partai kita maka yang disalahkan adalah bukan rakyatnya, tetapi program partainya yang harus dibenahi serta diperbaiki, kelima, harus jelas pemilahan kapan proses kepemimpinan harus berjalan secara garis instruktif sentralistik dan kapan harus dijalankan melalui mekanisme yang demokratis, jika kita akan menerjemahkan ideologi partai serta kesatuan aksi politik secara keseluruhan yang bersifat strategis maka harus dengan jalan garis yang instruktif sentralistik, sedangkan jika mengelola program di tingkat operasional yang bersifat taktis serta evaluasi program maka jalan demokratislah yang dapat dijalankan

Menurut sudisman, kepemimpinan memiliki moral perjuangannya yang tertuang dalam norma-norma yaitu, 1) Bersikap jujur, 2) Bersatu; 3) Berdisiplin; 4) Bersetia-kawan; dan 5) Berkorban dengan melaksanakan ”tiga satu”, yaitu satu pikiran, satu hati, dan satu tujuan. Satu pikiran ialah pikiran nilai perjuangan, satu hati ialah hati keyakinan perjuangan, dan satu tujuan ialah perjuangan perubahan fundamental nasib rakyat, dari hidup tertindas menjadi hidup merdeka, dan dari ”serba salah” menjadi ”serba benar”. Dengan landasan “tiga satu” itulah kepemimpinan politik perjuangan berusaha keras dalam menjalankan tugas, dengan bersemboyan berdasarkan pepatah Inggris “be mindful of your task, and do it right, for a task is noble”. (curahkan penuh pikiran kepada tugasmu dan laksanakanlah dengan baik, sebab tugas adalah suci). Dengan”tiga-satu” itulah kepemimpinan politik perjuangan di dalam partai seperti PDI Perjuangan melangkah dengan satu tekad memenangkan cita-cita perjuangan.

Penulis :

· Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kodya Jakarta Timur

· Wakil Kepala Bid. Kurikulum, Metode & Pengajaran Badiklatcab

Divisi Agitasi & Propaganda Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Gerakan Koperasi dalam menghadapi krisis global

2008-10-03T23:39:00.002+07:00

GERAKAN KOPERASI DALAM MENGHADAPI
KRISIS GLOBAL

Latar Belakang
Kemerdekaan rakyat Indonesia 17 Agustus 1945 memiliki cita-cita terhadap tatanan masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran. Dengan falsafah perjuangannya yang diilhami oleh gagasan Bung Karno pada 1 Juni 1945 yaitu Pancasila, sangat jelas bagaimana sistem perkonomian Indonesia hendak dibangun dengan semangat gotong royong dan penuh kekeluargaan, satu untuk semua, semua untuk satu, semua buat semua.

Arus kepentingan kapitalisme global yang semakin menggurita ke seluruh pelososok di atas muka bumi ini merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menghadapinya secara cerdas. Apalagi dengan praktek-prakteknya yang penuh dengan aksi yang invidualistik. Berlawanan dengan konsepsi sistem perekonomian yang hendak dibangun dalam masyarakat Indonesia yang bersandarkan akan prinsip gotong royong dan kekeluargaan.

Fenomena yang tidak dapat dipungkiri adalah tatanan perekonomian yang semakin jauh dari prinsip keadilan termasuk yang terjadi di Indonesia. Kekuatan kapitalisme global melalui perusahaan-perusahaan multi nasionalnya seakan menggerus keberadaan kelas masyarakat kecil yang sangat minim akses ekonominya. Parahnya hal ini juga sudah menggelayut dalam diri Pemerintahan Nasional di Indonesia, artinya kebijakannya sudah semakin terdikte oleh kepentingan global. Hal ini tentu sangat tidak menguntungkan kebanyakan masyarakat Indonesia yang kebanyakan berada dibawah garis kemiskinan, yang kaya semakin kaya, dan sebaliknya yang miskin semakin miskin.

Artinya gebyar pembangunan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang sebagai dampak kebijakan pemerintah nasional (dimulai orba) yang pro global dan pasar, seperti di Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Konglomerasi menjadi konkuensi logis dalam era perdagangan bebas yang tak terkontrol perkembangannya di Indonesia, segelintir orang yang menikmati fasilitas kebijakan dapat dipertahankan melalui praktek kolusi dan nepotisme.

Krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia (Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia) pada tahun 1997 setidaknya menjadi saksi sejarah dan sekaligus memberikan pelajaran sangat berharga bahwa sesungguhnya pengembangan ekonomi bangsa yang berbasis konglomerasi itu rentan terhadap badai krisis moneter. Sementara itu, pada saat yang sama kita dapat menyaksikan bahwa ekonomi kerakyatan (diantaranya adalah koperasi), yang sangat berbeda jauh karakteristiknya dengan ekonomi konglomerasi, mampu menunjukkan daya tahannya terhadap gempuran badai krisis moneter yang melanda Indonesia (Jangkung Handoyo Mulyo, 2008).

Pada sisi lain, era globalisasi dan perdagangan bebas (era reformasi) yang disponsori oleh kekuatan kapitalis membawa konsekuensi logis antara lain semakin ketatnya persaingan usaha diantara pelaku-pelaku ekonomi berskala internasional. Banyak pihak mengkritik, antara lain Baswir (2003), bahwa konsep perdagangan bebas cenderung mengutamakan kepentingan kaum kapitalis dan mengabaikan perbedaan kepentingan ekonomi antara berbagai strata sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam sistem perdagangan bebas tersebut, perusahaan-perusahaan multi nasional yang dikelola dengan mengedepankan prinsip ekonomi yang rasional, misalnya melalui penerapan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas akan berhadapan dengan, antara lain, koperasi yang dalam banyak hal tidak sebanding kekuatannya. Oleh karena itu agar tetap survive, maka koperasi perlu diberdayakan dan melakukan antisipasi sejak dini, apakah dengan membentuk jaringan kerjasama antar koperasi, melakukan merger antar koperasi sejenis, atau melakukan langkah antisipatif lainnya.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah barang pasti akan menambah jumlah warga miskin sebesar 4,5 juta. Pada 2007, jumlah warga miskin di Indonesia mencapai 37,2 juta orang atau 16,58 persen dari seluruh penduduk, sedang pascakenaikan BBM akan menjadi 41,7 juta orang atau 21,92 persen. Garis kemiskinan pada 2007 sebesar Rp 166.697,00 per orang per bulan. Sedangkan, dengan adanya kenaikan harga BBM, kebutuhan hidup layak bagi tiap individu hingga Desember 2008 diperkirakan sebesar Rp 195.000,00 per orang per bulan. Hal ini tentu akan memengaruhi kalkulasi jumlah penduduk miskin yang dipastikan akan meningkat (Wijaya Adi, P2E-LIPI).

Sedikitnya 348.116 orang akan kehilangan potensi untuk mendapat pekerjaan akibat kenaikan harga BBM tersebut. Hal itu terjadi karena penurunan produktivitas sektor usaha dan nilai jual produk, menyusul daya beli masyarakat yang tergerus. Turunnya daya beli masyarakat akibat inflasi harga BBM akan memperlemah konsumsi. Dalam skenario ini, angka pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan sekitar 6 persen, artinya turunnya pertumbuhan ekonomi membuat penurunan tenaga kerja terpakai.

Hasil perhitungan P2E-LIPI menunjukkan, pascakenaikan harga BBM, elastisitas penyerapan tenaga kerja menurun menjadi 290.097 orang. Dengan mengambil skenario angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan angka elastisitas tenaga kerja yang baru yaitu 290.097 orang, maka kesempatan kerja baru yang dapat tercipta yaitu 1.740.579 orang. Dengan kondisi demikian, tambahan pencari kerja baru yang setiap tahun diprediksi sebesar 1,9 juta orang tidak akan dapat terserap semua. Dengan perkataan lain, akan terjadi pengangguran sebesar 148.421 orang setelah kenaikan harga BBM. Dengan demikian, total pengangguran terbuka akan menjadi sekitar 9,7 juta atau 8,6 persen. Dalam skenario ini diasumsikan pemerintah tidak melakukan kebijakan apa pun untuk mengurangi angka pengangguran.

Demokrasi Ekonomi Melalui Koperasi Rakyat

Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002). Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan.
Secara operasional, jika koperasi menjadi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi, inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.

Kiprah Koperasi di Berbagai Negara

Secara obyektif disadari bahwa disamping ada koperasi yang sukses dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terdapat pula koperasi di Indonesia (bahkan mungkin jauh lebih banyak kuantitasnya) yang kinerjanya belum seperti yang diharapkan. Koperasi pada kategori kedua inilah yang memberi beban psikis dan juga ‘trauma’ bagi sebagian kalangan akan manfaat berkoperasi. Ada beberapa contoh untuk lebih meyakinkan bahwa sesungguhnya sistem koperasi mampu untuk mengelola usaha dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang (countervailing power) dalam sistem ekonomi.
Koperasi di Jerman, misalnya, telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa, sebagaimana halnya koperasi-koperasi di negara-negara skandinavia. Koperasi konsumen di beberapa negara maju, misalnya Singapura, Jepang, Kanada dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut (Mutis, 2003). Bahkan di beberapa negara maju tersebut, mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi. Dengan membangun perusahaan yang berbentuk koperasi diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya.

Di Indonesia, menurut sumber Dekopin, terdapat sekitar 116.000 unit koperasi (Kompas, 2004). Ini adalah suatu jumlah yang sangat besar dan potensial untuk dikembangkan. Seandainya dari jumlah tersebut terdapat 20-30% saja yang kinerjanya bagus, tentu peran koperasi bagi perekonomian nasional akan sangat signifikan.
Sementara itu di Amerika Serikat jumlah anggota koperasi kredit (credit union) mencapai sekitar 80 juta orang dengan rerata simpanannya 3000 dollar (Mutis, 2001). Di Negara Paman Sam ini koperasi kredit berperan penting terutama di lingkungan industri, misalnya dalam pemantauan kepemilikan saham karyawan dan menyalurkan gaji karyawan. Begitu pentingnya peran koperasi kredit ini sehingga para buruh di Amerika Serikat dan Kanada sering memberikan julukan koperasi kredit sebagai people’s bank, yang dimiliki oleh anggota dan memberikan layanan kepada anggotanya pula.

Di Jepang, koperasi menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank sehingga koperasi sering disebut pula sebagai ‘bank rakyat’ karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan (Rahardjo, 2002).

Contoh lain adalah perdagangan bunga di Belanda. Mayoritas perdagangan bunga disana digerakkan oleh koperasi bunga yang dimiliki oleh para petani setempat. Juga Koperasi Sunkis di California (AS) yang mensuplai bahan dasar untuk pabrik Coca Cola, sehingga pabrik tersebut tidak perlu membuat kebun sendiri. Dengan demikian pabrik Coca Cola cukup membeli sunkis dari Koperasi Sunkis yang dimiliki oleh para petani sunkis (Mutis, 2001). Di Indonesia, banyak juga kita jumpai koperasi yang berhasil, misalnya GKBI yang bergerak dalam bidang usaha batik, KOPTI yang bergerak dalam bidang usaha tahu dan tempe (Krisnamurthi, 2002), Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya, dan KOSUDGAMA di Yogyakarta untuk jenis koperasi yang berbasis di perguruan tinggi, dan masih banyak contoh lagi.

Strategi Pemberdayaan Koperasi

Mengkaji kisah sukses dari berbagai koperasi, terutama koperasi di Indonesia, kiranya dapat disarikan beberapa faktor kunci dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi. yaitu antara lain:
1) Pemahaman pengurus dan anggota akan jati diri koperasi (co-operative identity) yang antara lain dicitrakan oleh pengetahuan mereka terhadap ‘tiga serangkai’ koperasi, yaitu pengertian koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip gerakan koperasi (International Co-operative Information Centre, 1996). Pemahaman akan jati diri koperasi merupakan poin penting dalam mengimplementasikan jati diri tersebut pada segala aktifitas koperasi. Aparatur pemerintah terutama departemen yang membidangi masalah koperasi perlu pula untuk memahami secara utuh dan mendalam mengenai perkoperasian, sehingga komentar yang dilontarkan oleh pejabat tidak terkesan kurang memahami akar persoalan koperasi, seperti kritik yang pernah dilontarkan oleh berbagai kalangan, diantaranya oleh Baga (2003).
2) Dalam menjalankan usahanya, pengurus koperasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan kolektif anggotanya dan memenuhi kebutuhan tersebut. Proses untuk menemukan kebutuhan kolektif anggota sifatnya kondisional dan lokal spesifik. Dengan mempertimbangkan aspirasi anggota-anggotanya, sangat dimungkinkan kebutuhan kolektif setiap koperasi berbeda-beda. Misalnya di suatu kawasan sentra produksi komoditas pertanian (buah-buahan) bisa saja didirikan koperasi. Kehadiran lembaga koperasi yang didirikan oleh dan untuk anggota akan memperlancar proses produksinya, misalnya dengan menyediakan input produksi, memberikan bimbingan teknis produksi, pembukuan usaha, pengemasan dan pemasaran produk.
3) Kesungguhan kerja pengurus dan karyawan dalam mengelola koperasi. Disamping kerja keras, figur pengurus koperasi hendaknya dipilih orang yang amanah, jujur serta transparan.
4) Kegiatan (usaha) koperasi bersinergi dengan aktifitas usaha anggotanya.
5) Adanya efektifitas biaya transaksi antara koperasi dengan anggotanya sehingga biaya tersebut lebih kecil jika dibandingkan biaya transaksi yang dibebankan oleh lembaga non-koperasi.

Penutup

Dalam system ekonomi Pancasila yang pro rakyat, maka faktor produksi dan distribusi haruslah mendapatkan penempatan yang proporsional kesempatannya. Melalui pembangunan usaha yang berbasis pada anggotanya maka memungkinkan untuk merealisasikan prinsip keadilan dan pemerataan. Seyogyanya pemberdayaan koperasi dapat dilakukan secara bersama-sama dalam semangat gotong royong sehingga peran koperasi bukan hanya berperan sebagai lembaga yang menjalankan usaha saja, namun koperasi bisa menjadi alternatif kegiatan ekonomi yang mampu menyejahterakan anggota serta sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang dalam sistem perekonomian. Diharapkan tumbuh berkembangnya koperasi yang memiliki daya kompetisi dan nilai tawar yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya.

Upaya untuk lebih memberdayakan koperasi diawali dengan mengembalikan koperasi sesuai dengan jatidirinya. Selain itu diperlukan upaya serius untuk mensosialisasikan koperasi dalam format gerakan berkoperasi secara berkesinambungan kepada warga masyarakat, baik melalui media pendidikan, media masa, maupun media yang lainnya.

Koperasi sebagai salah satu representasi dari ekonomi kerakyatan yang bersendikan demokrasi ekonomi dapat tumbuh, berkembang dan berdaya guna serta mampu menjadi salah satu pilar penting perekonomian bangsa. Dan yang paling penting lagi adalah mampu menjadi pelopor penegak keadilan bagi sistem perekonomian rakyat.

Dialog Kebangsaan

2008-10-03T23:29:00.002+07:00

DIALOG KEBANGSAAN
“Bangkitlah, Kaum Muda Indonesia !!!”
Oleh : Dwi Wijayanto Rio S

Sejarah menunjukkan, bahwa perjalanan zaman dan perubahannya selalu dipelopori oleh kaum muda. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah kaum muda memiliki karakter yang meledak-ledak dan sangat amat haus akan perubahan, terlepas apapun hasil perubahannya. Begitu pula sekitar 100 tahun yang lampau, para pemuda Indonesia yang masih terkelompok dalam komunitas-komunitas kedaerahan melakukan terobosan sejarah dengan melakukan perubahan secara mendasar tentang paradigma gerakan, yaitu gerakan melalui organisasi modern.

Penjajahan yang terjadi selama 350 tahun oleh penjajah Belanda di bumi pertiwi ini terjadi karena tidak adanya bentuk gerakan yang terorganisir dan sisitematik secara nasional. Berbagai perlawanan dan pemberontakan bersenjata kerajaan-kerajaan di Indonesia hanya menyala-nyala di awalnya saja, tetapi cepat meredup di akhir pertempuran. Penyebabnya sangat sepele tetapi mendasar, karena hanya bersifat kedaerahan dan tidak berorientasi politik kebangsaan.

Gerakan Budi Utomo 1908, awalnya lahir karena adanya kehendak untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang sangat jauh tertinggal derajat hidupnya saat itu. Bentuk pergerakannya, memulai dan dimulai baru sebatas gerakan sosial budaya, tetapi sudah beranjak menggunakan metode organisasi yang mengarah modern. Diantaranya, studi klub dan pelatihan ketrampilan yang sangat terbatas. Lambat laun karena kesadaran yang terbangun semakin meningkat, serta perkembangan kondisi rakyat Indonesia yang semakin terpuruk dalam berbagai bidang, termasuk kelas sosial, maka orientasi pergerakan perjuangannyapun berubah. Salah satu yang sangat monumental adalah kebangkitan gerakan pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda di tahun 1928, yaitu, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia.

Kita, kaum muda Indonesia, yang hidup di era jaman sekarang, sangat menyakini bahwa, Gerakan Pemuda di Indonesia 100 tahun lalu, pastilah berangkat atas ketidakpuasan dan kepedulian serta keberpihakan yang sejati terhadap kondisi masyarakat Indonesia saat itu, yang terjajah dan termiskinkan secara lahir bathin akibat praktek kotor sistem kolonialisme yang menindas dan menghisap. Hal inilah yang mengilhami gerakan politik yang me-nasional untuk menyatukan dalam satu tekad tentang perlunya, Indonesia Merdeka. Sekali lagi, inilah yang melahirkan ideologi pergerakan yang berwatak kebangsaan dan kerakyatan yang mencita-citakan tatanan masyarakat Indonesia yang berkeadilan.

Saat ini, permasalahan kebangsaan yang muncul, tidak terlepas dari praktek-praktek sistem penjajahan gaya baru (Neokolonialisme & Imperialisme/ NEKOLIM). Artinya sepanjang bangsa Indonesia tidak dapat lepas dari cengkeraman kepentingan Nekolim, maka derajat dan martabat masyarakatnyapun akan sangat sulit diangkat. Persoalan besar bagi bangsa Indonesia saat ini, bukan saja pemiskinan secara fisik saja, berupa keterbatasan kesempatan memperbaiki basis ekonominya, akan tetapi juga mengalami pemiskinan mental dan karakter. Tentu saja ini berimbas pada kedaulatan politik bangsa Indonesia dalam menentukan posisi di tengah pergaulan antar bangsa-bangsa. Sebut saja beberapa persoalan yang sulit terlepaskan bagi rakyat Indonesia, seperti harga-harga mahal tak terjangkau, pendidikan mahal, upah rendah, fasilitas kebutuhan hidup layak yang tidak memadai, hak cuti buruh perempuan terkungkung, sistem kontrak buruh yang diskriminatif, penyiksaan TKI di luar negeri, penjualan manusia (trafficking), jaminan kesehatan yang tak terjangkau, dan masih banyak lainnya.

Kita teringat garis pemikiran Bung Karno tentang TRISAKTI, yang bertujuan untuk membendung terjangan penjajahan gaya baru yang terjadi di atas bumi pertiwi nusantara. Trisakti Bung Karno inilah yang nampaknya perlu dipertajam lagi dalam area pemikiran dan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, apalagi bagi kita sebagai pelaku politik dalam wadah perjuangan partai. Orientasinya sangat jelas, yaitu, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkpribadian di Bidang Kebudayaan. Nampaknya ke depan 3 hal ini menjadi topik aktual dalam memandang persoalan-persoalan kebangsaan.

BERDAULAT DI BIDANG POLITIK
Sejak awal orde baru berkuasa, di medio 1965-an, politik pemerintah Indonesia tidak lagi memiliki garis netral atau bebas aktif yang berbasis pada kepentingan nasional dalam negerinya. Secara formal, Indonesia tetap bergabung dalam perhimpunan negara-negara Non Blok, tetapi sesungguhnya, secara praktek nyata yang telanjang, pemerintah Indonesia berada dalam sub ordinat yang tak terlepaskan dari kepentingan Kapitalisme Global yang berada di posisi Blok Barat. Buktinya, terlihat dalam arah kebijakan-kebijakan politik Indonesia yang sangat kompromis terhadap kepentingan blok barat tersebut. Fakta sejarah yang tak akan terhapus, di awal Rejim orde baru berkuasa, pertama kali kebijakan yang muncul adalah tentang Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA), artinya membuka seluas-luasnya terhadap investor asing tanpa membatasi dalam hal-hal yang terkait kepentingan nasional. Belum lagi dalam kebijakan pertahanan dan keamanan pemerintah Indonesia, yang sangat condong terhadap kekuatan blok barat. Sebagai contoh, peralatan perang Angkatan Bersenjata Indonesia yang kebanyakan berasal dari Rusia, dan menjadi terkuat ke-2 di Asia, harus dipensiunkan dan tidak boleh dipergunakan lagi. Semua harus dimulai awal lagi dengan pengadaan persenjataan dari negara-negara barat, serta masih banyak contoh lainnya tentang garis kebijakan politik pemerintah Indonesia yang sangat semakin tidak berdaulat lagi.

Alhasil garis politik pemerintah Indonesia saat inipun, berada dibawah cengkeraman bangsa-bangsa lainnya. Ironisnya semua berjalan dengan mengorbankan kepentingan harkat dan martabat rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Karena pastilah garis kebijakan politik pemerintah Indonesia tidak bisa bebas dari kepentingan negara-negara besar pemilik modal. Artinya semua kebijakan politik Indonesia harus taat dan tunduk terhadap konsensi-konsensi yang diajukan negara-negara pemilik modal tersebut. Bayangkan saja, kebijakan pinjaman hutang harus diikuti syarat-syarat yang memberatkan pemerintah Indonesia, yang ujung-ujungnya berorientasi pada penghisapan harta kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah, artinya rakyat pula yang menanggung akibatnya. Agak sedikit dimaklumi, jika saudara-saudara kita di beberapa daerah meminta melepaskan diri, karena faktornya, masalah ketidakadilan, artinya keinginan untuk melepaskan diri dikarenakan salah urus negara oleh penguasa, sehingga sesungguhnya persatuan nasional harus berbasis pada keadilan bagi rakyat luas.

BERDIKARI DI BIDANG EKONOMI
Bung Karno, pernah menyatakan garis kebijakannya tentang pinjaman atau hutang luar negeri pemerintah Indonesia yang tidak kenal kompromi terhadap pinjaman yang bersifat mendikte, salah satu contoh, yaitu “pergilah ke neraka dengan bantuanmu”. Bagaimana tidak, pinjaman atau hutang luar negeri dapat diterima dengan keharusan syarat yang sangat diskriminatif. Pengertian pinjaman atau hutang luar negeri yang seharusnya dipraktekkan dengan sifat kerjasama dan saling menguntungkan, artinya dengan posisi sederajat, tidak saling merugikan secara mendasar. Tujuannyapun jelas untuk kemakmuran rakyat secara luas melalui pembangunan yang berbasis pada karakter dan berkeadilan. Artinya, bukan alergi pada bantuan, tetapi bantuan yang sesungguh-sungguhnya berangkat atas dasar kerjasamanya antara 2 atau lebih pihak yang terlibat.

Pengelolaan kekayaan alam yang melimpah ruah haruslah diarahkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, oleh karena itulah, roda pergerakan perekonomian di Indonesia tidak saja bertumpu pada pertumbuhan semata, tetapi juga bertumpu pada keadilan bagi rakyat. Jujur saja pemerintah Bung Karno, pasca kemerdekaan memanglah belum gemerlap membangun negeri Indoensia, tetapi kekayaan alamnya pun masih utuh terjaga dan tidak tereksploitasi oleh pihak asing. Hutang luar negeripun hanya terbatas, sekitar $ 2 Milyar, dengan hasil, dapat merebut Irian Barat dan menjadi kekuatan pertahanan terkuat ke-2 di Asia, termasuk kekuatan olahraga dan dunia pendidikannya.

Macan Asia, pernah disandang Indonesia di awal tahun 1990-an, dengan asumsi pertumbuhan yang sangat pesat. Tetapi sesungguhnya hal itu hanya kosmetik pembangun ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan berjalan di sedikit tempat di negeri ini, rakyat yang mendapatkan aksesnyapun terbatas, masyarakat Indonesia yang terbesar adalah bergerak di bidang pertanian, dipaksa untuk meninggalkan cara hidupnya yang mentradisi berabad-abad lamanya, dengan dipaksa untuk hijrah ke kota-kota, sekedar mendapatkan akses roda perekonomian yang berbasis industri untuk memiliki lahan pekerjaan yang terbatas. Modal yang didapatkan Indonesia, hanya berputar di sekitar itu-itu saja, dengan bahan dasar yang dikeruk dari Indonesia kemudian di pasarkan di Indonesia, tetapi hasilnya dilarikan keluar Indonesia alias si pemilik modal.

Alhasil dengan kesempatan yang terbatas didapatkan rakyat, maka ketimpangan hasil pembangunanpun nyata terlihat, adalah sangat tidak merata. Yang semakin kaya menjadi kaya, yang semakin miskin semakin miskin, buah dari sistem perekonomian yang sangat kapitalistik dan jauh dari keberpihakan terhadap prinsip kemanusiaan. Belum lagi untuk mengamankan modal-modal asing yang ada di dalam negeri, tindakan repesif pun halal untuk diterapkan, contoh ; kekerasan terhadap buruh yang menuntut haknya, petani terhadap hak garapnya, dll. Puncak prestasi sistem perekonomian kapitalistik yang di anut secara bangga oleh rejim orde baru adalah krisis ekonomi yang kronis di tahun 1997, kebangkrutan secara mendasar perekonomian Indonesia. 11 tahun sudah krisis ekonomi dilalui tetapi keadaan tidak semakin baik, malah sebaliknya, krisis makin menjadi-jadi. Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang meroket, diatas 100% sejak tahun 2004, dan rencananya akan dinaikkan lagi, yang tentunya sudah dan akan berimbas pada kenaikan harga-harga lainnya, adalah bentuk nyata dari praktek-praktek sistem perekonomian yang TIDAK BERDIKARI. Jeritan anak bangsa yang diakibatkan kesulitan hidup akan semakin keras lagi bunyinya ke depan, indikatornya sudah sangat jelas.

Berdiri diatas Kaki Sendiri (BERDIKARI) adalah konsepsi pembangun sistem perekonomian gotong royong ala Indonesia, dimana ini sudah menjadi tradisi leluhur kita berabad-abad. Tujuannya sangat jelas yaitu kemakmuran yang berbasis keadilan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan sudah jelas terurai diatas, sehingga pertanyaannya kemudian bagi kaum muda generasi penerus bangsa, adalah keberanian untuk meradikalisasi perubahan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pemerataan beserta operasionalisasi dan budaya pelaksanaanya. Susah ditanggung bersama-sama, begitupula senang dinikamti bersama-sama pula, inilah pilihan kita untuk mempertegas konsepsi ekonmi gotong royong. Jujur saja diakui bahwa budaya korupsi yang sangat akut terjadi karena adanya penyimpangan semangan kegotong-royongan dalam menjalani proses kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kaya tidak peduli melihat yang miskin, dan yang miskin semakin muak melihat penindasan oleh si kaya, realitas obyektif yang ada di negeri ini, serta berpotensi menjadi persoalan sosial kebangsaan dikemudian hari.

BERKEPRIBADIAN DI BIDANG KEBUDAYAAN
Garis kebijakan politik dan ekonomi yang tidak berdaulat dan berdikari, memiliki dampak terhadap persoalan pembangunan budaya dan mental bangsa Indonesia. Sistem ekonomi yang kapitalistik butuh kebijakan politik untuk memuluskannya. Sedangkan sistem produksi modal membutuhkan pasar yang potensial dan besar, salah satu syaratnya, adanya daya beli masyarakat setempat yang sangat besar. Sehingga budaya konsumtif menjadi kebutuhan dalam alam pasar bebas seperti ini, artinya pola hidup konsumtif menjadi budaya sosial tersendiri bagi masyarakat. Belum lagi mental hidup instan sebagai buah pola hidup konsumtif, prinsipnya barang-barang produksi yang memberikan tawaran-tawaran cara hidup yang lebih nyaman adalah bagian yang tak terpisahkan dengan cara hidup masyarakat suatu tempat.

Korupsi yang merajelela dan menjadi akut saat ini, sudah lagi tidak menjadi kejahatan perilaku, tetapi sudah jauh bergeser menjadi budaya hidup bangsa Indonesia. Jika berani jujur, perilaku birokrasi adalah cermin budaya bangsa, nyatanya di negeri yang kita cintai ini, perilaku birokrasi yang kouruptif dan kolutif sudah menjadi hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tantangan terbesar bagi kebangkitan kaum muda Indonesia, yaitu melawan budaya bangsa yang sudah sangat menyimpang dari roh perjuangan bangsa yang di gagas oleh para founding father kita. Progresifitas kaum muda menjadi tersekat oleh pola berfikir dan bertindak yang dimiliki, orientasi perjuangan menjadi tidak strategis lagi, alias sudah semakin pragmatis.

Perlunya terus berjuang, sepenggal kalimat yang mungkin tepat untuk kita saat ini, kaum muda Indonesia. Perjuangan yang sudah berbeda bentuknya pada saat pendahulu pejuang kemerdekaan dulu, tetapi SIFATNYA MASIH SAMA, yaitu melawan ketidakadilan diatas muka bumi ini. Dalam bukunya Dibawah Bendera Revolusi I, Bung Karno menyatakan bahwa, Nasionalisme Indonesia adalah Nasionalisme yang berangkat atas cinta terhadap manusia dan kemanusiaan. Dus kini perjuangan Nasionalisme dibawah panji perjuangan kebangsaan, berdimensi persatuan sekaligus kerakyatan yang berkeadilan. Ayo Berjuang !!!

MERDEKA !!!

Pemateri :
1. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur
2. Kepala Divisi Agitasi & Propaganda Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Perlukah kita ber-Oposisi?

2008-10-03T23:23:00.000+07:00

PERLUKAH KITA BER-OPOSISI?
Oleh : Dwi Wijayanto Rio S

KETUA umum DPP PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri, di saat merayakan ulang tahunnya, pada 23 Januari 2005 menegaskan bahwa ketidakhadiran PDI Perjuangan sebagai penguasa pemegang tampuk kekuasaan nasional di Indonesia harus berani menanggung konskuensinya, yaitu berani sebagai oposisi politik bagi pemerintahan SBY-JK yang memenangkan Pemilihan Presiden langsung tahun 2004 (Kompas, 24 Januari 2005). Pernyataan bukan hanya pernyataan, dikonkretkan dalam forum tertinggi partai yaitu Kongres II PDI Perjuangan tahun 2005 di Bali, dengan menegaskan secara konstitusional bahwa PDI Perjuangan adalah partai oposisi yang senantiasa kritis terhadap kebijakan pemerintahan SBY-JK yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sebenarnya keberadaan oposisi tidak di atur dalam konstitusi di Indonesia, sehingga ini menjadi pertama kali dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Dalam pengertiannya sendiri, oposisi dapat pula disederhanakan jenisnya, yaitu oposisi konstitusional dan oposisi inkonstitusional. Oposisi konstitusional banyak terjadi dalam konteks mengawasi dan mengkritisi segala kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan amanat konstitusi negara serta bentuk pengawasannya dilakukan melalui cara yang konstitusional pula. Sedangkan oposisi inkonstitusional dapat diartikan bahwa keberadaan pemerintah penguasa beserta kebijakannya harus diganti atau dilawan secara total dengan cara yang inkonstitusional pula, seperti gerakan ekstra parlementer ataupun pemberontakan bersenjata. Biasanya ini terjadi karena perbedaan pandangan secara mendasar yaitu ideologi.

Dalam konteks Indonesia keberadaan oposisi dapat dimaknai sebagai penyehatan atau penguatan sistem politik ketatanegaraan, dengan pengertian adanya penyeimbangan antara pendukung pemerintah penguasa dengan pendukung oposisi. Meskipun masih perlu berbenah dalam beroposisi, dalam arti menuju format gerakan yang lebih ideal, namun PDI Perjuangan telah menempatkan dirinya sebagai kekuatan kontrol. Di parlemen, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memerankan sebagai Fraksi Oposisi. Harapannya di masa yang akan datang terjadi penyehatan sistem politiik demokratis di Indonesia, khususnya gerakan yang dirintis PDI Perjuangan saat ini.

Penulis :
• Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur
• Kepala Divisi Agitasi & Propaganda Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Mengapa harus ada partai

2008-10-03T23:06:00.001+07:00

MENGAPA HARUS ADA PARTAI?
Oleh : Dwi Wijayanto Rio S

JUJUR kita akui pertanyaan dalam judul diatas banyak menghinggapi masyarakat. Hiruk pikuk politik yang terkesan penuh dengan manuver dan trik telah memunculkan sikap cuek bebek masyarakat. Pertanyaannya, Apa sih hubungan antara dunia politik dengan nasib rakyat? adalah pertanyaan yang sering muncul dan wajar sifatnya, serta patut disikapi secara arif. Apalagi di sisi lain, ada hal yang kontras nan berlawanan, yaitu munculnya eforia atau respons berlebihan terhadap proses politik yang semakin liberal alias terbuka. Dimana-mana slogan yang muncul adalah, rakyat dapat memilih langsung, atau siapapun yang mau berkuasa bisa, asalkan dapat memegang suara secara langsung ke rakyat.

Nampaknya kita perlu merefleksikan pemikiran Bung Karno tentang partai politik, dalam bukunya Dibawah Bendera Revolusi I (Mencapai Indonesia Merdeka, Gunanya Ada Partai, Hal.280). “kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena ingin hidup jang lebih lajak dan sempurna, pendek kata kita bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segala bagian-bagiannya” dan “partailah jang memegang obor, partailah yang berdjalan di muka, partailah jang menjuluhi djalan jang gelap dan penuh dengan randjau-randjau itu sehingga mendjadi djalan terang”. Terang sudah apa yang di gariskan dalam pemikiran Bung Karno bahwa keberadaan partai adalah sebagai pelopor perjuangan rakyat yang diharapkan dapat mengubah nasib rakyat secara mendasar untuk lebih baik lagi. Sehingga antara, tindak tanduk partai dengan harapan rakyat harus nyambung alias jangan terputus, karena partai dengan rakyat, ibarat air dengan ikan, saling membaur dalam satu pikiran, satu hati dan satu tindakan.

Namun, mengapa masih banyak masyarakat yang mempertanyakan fungsi produktif dari partai? Partaikah yang salah? tetapi yang jelas bukan rakyat yang salah, jadinya siapa yang salah?. Dapat kita mulai dengan melihat dua sisi, pertama, tentang sistemnya, sedangkan yang kedua tentang pelaksanaannya termasuk budaya (cultur) nya. Dibelahan bumi manapun, pilar utama demokrasi adalah partai politik karena partai berfungsi sebagai lembaga yang mengatur kehendak banyak orang yang memiliki tujuan yang relatif sama. Aturan ketatanegaraan juga menempatkan bahwa partai politik sebagai lembaga penopang sistem demokrasi. Begitu pula sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia berawal melalui perjuangan politik di dalam wadah partai (Bung Karno, Bung Hatta, dll melalui PNI).

Hanya saja budaya pelaksanaannya berbeda-beda, kalau ingat cerita orang tua dulu, hiruk pikuk dunia perpolitikan (partai) pasca kemerdekaan penuh dengan antusiasme rakyat yang penuh idealisme. Meskipun potensi benturan satu dengan yang lainnya ada, namun pendidikan politik rakyat sangat signifikan terjadi, artinya pencerdasan bangsa berjalan baik. Bayangkan saja, dengan latar belakang pendidikan kebanyakan yang relatif masih rendah tetapi keinginan mempelajari teori-teori perjuangan sangat tinggi. Sering dilihat pada saat itu, pemuda yang hanya bisa baca tulis saja tetapi wawasannya cukup luas ataupun petani yang orang tua di desa cukup memahami tujuan gerakan (partai). Coba bandingkan dengan sekarang? Sangat kontras sekali, pemuda yang memiliki pendidikan sarjanapun sudah ogah ngomong tentang bangsa, nasionalisme, dll, katanya terlalu tinggi dan mengawang-awang, termasuk di dalam kehidupan partai kinipun masih banyak yang memahaminya secara sepotong-potong.

Sudah barang tentu, semuanya harus ditempatkan sebagai tantangan, aktivitas politik yang kita jalankan dan perjuangkan jangan hanya sekedar menjadi gagah-gagahan saja apalagi jika sudah mengisi jabatan publik. Namun harus menjadi intinya perjuangan yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bung Karno, pernah mengungkapkan, bahwa perjuangan demokrasi politik harus juga demokrasi ekonomi, nah inilah perjuangan sesungguhnya partai dan untuk kita semua. Ayo Berjuang !!!

Penulis :
• Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur
• Kepala Divisi Agitasi & Propaganda Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Hidup Sederhana Gaya Kuba

2008-09-29T15:44:00.000+07:00

Hidup Sederhana Gaya Kuba

2008-09-29T15:10:00.003+07:00

Kompas CM
Sabtu, 05 januari 2008

Hidup Sederhana Gaya Kuba

Haridadi Sudjono

Kuba atau Republica de Cuba, negara di kawasan Laut Karibia yang lebih kecil dari luas Pulau Jawa ini, memperingati Hari Kemenangan Nasional-nya pada 1 Januari 2008. Tepat 49 tahun yang lalu, hanya didukung 82 pejuang yang dilatih oleh Alberto Bayo (bekas kolonel tentara Spanyol), Fidel Castro menggulingkan diktator Fulgencio Batista yang berkuasa di negeri itu sejak tahun 1956 dan Batista kemudian melarikan diri pada 1 Januari 1959.

Saat Batista melarikan diri itulah Fidel Castro dan pendukungnya menduduki Havana dan membentuk pemerintahan baru. Castro menjadi kepala negara dan membangun Republik Kuba menjadi negara sosialis berhaluan sosialis-komunis (Marxis-Leninis) di bawah kepemimpinan partai tunggal Partai Komunis Kuba. Itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Kemenangan Nasional Kuba yang biasa- nya dilaksanakan dengan sangat sederhana.

Nama Kuba berasal dari bahasa Taino, Cubanacan, yang berarti "tempat yang sentral". Kini negeri itu memiliki 14 provinsi yang membentang sepanjang 1.200 kilometer dan merupakan pulau terbesar ke-16 di dunia. Negara bekas jajahan Spanyol (karena itu bahasa resminya juga bahasa Spanyol) yang dikenal sebagai penghasil gula, kapas, beras, kopi, nikel, bauksit, emas, dan perak ini juga dikenal gigih "melawan" Amerika Serikat (AS) selama Fidel Castro berkuasa.

Kesehatan dan pendidikan

Di bawah pemerintahan Castro, pembangunan nasionalnya dititikberatkan pada pemeliharaan kesehatan dan pendidikan. Dua hal yang merupakan kebutuhan mendasar rakyat di negeri itu. Hasilnya, penyediaan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan terus maju sehingga keduanya merupakan fasilitas gratis bagi semua rakyat Kuba (hanya orang asing yang dikenai pembayaran). Namun, rakyat Kuba yang tak dikenai pembayaran mendapat perlakuan yang sama baiknya dengan orang asing yang membayar mahal.

Biaya hidup di sana serba murah. Sukses pembangunan di dua sektor yang sangat menonjol tersebut membuat negeri kecil ini mendapat "nama besar" di dunia. Banyak penderita sakit dari berbagai negara (bahkan yang dikenal lebih maju) berobat ke Kuba karena teknologi kedokteran dan terutama kualitas dokter serta pelayanannya sangat baik dan maju.

Dengan adanya fasilitas istimewa di bidang kesehatan dan pendidikan ini mengakibatkan kondisi sosial rakyat Kuba terus meningkat. Tahun 2005, penduduk Kuba mencapai 11,4 juta jiwa, dengan PDB 33,92 miliar dollar AS atau rata-rata pendapatan per kapita 3.000 dollar AS. Tingkat kelahiran penduduknya rendah sehingga tak ada masalah kependudukan di negeri itu. Rendahnya tingkat kelahiran ini juga didukung tingginya tingkat aborsi (ke-3 tertinggi di dunia). Tingkat kriminalitas juga sangat rendah. Karena semua orang berstatus pegawai negeri (mulai dari presiden sampai tukang cukur dan pelayan toko), tingkat produktivitasnya rendah.

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah dan rakyat Kuba memiliki prinsip serba apa adanya. Tidak mau mengada-ada. Mereka makan apa yang ada di negerinya, bukan makanan impor. Kalau punya uang hanya sekian, ya itulah yang dipakai. Tidak perlu ngutang ke luar negeri atau lembaga-lembaga donor internasional yang ujung-ujungnya menjerat leher sendiri. Kuba hanya menerima bantuan yang sebagian besar dalam bentuk hibah dari negara sekutunya (misalnya Rusia).

Karena rakyat dan para pemimpinnya dibiasakan untuk menempuh pola hidup sederhana, praktik KKN tidak menonjol meskipun mungkin ada juga. Kalau Kuba merasa tidak memiliki minyak untuk menopang kegiatan industrinya, negeri itu "menjual" dokternya ke Venezuela dan negara Amerika Latin lainnya untuk ditukar dengan minyak dan kebutuhan hidup lainnya. Kuba juga menghasilkan banyak pelatih olahraga, misalnya untuk tinju dan voli, yang "dijual" ke negara lain, termasuk Indonesia. Honor yang mereka terima sebagian diserahkan kepada kedutaan negaranya sebagai sumbangan wajib bagi negaranya. Kini Kuba "menjual" tenaga ahlinya di lebih dari 100 negara di dunia. Barangkali ini dapat dijadikan salah satu masukan bagi kita di Indonesia.

Dulu di masa pemerintahan Presiden Soekarno, kita juga memiliki prinsip seperti itu yang kita kenal dengan politik berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Karena itu pula, Kuba tak banyak tersentuh oleh ingar-bingarnya arus negatif akibat globalisasi ekonomi yang didominasi kapitalis Barat. Kuba juga tidak mengalami guncangan ketika krisis moneter melanda banyak negara di dunia pada tahun 1997-1998.

Duri di mata AS

Meskipun merupakan negara kecil, Kuba tetap dipandang sebagai duri bagi AS, dan duri itu sulit untuk dicabut begitu saja. Hubungan dan kerja sama ekonomi serta politik negeri itu dengan Uni Soviet yang berlangsung sejak Fidel Castro berkuasa membuat AS tidak menyukainya dan berusaha mengisolasi Kuba dengan embargo ekonomi dan melakukan blokade di perairan internasional. Akibat hal itu, setidaknya Kuba telah menderita kerugian sebesar 222 miliar dollar AS.

Sejak Uni Soviet runtuh tahun 1991, Kuba mengalami pukulan ekonomi di dalam negeri yang sangat hebat. Meskipun demikian, negeri kecil ini tak pernah menyerah terhadap segala upaya pengucilan yang dilakukan AS. Menteri Luar Negerinya, Felipe Perez Roque, menuduh AS masih tetap ingin "membungkam" Kuba dan menuding Presiden Bush telah mendorong kekerasan agar terjadi perubahan politik di pulau yang diperintah dengan sistem sosialis-komunis itu. Bush juga dituding oleh Perez Rouqe telah memprovokasi tentara Kuba untuk tidak menekan rakyat yang menghendaki perubahan. Namun, Perez Rouqe menanggapinya dengan menegaskan bahwa "di Kuba tentara adalah penduduk yang berseragam".

Dunia mengenal Castro sebagai pemimpin yang paling lama berkuasa di dunia. Sebagai negara otoriter, di samping hanya ada partai tunggal, juga hanya ada serikat buruh tunggal, yakni Sentral Buruh Kuba (Central de Trabajadores de Cuba-CTC). Fidel Castro, yang oleh rakyatnya dipanggil Comandante, mulai tidak tampil di muka umum sejak Juli 2006. Dalam keadaan tidak dapat menjalankan pemerintahannya, dia diwakili oleh adiknya, Raul Castro, yang menjabat sebagai menteri pertahanan dan pejabat Presiden Dewan Negara setelah resmi menerima penyerahan kekuasaan dari kakaknya tanggal 31 Juli 2006.

Melangkah ke depan

Bagaimana Kuba mencoba terus melangkah ke depan ketika partai-partai sosialis-komunis di seluruh dunia runtuh? Seperti dikemukakan oleh Raul Castro, negerinya tertarik untuk memilih jalan sosialis seperti yang dilakukan di Tiongkok. Bukan tidak mungkin kalau di Tiongkok ada istilah "sosialisme khas Tiongkok", maka kelak juga akan lahir "sosialisme khas Kuba". Kalau Tiongkok bisa maju, kenapa Kuba tidak? Apalagi, di beberapa negara Amerika Latin sedang terjadi fenomena seperti yang sedang berlangsung di Tiongkok, seperti yang terjadi di Venezuela, Bolivia, Peru, Brasil, dan Argentina.

Meskipun AS tak jemu-jemunya terus berusaha mengisolasi Kuba, terutama melalui sanksi perdagangan, perjuangan penguasa dan rakyat negeri ini terus mendapat angin. Majelis Umum PBB dengan resolusinya yang ke-16 secara mutlak (didukung 184 negara) malah mendesak agar AS mengakhiri embargo perdagangannya yang sudah berusia 45 tahun itu terhadap Kuba. Felipe Perez Roque, seorang insinyur dan menteri yang masih sangat muda usianya, menilai itu sebagai "kemenangan yang sangat indah" bagi negerinya. "Kuba tidak akan pernah menyerah dan akan terus melawan politik AS sampai kapan pun," katanya.

Haridadi Sudjono Mantan Dubes RI untuk Kuba (1999-2003)

Aktivitas

2008-09-29T10:03:00.001+07:00

BERDIKARI

2008-09-25T02:01:00.000+07:00

BERDIKARI

2008-09-25T01:51:00.003+07:00

POLITIKA

Berdikari

Kompas Sabtu, 23 Februari 2008 | 02:15 WIB

Oleh Budiarto Shambazy

Buku Surrendering to Symbols (2006) karangan Stig Aga Aanstad menguak bukti tentang masa keemasan Orde Lama 1960-1965. Aanstad, Indonesianis asal Norwegia, mengingatkan bahwa RI bangsa besar.

Bagi Amerika Serikat (AS), Uni Soviet, dan China, RI mustahil diabaikan. Jumlah penduduknya terbesar kelima di dunia, perairannya jalur perdagangan internasional terpenting di Timur Jauh. Kekayaan alamnya, seperti kata Koes Plus, bagai ”kolam susu”. Sepertiga ekspor karet dunia dari sini, timah dan kopra diincar siapa saja.

Tahun 1963, ekspor migas 94 juta barrel atau 1,7 persen dari kebutuhan dunia. Eksportirnya dua perusahaan AS, Caltex dan Stanvac, serta Shell (Belanda). Timah dan kopra menyumbangkan 10 persen dari total ekspor, 10 persen lainnya dari kopi, teh, tembakau, dan minyak goreng. Mantra yang sohor kala itu: RI sarang karet-migas-timah-kopra.

Siapa yang menguasai RI memegang kendali atas Samudra Hindia-Pasifik. Jika Soviet membantu 1 miliar dollar AS untuk alutsista TNI, AS lebih berminat dengan hegemoni ekonomi. Ekonomi Malaysia tergantung dari barter dengan RI, Singapura hidup sebagai pelabuhan terbesar ekspor dari sini. Jepang menanam modal karena alternatif migas dari Timur Tengah makin terbatas. Pengelolaan ekonomi RI belum modern karena pengusiran warga Belanda 1957-1958 dan keturunan China 1959-1960. Pemberontakan PRRI/Permesta 1957-1958 menimbulkan black economy. Separuh anggaran habis untuk penumpasan PRRI/Permesta, perjuangan merebut Irian Barat, dan Konfrontasi. Sejak 1960 cadangan devisa menipis, membuat inflasi tak terkendali.

Meski begitu, impor beras hanya 10 persen dari kebutuhan domestik dan stoknya jauh lebih baik dibandingkan dengan periode 1935-1939. RI negara ketiga terkaya di dunia dengan ekonomi yang amat menjanjikan jika dikelola benar. Seperti pernah ditulis di sini, tingkat melék huruf naik drastis sampai 50 persen hanya dalam beberapa tahun. ”Pendidikan salah satu sukses luar biasa... mereka mampu bersaing melawan sistem pendidikan Barat,” tulis Aanstad.

Rencana Pembangunan Nasional (RPN) 1961-1968 melanjutkan RPN 1951 dan 1956. Ada dua tahap: swasembada sandang-pangan dan industrialisasi.

Aanstad khusus menyimak bagaimana Bung Karno mengancam akan menasionalisasi sektor migas. Ia mengintrodusir Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1961 yang menegaskan, ”Eksplorasi migas hanya dilakukan negara dan Permigan serta Pertamin berhak menambangnya atas nama negara.”

Tahun 1962 Permina bahkan telah mendirikan akademi perminyakan independen. Ini pertanda RI bebas dari ketergantungan teknologi asing.

UU itu membuat multi-national corporation (MNC) kalang kabut. Caltex dipaksa menyuplai 53 persen kebutuhan domestik (BBM dan minyak tanah) yang dipasarkan Pertamin dan menyerahkan seluruh fasilitas produksi dalam waktu 10 tahun. Formula keuntungan 60 persen untuk RI, 40 persen sisa untuk Caltex dihitung dalam nilai rupiah sesuai dengan kurs saat itu. Presiden AS John F Kennedy kebakaran jenggot dan mengirim utusan khusus, Wilson Wyatt, menemui Bung Karno.

Nikita Khrushchev mengutus Menhan Rodion Malinovsky untuk bersaing dengan AS. Mao Zedong tak ketinggalan, mengutus Presiden Liu Shaoqi untuk tujuan serupa.

Akhirnya AS ”menang” dan September 1963 Bung Karno- Kennedy menyepakati ”Kontrak Karya”. MNC harus menyerahkan 25 persen wilayah eksplorasi dalam lima tahun ke Pemerintah RI dan 25 persen lagi dalam 10 tahun. Pemerintah RI tetap berhak atas 60 persen profit, MNC wajib menyuplai kebutuhan domestik. Shell dan Stanvac dipaksa menjual aset distribusi dan pemasaran setelah jangka waktu tertentu.

Presdir Permina Kolonel Ibnu Sutowo menolak Kontrak Karya karena menganggap masih menguntungkan MNC. Di lain pihak, Gedung Putih puas karena paling tidak MNC tak kehilangan muka dan lisensi.

Bung Karno pandai ”memainkan” kompetisi AS-Uni Soviet- China. Tatkala melancarkan serbuan pertama ke Malaysia 17 Agustus 1964, alutsista TNI beraroma ”internasional”.

Pesawatnya Mitchell B-25 (buatan AS) dan Dornier (Jerman Barat), rudalnya Kuba (Uni Soviet) dan Kappa (Jepang). Bantuan teknologi AS dan China dimanfaatkan untuk membuat rudal darat-ke-darat yang mampu menjangkau Kuala Lumpur, Malaysia.

Jakarta kala itu ditengarai akan mampu menguji coba senjata nuklir sekitar 1965-1966. Banyak yang curiga uraniumnya dari Beijing, yang mendapat kompensasi uji coba bawah laut di perairan Mentawai.

Washington tidak mau kalah langkah: menawari Bung Karno pembangunan reaktor nuklir tujuan damai di ITB. Kennedy langsung memerintahkan pengiriman 2,3 kg uranium-235 untuk reaktor yang dijadwalkan operasional 100 persen 1972-1973.

Sejak 1964, RI eksportir senjata ke Afrika dan jadi tempat berlatih militer mancanegara. Pilot-pilot Korea Utara, Vietnam Utara, Laos, Kamboja, dan Myanmar latihan menerbangkan MiG-17 ke sini.

Orla menyuburkan Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri). Tiga makna Berdikari: berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdikari tetap relevan sampai kini. Untuk elite penguasa, ”Berebut Pundi-pundi Kekayaan Negeri Ini”.

Untuk Anda sekalian, ”Bersama atau Sendiri Kita...?”

Habis Manis Sepah Dibuang

2008-09-25T01:51:00.000+07:00

Habis Manis Sepah Dibuang

2008-09-25T01:46:00.001+07:00

Minggu, 27 januari 2008

Kambing Hitam Pascakonfrontasi

Kompas, Jumat, 25 januari 2008 | 04:23 WIB

Iwan Santosa

Habis manis sepah dibuang. Itulah nasib tragis ratusan gerilyawan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau Paraku-Pasukan Gerakan Rakyat Sarawak atau PGRS dukungan intelijen militer Indonesia semasa Presiden Soekarno mencanangkan konfrontasi menentang pembentukan Malaysia tahun 1963. Ketika Soekarno menyatakan ”Ganyang Malaysia” tanggal 27 Juli 1963, relawan Indonesia dan gerilyawan Paraku-PGRS menjadi pahlawan di Indonesia.

Paraku-PGRS menjadi momok menghantui pasukan Malaysia, Brunei, Inggris, dan Australia saat bergerilya di perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak. Ketika Soeharto tampil sebagai penguasa yang berdamai dengan Malaysia, Paraku-PGRS pun digempur habis dan disertai kerusuhan anti-Tionghoa di Kalimantan Barat tahun 1967 sebagai harga rekonsiliasi Jakarta-Kuala Lumpur.

Paraku-PGRS terlupakan dalam lembaran sejarah seiring kukuhnya Orde Baru dan baru muncul kembali dalam pembicaraan Indonesia-Malaysia dalam Joint Border Comitee (JBC) di Kuala Lumpur awal Desember 2007.

Peneliti kekerasan terhadap Tionghoa, Benny Subianto, menjelaskan, ada benang merah dalam pemberantasan Paraku-PGRS dan kekerasan terhadap penduduk Tionghoa di Kalimantan Barat yang dikenal sebagai peristiwa ”Mangkok Merah”.

”Demi menghabisi Paraku-PGRS akhirnya dikondisikan kerusuhan anti-Tionghoa. Sebelumnya, Dayak, Melayu, dan Tionghoa hidup bersama secara damai di Kalimantan Barat,” kata Benny.

Keberadaan Paraku-PGRS diakui sebagai buah karya kebijakan militer Indonesia. Buku Sejarah TNI Jilid IV (1966-1983) halaman 116-125 mencatat embrio Paraku-PGRS adalah 850 pemuda China Serawak yang menyeberang ke daerah RI saat terjadi konfrontasi dengan Malaysia.

Buku Sejarah TNI menyebut mereka adalah orang-orang China yang prokomunis. Pemerintah RI melatih dan mempersenjatai mereka secara militer dalam rangka Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Lebih lanjut dijelaskan, mereka dibagi menjadi dua kesatuan, yakni Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku). Kedua pasukan dikoordinasi oleh Brigadir Jenderal TNI Supardjo, pejabat Panglima Komando Tempur IV Mandau, berpusat di Bengkayan, Kalbar.

Bersama ”relawan” dari Indonesia, Paraku-PGRS yang juga menghimpun suku Melayu dan Dayak berulang kali menyusup wilayah Sarawak dan bahkan Brunei. Salah satu tokoh Revolusi Brunei tahun 1962, Doktor Azhari, yang juga pimpinan Partai Rakyat Brunei, dan pengikutnya diketahui dekat dengan kubu gerilyawan ini.

Benny Subianto dalam laporan ilmiah itu menjelaskan, banyak pemuda Tionghoa di Sabah, Sarawak, dan Brunei menolak pendirian Malaysia karena takut dominasi Melayu dan warga Semenanjung Malaya terhadap wilayah Sabah-Sarawak dan Brunei.

Gerilyawan Paraku-PGRS dalam laporan Herbert Feith di Far Eastern Economic Review (FEER) edisi 59 tanggal 21-27 Januari 1968 dilukiskan hidup bagai ikan di tengah air terutama di antara masyarakat Tionghoa Kalbar yang waktu itu hidup tersebar di pedalaman.

Benny Subianto menambahkan betapa gerilyawan Paraku-PGRS dan relawan Indonesia menghantui wilayah perbatasan. Bahkan, mereka nyaris menghancurkan garnisun 1/2 British Gurkha Rifles (1/2 GR) dalam serangan terhadap distrik Long Jawi (sekitar 120 kilometer sebelah barat Long Nawang, Kalimantan Timur). Selama berbulan-bulan mereka juga menghantui jalan darat Tebedu-Serian-Kuching (dekat Pos Perbatasan Darat Entikong) selama berbulan-bulan pada paruh pertama tahun 1964.

JP Cross dalam buku A Face Like A Chicken Backside-An Unconventional Soldier in Malaya and Borneo 1948-1971 halaman 150-151 mencatat betapa serangan relawan Indonesia di Long Jawi tanggal 28 September 1963 menewaskan operator radio, beberapa prajurit Gurkha dan Pandu Perbatasan (Border Scout). Long Jawi sempat dikuasai lawan sebelum akhirnya Pasukan Gurkha menyerang balik setelah mendapat bala bantuan.

Di balik perjuangan Paraku-PGRS dan relawan Indonesia, sebagian besar operasi militer selama konfrontasi tidak mencapai hasil memuaskan. Mantan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Tanjung Pura Soeharyo alias Haryo Kecik dalam memoirnya mencatat, gerakan pasukan dan gerilyawan di wilayah Kalimantan selalu bocor dan diketahui lawan. Menurut Soeharyo, kebocoran justru terjadi di tubuh militer dari Jakarta!

Adapun dalam laporan ilmiah Benny Subianto disebutkan, operasi Paraku-PGRS dan relawan tidak mendapat dukungan penuh dari Angkatan Darat (AD) yang dikenal sebagai kubu antikomunis semasa konfrontasi.

Setelah Jakarta-Kuala Lumpur berdamai melalui diplomasi di Bangkok, Paraku-PGRS harus diberantas sebagai musuh bersama. Itulah ironi sejarah yang terlupakan ketika kawan harus berubah menjadi kambing hitam!

Jalan baru pembebasan

2008-09-25T01:45:00.000+07:00

Jalan baru pembebasan

2008-09-25T01:41:00.001+07:00

Jalan Baru Argentina Menuju Negara Sejahtera

Oleh: Simon Saragih

Mungkin bisa dikatakan, kita di Indonesia merindukan seorang presiden sekaliber Nestor Kirchner, Presiden Argentina yang segera digantikan istrinya, Cristina Fernandez. Mengapa? Indonesia sedang dihadapkan pada keadaan ekonomi yang tak mengangkat harkat hidup rakyat banyak. Walau Indonesia memiliki minyak, rakyatnya justru ketiban kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Walau rakyat miskin membutuhkan dana, untuk membiayai sekolah anak-anaknya, malah biaya Pemilu 2009 diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia mencapai Rp 45,9 triliun. Ini adalah refleksi dari aksi dan kebijakan blunder.

Ada indikator ekonomi makro yang menunjukkan pertumbuhan dan dibangga-banggakan teknokrat ekonomi. Lihatlah sekitar kita, adakah ciri utama rakyat, yakni kemiskinan, berubah? Apa prestasi kita selama 10 tahun reformasi?

Keadaan yang lebih kurang seperti inilah yang dihadapi Nestor Kirchner saat mulai menjabat pada Mei 2003. Nestor adalah seorang yang menghargai hukum dan beraliran kiri. Mengapa ia menang? Dalam kampanye, ia menjanjikan, "returning to a republic of equals" (kembali ke sebuah republik yang egaliter).

Ia pun membalikkan semua kebijakan ekonomi para pendahulunya, termasuk kebijakan Presiden Eduardo Alberto Duhalde Maldonado yang dia gantikan.

Kirchner mengejutkan dunia dengan menjungkalkan para petinggi militer, yang justru sangat ditakuti dan sangat berkuasa selama beberapa dekade di Argentina. Militer ia babati karena terlibat "perang kotor", termasuk pembunuhan terhadap orang yang "mengancam".

Demikian pula pejabat kepolisian, ia babati. Tak ketinggalan, ia menggantikan semua teknokrat pro-Barat (pro-IMF).

Setelah melakukan semua itu, Nestor menekankan soal pentingnya pemerintahan yang punya rasa tanggung jawab dan transparan.

Itulah latar kejadian politik, yang dilakukan Kirchner. Logikanya, selama pemerintahan tak becus menjabat, semua kebijakan pun akan mandul. Masalahnya, rakyat Argentina sudah sangat skeptis kepada para pejabat dan lembaga negara.

Kagum

Rakyat Argentina pun senang. Itu terbukti, selama lima tahun ia menjabat, sekitar 11 juta warga Argentina terangkat dari kemiskinan berkat ekonomi yang tumbuh 50 persen. Argentina berpenduduk sekitar 39 juta jiwa.

Bacalah paper berjudul "Argentina’s Economic Recovery: Policy Choices and Implications". Makalah ini bisa diakses di internet secara gratis dan ditulis oleh Mark Weisbrot dan Luis Sandoval dari Center For Economic and Policy Research (CEPR).

CEPR adalah think-tank independen Amerika Serikat yang bermarkas di Washington. Intinya, makalah itu menyatakan, Argentina bangkit dengan menjalankan kebijakan yang unik, di luar conventional wisdom.

Ketika menyatakan penolakan pada resep IMF, para ekonom menyatakan Argentina akan "habis". Afganistan, Kongo, Liberia, Somalia, dan Sudan adalah preseden. Argentina juga menolak pembayaran utang luar negeri lebih dari 100 miliar dollar AS. Weisbrot dan Sandoval kagum. Perkiraan itu tidak terjadi. Argentina malah tumbuh tanpa IMF dan tanpa investor asing.

IMF ditolak karena memberi pinjaman, yang hanya bertujuan membayar utang, bukan mendorong perekonomian domestik.

Dengan bantuan pinjaman Venezuela, Argentina memiliki modal untuk bergerak. Pengembangan ekonomi domestik, seperti industri manufaktur, menjadi andalan. Ekspor juga meningkat.

Ekonom Joseph E Stiglitz mengatakan, sukses pemerintah itu juga didorong oleh talenta warga domestik yang punya keahlian berkat pendidikan. Kekuatan modal domestik Argentina juga masih bisa diandalkan. Tirulah Argentina, termasuk dengan cara pengembangan sumber daya manusianya yang memiliki keahlian, bukan membuat warga jadi beban akibat ditelantarkan selama bertahun-tahun.

(Kompas, 6 November 2007)

Bank Selatan Didirikan

2008-09-25T01:37:00.000+07:00

Bank Selatan Didirikan

2008-09-25T01:27:00.004+07:00

KOMPAS, Senin, 10 Desember 2007 - 10:51 wib

Bank Dunia dan IMF Dapat Saingan

BUENOS AIRES,MINGGU - Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) mendapat saingan, setelah enam Presiden negara-negara di Kawasan Amerika Selatan, meluncurkan Bank of the South, sebagai alternatif sumber pembiayaan selain kedua lembaga keuangan dunia itu.

Presiden Argentina Nestor Kirchner, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Paraguay Nicanor Duarte, Presiden Ekuador Rafael Correa, Presiden Bolivia Evo Morales, dan Presiden Venezuela Hugo Chavez di Istna Presiden Argentina di Buenos Aires, Minggu (9/12) waktu setempat, menandatangani MoU peresmian bank tersebut. "Ibu pertiwi yes, koloni no!" teriak para pendukung Kirchner yang berkumpul di luar Istana saat penandatangan berlangsung.

Kirchner yang akan digantikan istrinya sebagai Presiden Argentina dan Chavez, mendorong inisiatif untuk membentuk bank regional pada 2006, untuk menolong kawasan itu keluar dari pengaruh negatif IMF dan Bank Dunia. "Bank itu akan menjadi faktor penentu dalam proses kebebasan rakyat kita," kata Chavez saat tiba di Buenos Aires.

Menurutnya, memiliki sumber pembiayaan sendiri menjadi hal yang penting bagi Amerika Selatan untuk menghentikan ketergantungan dari lembaga internasional. Dia menganggap IMF adalah "kutukan" bagi kawasan itu dan mengkritik "kebijakan IMF yang menyebabkan kelaparan, penderitaan, kemiskinan dan kekerasan bagi rakyat kami."

Menurut juru bicara pemerintah Brazil Marcelo Baumbach, lembaga baru itu akan "memainkan peran yang signifikan pada integrasi regional dan konsolidasi negara-negara di Uni Amerika Selatan. Dan Presiden Ekuador Correa mengatakan Bank Selatan akan membantu Amerika Latin menyelesaikan masalah finansialnya. "Ini langkah besar bagi integrasi Amerika Latin. Kami memiliki masa lalu yang sama, sekarang waktunya kami menuju masa depan yang sama," kata Correa.

Bank tersebut akan mulai beroperasi pada 2008 dengan modal awal 7 miliar dolar AS. Berbasis di Caracas, Venezuela, Bank of the South akan memiliki kantor wilayah di Buenos Aires, Argentina dan La Paz, Bolivia. Setelah dibentuk, para menteri perekonomian memiliki waktu 60 hari untuk menyusun mekanisme kerja bank tersebut. Bank tersebut akan dipimpin oleh Dewan Direksi, yang terdiri atas para menteri ekonomi negara-negara anggota. "Kesepakatan itu meliputi beberapa prosedur, termasuk sistem kontribusi dan apakah perbedaan bobot ekonomi masing-masing negara akan ikut diperhitungkan," ungkap seorang pejabat Argentina. (AFP/EDJ)

Revolusi belum selesai!

2008-09-25T01:24:00.000+07:00

Revolusi belum selesai!

2008-09-25T01:19:00.002+07:00

Catatan A. Umar Said

17 Agustus : revolusi belum selesai!

Ketika kita semua akan memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang ke 61, patutlah kiranya, kita sama-sama merenungkan, dengan dalam-dalam, berbagai hal yang berkaitan dengan hari yang bersejarah bagi bangsa kita ini. Tulisan kali ini merupakan ajakan kepada para pembaca untuk secara jujur, jernih, terus terang, berani tanpa tedeng aling-aling, mengupas berbagai soal mengenai bangsa, negara dan rakyat kita ini, pada masa yang lalu, masa kini dan masa depan. Karenanya, mohon ma’af terlebih dulu, kalau dalam tulisan kali ini terdapat ungkapan-ungkapan yang kasar, atau yang terlalu “tajam”, dan bisa menyakitkan hati sebagian orang, atau membikin marah sebagian lainnya lagi.

Marilah sama-sama kita lihat - dengan hati yang tulus dan fikiran yang bersih ! - betapa terpuruknya negara, bangsa dan rakyat kita dewasa ini, yang sebagian terbesar sebagai akibat banyaknya kesalahan monumental, dan kerusakan atau pembusukan yang amat parah di berbagai bidang, yang dibikin oleh Orde Barunya Suharto, dan yang diwarisi pemerintahan Habibi, Abdul Rahman Wahid, Megawati dan sekarang ini diteruskan oleh pemerintahan Sby-Jusuf Kalla.

Pertama-tama , perlulah hendaknya sama-sama kita ingat bahwa dari umur Republik Indonesia yang 61 tahun ini, lebih dari separuhnya telah dirusak atau dibusukkan oleh rejim militernya diktator Suharto beserta para pendukung setianya. Artinya, selama 32 tahun pimpinan TNI, di bawah Suharto, telah menjerumuskan negara dan rakyat Indonesia ke dalam jurang yang gelap sekali. Jiwa revolusi 45 di bawah pimpinan Bung Karno telah dihancurkan oleh jenderal-jenderal dan kolonel-kolonel di bawah Suharto yang mengkhianati Bung Karno. Jiwa revolusioner perjuangan 45 telah dimatikan oleh persekongkolan pimpinan militer dengan kekuatan nekolim (neo-kolonialisme dan imperialisme), terutama AS, beserta sekutu-sekutunya di dalam negeri.

Kerusakan dan pembusukan oleh pimpinan TNI dan Golkar

Kiranya, setiap orang yang bersih hati nuraninya akan bisa mengakui bahwa sejarah Orde Baru telah menunjukkan dengan jelas bahwa pimpinan TNI-AD dan para tokoh Golkar telah melakukan perusakan-perusakan yang besar sekali dan pembusukan yang sangat parah terhadap kehidupan bangsa dan republik kita. Bukan saja mereka ini telah mengkhianati pemimpin besar rakyat Indonesia, Bung Karno, dan menghancurkan kekuatan pendukungnya yang utama, yaitu golongan kiri yang dimotori oleh PKI, tetapi juga kemudian merusak moral bangsa secara parah sekali. Kerusakan moral sangat parah yang kita lihat dewasa ini di banyak bidang adalah akibat dihancurkannya jiwa revolusioner bangsa dan rakyat kita melalui pengkhianatan terhadap Bung Karno dan kekuatan kiri pendukung utamanya.

Selama lebih dari separuh umur Republik kita yang 61 tahun itu (dan itu adalah jangka waktu yang lama sekali !) pimpinan TNI-AD dan Golkar telah menjadikan negara Republik Indonesia sebagai alat untuk mengkerangkeng rakyat banyak, untuk, memupuk kekayaan dan hidup dalam kemewahan di tengah-tengah penderitaan rakyat karena kesengsaraan dan kemiskinan. Buktinya dapat banyak sekali kita saksikan dewasa ini dari kehidupan yang serba mewah mereka atau kekayaan mereka, sedangkan sebagian terbesar sekali rakyat kita hidup menderita dalam serba kekurangan.

Dengan terus-menerus – dan selama puluhan tahun pula ! - mengibarkan panji-panji anti Sukarno dan anti-PKI, mereka menindas sebagian terbesar rakyat sambil bergandengan tangan erat-erat dengan kekuatan-kekuatan pro-imperialis AS. Demi melindungi kepentingan mereka yang bathil dan haram, dan untuk melindungi persahabatan dan kerjasama dengan fihak imperialisme AS dan kapitalisme internasional ini mereka selalu (sekali lagi, ingat : selama separuh umur Republik kita ! ) bersikap sangat kejam dan biadab terhadap golongan kiri dan pendukung Bung Karno, dan terhadap yang berani menentang politik rejim militer Orde Baru.

Mengingat besarnya kerusakan dan parahnya pembusukan yang sudah dilakukan rejim militer Orde Baru-nya Suharto (artinya : oleh segolongan TNI-AD dan Golkar) yang dilakukan selama lebih dari separuh umur Republik Indonesia, maka patutlah kiranya bagi kita untuk selanjutnya meragukan tentang bisanya ada perbaikan besar-besaran atau perubahan radikal di Republik kita tercinta ini selama TNI (terutama TNI-AD) dan Golkar belum memperbaiki secara total dan radikal kesalahan-kesalahan besarnya di masa lalu yang banyak sekali itu.

Kekosongan kepemimpinan sejak dijatuhkannya Bung Karno

Adalah omong kosong saja (atau, adalah munafik saja !, ) kalau ada orang merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tetapi sambil tetap bersikap anti-Sukarno dan anti-pendukung utamanya, yaitu PKI. Sebab, pada dasarnya , orang-orang yang anti-Sukarno tidaklah akan bisa sepenuhnya menghayati arti yang sebenarnya Hari Peringatan 17 Agustus 45. Atau bisalah kita katakan, bahwa pada hakekatnya, para pengkhianat terhadap Bung Karno itu juga adalah juga pengkhianat revolusi 45 adanya. Sebab, Bung Karno adalah bukan saja tokoh besar yang punya peran penting dalam proklamasi 17 Agustus, bahkan sudah mencurahkan banyak tenaga dan fikirannya dalam perjuangan menentang kolonialisme Belanda, jauh sekali sebelum 17 Agustus !

Sejarah rejim militer Orde Baru dan empat pemerintahan yang menggantikannya menunjukkan dengan jelas sekali kepada kita semua bahwa sejak dijatuhkannya Bung Karno secara khianat oleh pimpinan TNI-AD yang bersekongkol dengan kekuatan nekolim (terutama AS), maka Republik Indonesia sudah kehilangan panutan politik dan moral revolusioner, yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita. Terasalah benar-benar bahwa sejak itu ada kekosongan kepemimpinan yang berwibawa, yang dihormati dan dicintai oleh rakyat banyak. Karenanya, sebagian besar bangsa kita juga menjadi loyo, rusak moralnya, dan seperti bingung kehilangan arah.

Berdasarkan pengalaman selama puluhan tahun yang telah kita lewati bersama, sudah bisalah kiranya kita ambil kesimpulan bahwa Republik kita tercinta ini akan selalu menghadapi banyak persoalan-persoalan yang rumit, masalah-masalah yang parah, dan kesulitan-kesulitan yang besar, selama Golkar dan sisa-sisa rejim militer Orde Baru (antara lain: TNI-AD) masih bisa memainkan peran penting dalam pengurusan negara dan bangsa, seperti sekarang ini.

“Track-record” TNI-AD dan Golkar selama 32 tahun Orde Baru, ditambah kurang-lebih 8 tahun pasca-Suharto, membuktikan dengan gamblang sekali bagi kita bahwa justru TNI-AD dan Golkar-lah yang merupakan sumber utama dari berbagai penyakit berat atau borok parah yang dihadapi negara dan bangsa. Jadi, sama sekali tidak mungkinlah kiranya diharapkan dari mereka perbaikan kerusakan atau penyembuhan penyakit parah bangsa kita. Kalau sudah selama sekitar 40 tahun mereka justru menjadi sumber dari segala penyakit parah bangsa, mana pula bisa kita harapkan bahwa di kemudian hari mereka akan bisa berubah - begitu saja dan dengan mudahnya ! - menjadi pengobatnya.

Kita harus berani melihat dengan jujur - dan juga mengatakan terus-terang ! – bahwa kemerosotan moral dan pembusukan hati nurani di kalangan pimpinan TNI (terutama TNI-AD), dan Golkar beserta para simpatisan Suharto lainnya, sudah sedemikian parahnya dan sudah pula begitu dalamnya, sehingga kita bisa meneriakkan dengan lantang : Republik tercinta kita bersama ini sama sekali tidaklah membutuhkan mereka!!! Sebab, mereka-mereka yang sudah membusuk dengan parah ini malahan menjadi penyakit berbahaya yang terus-menerus merusak tubuh bangsa kita.

Keadaan Negara dan rakyat yang menyedihkan

Padahal, negara dan bangsa kita ini sedang menghadapi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, persoalan rumit, atau kesulitan besar , atau masalah-masalah yang parah sekali di berbagai bidang. Dalam rangka ini perlu sekalilah selalu sama-sama kita ingat bahwa negara kita ini berpenduduk besar sekali (lebih dari 215 juta). Tetapi, sekitar 65 juta (artinya :seperempat dari seluruh penduduk !) dari rakyat kita hidup dalam kemiskinan. Di antara mereka terdapat kira-kira 40 juta penganggur dan setengah penganggur. Mari sama-sama kita bayangkan betapa banyaknya orang yang tiap harinya menderita berkepanjangan.

Itulah sebabnya, maka kriminalitas menjadi amat tinggi angka-angka di banyak daerah, dan banyak orang menjadi frustasi (termasuk di kalangan muda). Lebih dari 5 juta orang terpaksa jadi TKI atau TKW di berbagai negeri . Memang, menjadi TKI atau TKW di luar negeri bukanlah pekerjaan yang hina, tetapi ini menunjukkan bahwa karena berbagai salah-urus dalam mengatur negara maka di Indonesia mereka sulit mencari hidup. Tidak sedikit di antara rakyat kita yang menjadi pengemis, orang gelandangan, dan pelacur.

Dapatlah diperkirakan bahwa puluhan juta orang dari rakyat kita tiap harinya sulit untuk makan dengan cukup, di samping sulit mendapat pengobatan kalau sakit. Ditambah dengan banyaknya bencana alam yang bertubi-tubi menimpa bangsa kita (banjir, kekeringan, hama wereng, gempa bumi di Jogya, gunung Merapi yang meletus, tsunami di Pengandaran dan di Aceh), maka sebagian besar dari rakyat kita betul-betul terpaksa hidup sengsara. Yang membikin banyak sekali orang marah dan muak adalah bahwa di tengah-tengah puluhan juta orang terpaksa hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan yang memedihkan itu, sebagian golongan bangsa kita tega-hati untuk rame-rame melakukan kejahatan korupsi berjamaah secara besar-besaran. Atau, tidak segan-segan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk plesir di luarnegeri dengan dalih “studi banding” segala.

Kejahatan korupsi dan kebejatan moral

Yang melakukan kejahatan korupsi jutaan, milyaran, bahkan ratusan milyaran Rupiah ini terdiri dari pejabat-pejabat tinggi negara, menteri, gubernur, bupati, hakim, jaksa, polisi, jenderal dan kolonel, anggota DPR dan DPRD, dari tingkat pusat di Jakarta sampai ke daerah-daerah. Mereka adalah penjahat-penjahat besar yang berkedok pejabat, tokoh partai, intelektual, pemuka agama, dan tokoh terkemuka masyarakat. Melakukan kejahatan korupsi uang publik (kasarnya : maling !) ketika puluhan juta orang menderita kurang makan adalah benar-benar suatu kejahatan yang maha besar.

Dosa kejahatan mereka menjadi berlipat-ganda kalau mengingat bahwa kebanyakan korupsi (sekali lagi : maling atau pencurian uang rakyat ! ) ini justru dilakukan oleh orang-orang yang sudah kaya, bahkan sudah kaya-raya ! Moral rendah atau budi nista-lah yang membikin mereka tanpa segan-segan dan tega-hati berbuat haram dengan merugikan kepentingan orang banyak. Mereka melakukan kejahatan terkutuk semacam ini bukan karena didesak untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, melainkan karena ketamakan dan keinginan hidup mewah dan senang-senang atas penderitaan orang banyak.

Mereka yang tidak segan-segan atau tega-hati melakukan korupsi besar-besaran ini biasanya juga tidak segan-segan dan tega-hati untuk mempermainkan atau menyalahgunakan hukum, dengan menyuap hakim, jaksa, polisi, dan pejabat-pejabat. Penegakan hukum sering sekali dilumpuhkan oleh para penjahat kaliber kakap yang bisa membeli segala-galanya dengan uang, termasuk apa yang mereka namakan “keadilan” dan “kebenaran”, atau kata-kata muluk lainnya. Fenomena demikian inilah yang dewasa ini sering kita baca atau kita saksikan sendiri, dengan rasa muak dan gregetan. Sebab, kebejatan moral dan pembusukan akhlak ini sudah bisa katakan menyeluruh di “kalangan atas” masyarakat dan pemerintahan. Contoh gamblang dari puncak kerusakan akhlak yang menimpa sebagian besar kalangan atas ini adalah korupsi besar-besaran di Departemen Agama (bahkan Menteri Agama-pun harus diperiksa di pengadilan !).

Pengalaman dari 32 tahun pemerintahan Orde Baru, ditambah dengan 8 tahun berbagai pemerintahan sesudahnya, mengajarkan kepada kita bahwa pimpinan militer type Orde Baru dan jenis tokoh-tokoh Golkar yang masih mempunyai simpati terhadap Suharto bukanlah orang-orang yang bisa diharapkan memiliki sikap benar-benar pro-rakyat dan menjunjung kepentingan negara dan bangsa. Di samping itu, kebanyakan di antara mereka bukanlah pula orang-orang yang benar-benar menghormati demokrasi dan menjunjung tinggi-tinggi hak-hak azasi manusia. Berbagai penderitaan pedih selama 40 tahun yang ditanggung oleh para eks-tapol dan jutaan para korban peristiwa 65 beserta keluarga mereka (sampai sekarang !!!) adalah bukti yang menyolok sekali dari rendahnya kualitas moral para pendukung Orde Baru ini..

Itu semua berarti bahwa dengan orang-orang yang moralnya sudah bejat dan sikap politiknya masih seperti Orde Baru atau rejim militer Suharto, maka kehidupan Republik Indonesia kita akan tetap terus dipenuhi kebusukan moral dan kerusakan akhlak , dan akan terus dihinggapi banyak dan berbagai masalah. Tegasnya, atau jelasnya, dengan orang-orang yang moralnya sebejat tokoh-tokoh rejim militer Suharto, Republik Indonesia kita akan tetap terus dalam keadaan yang serba menyedihkan seperti sekarang ini, walaupun bangsa kita akan merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang ke-100, atau bahkan yang ke-200 kalinya di kemudian hari.

Perubahan besar lewat kekuasaan politik pro-rakyat

Republik kita yang terkasih ini membutuhkan pimpinan orang kuat dan berwibawa, yang sekaliber atau setaraf pemimpin besar Bung Karno, yang betul-betul mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat terbanyak, yang dapat mempersatukan semua golongan dari berbagai suku, golongan etnis, agama, dan aliran politik, yang bisa jadi panutan dalam perjuangan bersama untuk masyarakat adil dan makmur, dan yang bisa benar-benar menjiwai dan melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Republik kita tercinta ini tidak bisa dan tidak boleh terus-menerus dikelola orang-orang korup, reaksioner, bermoral rendah, seperti yang terjadi selama 40 tahun yang sudah lewat ini.

Negara yang amat luas dan besar dengan penduduknya yang begitu banyak ini sedang menghadapi banyak sekali masalah-masalah besar di berbagai bidang. Banyak sekali pembusukan atau degenerasi yang sudah terjadi selama 40 tahun harus dihentikan, dan reformasi di segala bidang - yang sedang macet sekarang ini - harus diteruskan dan digalakkan. Banyak sekali hal-hal yang harus dibongkar, dibangun kembali, atau diganti, demi kepentingan rakyat banyak dan demi anak cucu kita di kemudian hari.

Pengalaman rakyat di berbagai negeri di dunia, antara lain di Venezuela, Bolivia dan Kuba, menunjukkan bahwa untuk bisa mengadakan perubahan-perubahan besar demi kepentingan rakyat banyak, haruslah lebih dulu direbut kekuasaan politik, melalui berbagai cara dan jalan, terutama jalan demokratis. Kiranya, kita bisa dan perlu belajar dari perebutan atau perubahan kekuasaan politik di berbagai negeri Amerika Latin yang makin bergeser ke kiri. Juga di Indonesia, perubahan-perubahan besar yang bisa menguntungkan kepentingan rakyat banyak, hanya bisa tercapai kalau kekuasaan politik dipegang oleh orang-orang yang benar-benar pro-rakyat, dan bukannya oleh orang-orang bermoral rendah dan reaksioner sejenis pendukung-pendukung setia Suharto beserta Orde Barunya. Sebab, 40 tahun (artinya dua pertiganya umur Republik kita) sudah menunjukkan dengan jelas siapa-siapa mereka itu semuanya dan bagaimana sepak-terjang mereka. Karena itu, janganlah lagi tertipu oleh mereka, dan hilangkanlah segala ilusi.

Revolusi belum selesai !!!

Jadi, perubahan kekuasaan politik ke arah yang betul-betul mementingkan kepentingan rakyat banyak adalah satu-satunya jalan yang akan bisa mengentaskan Republik kita dari segala bahaya, kesulitan dan penyakit. Kiranya, masalah inilah salah satu di antara berbagai soal penting yang perlu direnungkan bersama dalam memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Dalam rangka ini perlu diingat pula bahwa untuk menuju ke perubahan kekuasaan politik yang benar-benar pro-rakyat itu kita bersama harus berusaha meneruskan apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh Bung Karno. Singkat-padatnya, seperti yang sering dikatakan Bung Karno : revolusi belum selesai !!!

Paris, 11 Agustus 2006

Amerika Latin bergeser ke "kiri"

2008-09-25T01:19:00.000+07:00

Amerika Latin bergeser ke "kiri"

2008-09-25T01:08:00.002+07:00

Catatan A. Umar Said

MENGAPA BENUA AMERIKA LATIN
BERGESER KE ARAH « KIRI »?

Sejak akhir tahun 2005 sampai akhir tahun 2006 peta politik benua Amerika Latin besar kemungkinan akan mengalami perubahan yang penting, dengan adanya pemilihan presiden yang diselenggarakan di 11 negara di benua ini. Perubahan penting yang akan terjadi dalam jangka waktu setahun ini adalah bahwa mungkin sekali tendensi pergeseran ke kiri di benua ini akan menjadi kenyataan. Inilah yang menjadi problem besar yang harus dihadapi oleh pemerintah AS dalam masa-masa yang akan datang.

Sebab, ini berarti bahwa Washington akan kehilangan pengaruh yang selama berpuluh-puluh tahun sudah dipupuk dengan segala cara dan jalan. Bergesernya benua Amerika Latin ke kiri akan membahayakan imperialisme AS, yang selama ini sudah menjadikan berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, WTO, dan maskapai-maskapai Amerika dan multinasional sebagai alat mengeduk keuntungan sebesar-besarnya di kawasan ini.

Sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II, berbagai negeri di benua ini sudah mengalami banyak dan bermacam-macam gelombang politik yang berturut-turut dan silih berganti : timbulnya gerilya dan diktatur-diktatur militer dalam tahun-tahun 70-an, munculnya demokrasi dalam tahun-tahun 80-an, diperkenalkannya model neo-liberal dan globalisasi dalam tahun-tahun 90-an, dan yang terakhir pergeseran ke-kiri, seperti yang diperlihatkan secara pragmatis oleh presiden Brasilia Lula, atau yang secara populis dan revolusioner oleh presiden Venezuela Hugo Chavez.

Pada dewasa ini, dengan kadar yang berbeda-beda, dan juga dengan cara yang tidak sama - dari yang paling lunak sampai yang paling keras - politik kiri dan tengah-kiri sedang dianut oleh pemerintahan di Venezuela, Bolivia, Kuba, Panama, Argentina, Uruguay, Cili dan Brasilia. Yang patut diperhatikan di sini ialah bahwa para pemimpin negara-negara tersebut dipilih secara demokratis lewat pemilu, kecuali yang di Kuba yang mempunyai sejarah tersendiri.

Diselenggarakannya 11 pemilihan presiden dalam jangka 14 bulan, dengan jarak waktu yang berdekatan, diduga oleh banyak orang bahwa hasilnya akan bisa mempunyai pengaruh yang tidak kecil bagi yang satu kepada lainnya. Apalagi kalau diingat bahwa saluran informasi antar-negara dan penyebaran pendapat sekarang ini sudah makin cepat, makin canggih, dan makin banyak. Ditambah lagi adanya faktor Kuba, Venezuela, dan Bolivia, yang jelas-jelas menentang imperialisme AS secara keras.

Sekarang masih sulit diperkirakan untuk berbagai negeri di Amerika Latin sebesar apa dan sampai di mana pengaruh terpilihnya seorang perempuan sosialis bekas tapol Michelle Bachelet menjadi presiden di Cili, dan juga terpilihnya pemimpin gerakan petani Bolivia Evo Morales sebagai presiden sosialis di Bolivia. Tetapi, bagaimana pun juga, sudah dapat diramalkan bahwa pada akhir 2006 benua Amerika Latin sudah akan banyak berubah dari pada yang sekarang ini.

Pada permulaan Januari 2006 Michelle Bachelet dipilih (dengan 53,22% suara) sebagai presiden Cili, disusul oleh kemenenangan Evo Morales sebagai presiden Bolivia (dengan 54% suara). Wakil dari partai-partai kanan dan ultra-kanan, yang umumnya pro-Amerika dan disokong kalangan reaksioner dalamnegeri, dikalahkan oleh calon-calon yang berhaluan kiri atau tengah-kiri. Demikian juga, banyak kemungkinan bahwa dalam pemilihan presiden yang akan diadakan di Peru (9 April 06), di Kolombia (28 Mei 06), di Meksiko (2 Juli 06), di Brasilia (1 Oktober 06), di Ekuador (Oktober 06), di Nikaragua (5 November 06) dan di Venezuela (3 Desember 06), calon-calon presiden yang terangan-terangan pro-AS tidak akan terpilih oleh rakyat, kecuali yang di Kolombia. Untuk pemilihan di Kosta Rika (5 Februari 06) calon sosialis dikalahkan oleh calon Kristen-demokrat.

MENGAPA AMERIKA LATIN BERGESER KE KIRI

Sudah sejak lebih dari 20 tahun belakangan ini, nampak sekali bahwa benua Amerika Latin sudah meningggalkan atau menolak segala macam kekuasaan yang otoriter, atau diktatur-diktatur militer yang sering sekali dilahirkan oleh berbagai kudeta, yang umumnya dilancarkan oleh kaum reaksioner dalamnegeri dan bersekongkol dengan imperialisme AS. Sejak itu pula, benua ini dilanda oleh “angin populisme” atau “gelombang kiri”. Pada dewasa ini kira-kira 300 juta dari seluruh penduduk Amerika Latin yang berjumlah 350 juta, hidup di bawah berbagai pemerintahan demokratis yang boleh dikatakan “berwarna kiri” atau “berbau tengah-kiri”.

Dari survey yang diadakan baru-baru ini diadakan di 18 negara Amerika Latin, hanya setengah dari penduduk Amerika Latin yang betul-betul menganut faham sebagai demokrat. Banyak pengamat politik yang kuatir akan terjadinya pergeseran kawasan ini ke arah kiri, dan memperingatkan tentang munculnya gerakan-gerakan sosial dan partai-partai politik kiri dengan kekuatan yang tidak ada bandingannya dengan masa yang lalu (...warns that new social movements and leftists parties have reappeared with unparalleld strength - VOA 20/1/06).

Seorang pakar Amerika tentang Amerika Latin, Alvaro Vargas Llosa mengatakan “Populisme sudah datang kembali di Amerika Latin. Kita mengira bahwa sudah menanggalkan populisme ini akhir tahun 80-an dan permulaan 90-an, namun ia datang kembali dengan kekuatan penuh. Dan populisme ini akan menjadi komponen utama dari bidang politik dan ekonomi Amerika Latin dalam beberapa tahun yad (Populism is coming back to Latin America. We thought we had gotten rid of it at the end of the 1980s and early 1990s, but it’s coming back with force. And it is going to be a major component of Latin American politics and economics in the next few years - VOA 20/1/06).

Mark Weisbrot, pimpinan Center for Economic and Policy Researh di Washington mengatakan bahwa pergeseran ke kiri banyak negeri Amerika Latin adalah merupakan serangan-balasan atau pukulan-balik terhadap kegagalan berbagai reformasi ekonomi dan kebijakan yang dianjurkan oleh IMF dan Bank Dunia dalam tahun-tahun 1980-an. Menurutnya, pengalaman selama 25 tahun menunjukkan kegagalan yang tiada taranya dalam sejarah Amerika Latin. Selama itu kemajuan ekonomi hanya sedikit sekali. Sejak tahun 1980 pendapatan penduduk per capita meningkat hanya kira-kira 10%. Oleh karena itu, para calon presiden di Argentina, Brasilia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, dan Bolivia baru-baru ini, semuanya menentang neo-liberalisme. Sekarang, para pemimpin populis ini terutama sekali menekankan diutamakannya egalitarisme (persamaan) sosial, dan tidak menghargai anjuran-anjuran yang diberikan oleh IMF dan pemerintah AS.

CITA-CITA BESAR SIMON BOLIVAR

Secara geo-politis benua Amerika Latin terdiri dari 21 negara besar dan kecil, yang terbentang antara sungai Rio Grande di Utara sampai Antartika di Selatan. Brasilia merupakan negara terbesar, baik dari segi wilayah maupun penduduk. Kira-kira 40% luas tanah Amerika Latin adalah wilayah negara Brasilia dan sepertiga penduduk benua ini adalah wargenegara Brasilia.

Sejak dijajah oleh kaum conquistador dari Spanyol sekitar tahun 1500, benua yang kaya ini telah menjadi ajang rebutan dan penjarahan berbagai bangsa Eropa, terutama bangsa Spanyol, dengan membunuhi secara besar-besaran penduduk asli suku Indian di banyak wilayah. Kekuasaan secara despotik ini berlangsung lama sekali, sampai kira-kira 300 tahun, ketika pecah perang pembebasan dari penjajahan Spanyol.

Tokoh besar dalam perjuangan untuk pembebasan dari penjajahan Spanyol ini adalah Simon Bolivar, yang juga dikenal dengan julukan “ el libertador” (pembebas). Simon Bolivar ini memimpin perang di wilayah yang sekarang dinamakan Venezuela, dan juga membebaskan Ekuador, Peru dan Bolivia. Perjuangan revolusioner untuk pembebasan ini berlangsung kira-kira selama 10 tahun.

Cita-cita Simon Bolivar pada wakltu itu adalah membangun United States of Latin America, yang meliputi wialayah dari sungai Rio Grande sampai Tierra del Fuego di dekat kutub Selatan. United States of Latin America ini bertujuan untuk melawan kolonialisme dan memberikan persamaan hak bagi semua orang, termasuk orang-orang Indian yang kulit berwarna dan kaum budak yang berkulit hitam. Tetapi, cita-citanya ini tidak terrealisasi, sampai wafatnya dalam tahun 1830. Sampai puluhan tahun terakhir ini, kaum reaksioner dan borjuasi besar kulit putih telah menghalangi terlaksananya cita-cita Simon Bolivar yang luhur ini.

KEBANGKITAN AMERIKA LATIN

Sejarah Amerika Latin beberapa ratus tahun sejak datangnya para penjajah Spanyol, dengan gamblang menunjukkan bahwa kaum penjajah ini sedikit sekali mendatangkan kemakmuran, kesehatan dan kebahagiaan kepada rakyat berbagai negeri benua ini. Segolongan kecil dari para penjajah yang berkulit putih ini selama ratusan tahun memegang kekuasaan pemerintahan dan tuan-tuan tanahnya menguasai lahan-lahan yang subur dan luas sekali. Penduduk aslinya, yang kebanyakan terdiri dari suku-suku Indian (dan budak-budak Negro) diusir dari tanah mereka, dan dipaksa hidup dalam gubuk-gubuk atau perumahan sederhana sekali, yang terdapat di daerah pedalaman dan pegunungan.

Ketika memasuki jaman modern, kalangan borjuasi besar dan feodal Spanyol ini berangsur-angsur menjalin hubungan ekonomi (dan politik) dengan neo-kolonialisme yang datang dari AS. Perusahaan-perusahaan besar Amerika, dengan dukungan dan bantuan penuh dari pemerintah AS menancapkan kakinya di berbagai negeri Amerika Latin. Sejak puluhan tahun belakangan ini, Amerika Latin menjadi “halaman belakang” AS atau wilayah pengaruh AS. Persekutuan antara berbagai kekuatan imperialis AS dengan kalangan borjuasi reaksioner dan feodal di berbagai negeri di benua ini, ternyata lebih kejam dan lebih tidak bermanusiawi dari pada kaum pendahulu mereka di masa yang silam.

Sebagai salah satu contoh yang menyolok tentang keadaan yang sangat menyedihkan di banyak negeri Amerika Latin adalah keadaan di Venezuela sebelum Hugo Chavez menjadi presiden sejak tahun 1998. Venezuela adalah negara yang kaya dengan minyak (dan penghasil minyak nomor lima di dunia). Tetapi kaum elite yang memegang kekuasaan politik dan ekonomi telah merampok kekayaan bumi Venezuela secara besar-besaran. Akibatnya, sebagian terbesar rakyatnya hidup sengsara. Kalangan atas yang merupakan 10% dari seluruh penduduk yang berjumlah 23 juta orang memiliki separoh dari pendapatan nasional. Kira-kira 40% dari penduduk hidup dalam kemiskinan total yang sangat parah. Apa yang terjadi di Venezuela juga terjadi di banyak negeri Amerika Latin lainnya, bahkan dalam bentuk yang lebih parah lagi.

Dengan latar belakang politik dan ekonomi yang demikian inilah berbagai negeri di Amerika Latin pada dewasa ini sedang mencari jalan baru menuju masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur. Jalan lama, yaitu jalan kapitalis seperti yang dianjurkan oleh IMF, Bank Dunia, dan WTO, sudah pernah mereka tempuh bertahun-tahun. Dan hasilnya adalah yang serba negatif, dan serba lebih menyengsarakan rakyat. Berbagai negeri Amerika Latin ini sekarang sedang memandang ke “arah kiri”, dan berusaha menggalang bersama-sama persatuan atau persekutuan yang diinspirasikan oleh gagasan-gagasan besar Simon Bolivar.

Kebangkitan rakyat-rakyat berbagai negeri Amerika Latin, adalah fenomena penting dan bersejarah bagi situasi internasional ini, dalam melawan kekuatan imperiaslisme AS yang sekarang makin dimusuhi oleh banyak fihak di berbagai penjuru dunia. Sebagian dari kebangkitan ini diberi nama Revolusi Bolivarian, yang juga disebut sebagai sosialisme partisipatif, atau sosialisme demokratik.

Dalam proses kebangkitan rakyat-rakyat berbagai negeri Amerika Latin ini, peran yang dimainkan oleh presiden Venezuela menjadi makin penting dan juga makin menonjol sekali. Dalam banyak hal, peran yang dimainkan Hugo Chavez sudah melebihi peran Fidel Castro dari Kuba. Namun sosok Fidel Castro masih tetap disegani oleh banyak orang di Amerika Latin dan di bagian lain dari dunia.

Itulah sebabnya, mengapa kalangan yang berkuasa di Washington akhir-akhir ini makin menunjukkan sikap permusuhannya kepada Hugo Chavez. Mereka menganggap bahwa Hugo Chavez sekarang lebih berbahaya dari pada Fidel Castro, dan menjadi tokoh yang paling penting di Amerika Latin. Karena, Hugo Chavez, dan para pendukungnya, sudah menggunakan kekayaan minyak negara mereka untuk “mengekspor revolusi Bolivarian” ke berbagai negeri di benua ini.

Di samping itu, di bidang internasional, Hugo Chavez juga mengadakan kerjasama atau hubungan baik dengan negara-negara penting di dunia, seperti India, RRT dan Rusia. Tetapi yang paling tidak disenangi AS adalah bahwa Venezuela menjalin persahabatan dengan fihak-fihak yang menjadi “musuh” AS, seperti Kuba, Iran, Siria (dan baru-baru ini juga dengan Hamas di Palestina). Semua ini membikin Hugo Chavez sebagai tokoh kiri yang harus dijatuhkan atau dihancurkan oleh imperialisme AS.

Tetapi, situasi internasional dewasa ini sudah jauh berlainan sekali dengan situasi dalam tahun 1965, ketika Bung Karno di kudeta oleh Suharto dan kawan-kawannya di Angkatan Darat. Karena itu, bagi imperialisme AS tidak mudah untuk membendung pergeseran ke kiri yang sedang ditempuh oleh berbagai negeri di Amerika Latin. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.

Paris, 21 Februari 2006

Presiden Perempuan Chile

2008-09-25T01:04:00.000+07:00

Presiden Perempuan Chile

2008-09-25T00:51:00.004+07:00

Catatan A. Umar Said

Mantan tapol jadi presiden
perempuan di Cile

Kemenangan yang diperoleh tanggal 15 Januari 2006 oleh Michelle Bachelet, seorang perempuan untuk menduduki jabatan presiden terpilih Cile, kiranya menarik perhatian banyak orang di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan pers di seluruh dunia juga menjadikan peristiwa ini sebagai topik yang penting. Karena, berbagai hal menarik bisa diungkap dengan terpilihnya Michelle Bachelet sebagai presiden.

Bukan saja bahwa ia merupakan tokoh perempuan yang pertama kali dalam sejarah Cile yang terpilih secara langsung melalui pemilihan umum. Tetapi, juga bahwa ia adalah anak seorang jenderal Angkatan Udara (Alberto Bachelet) pendukung presiden Salvador Allende, yang ditangkap sebagai tapol oleh diktator Pinochet, dan disiksa sampai meninggal.

Dapat diperkirakan bahwa di Indonesia, bagi mereka yang menentang diktator rejim militer Suharto beserta Orde Barunya, berita ini disambut dengan gembira. Sebab, sudah lama sejak jenderal Pinochet melakukan kudeta (dalam tahun 1973) terhadap presiden Allende dan membunuhnya, diktator Pinochet ini disejajarkan dengan diktator Suharto. Seperti diketahui dari sejarah, kudeta di Cile untuk menggulingkan presiden Allende, yang sebagian pemikirannya condong sebagai Marxist (seperti Bung Karno) juga disokong CIA, seperti halnya sokongan CIA kepada klik Suharto dalam menggulingkan Presiden Sukarno.

Jenderal Pinochet juga membunuhi dan memenjarakan banyak sekali orang-orang komunis Cile dan orang kiri lainnya yang mendukung Presiden Allende, seperti halnya Suharto membunuhi dan memenjarakan banyak orang komunis dan orang kiri lainnya yang mendukung Presiden Sukarno. Karena itu, sangat menarik untuk diperhatikan bahwa slogan-slogan yang terdapat di jalan-jalan atau gedung-gedung di Santiago (ibukota Cile) waktu kudeta adalah “Jakarta,Jakarta”.

ARTI POLITIK KEMENANGAN MICHELLE BACHELET

Kemenangan Michelle Bachelet (sebagai calon Partai Sosialis dalam koalisi tengah-kanan, dengan hasil 53,22%) melawan Sebastian Pinera (pengusaha kaya, calon golongan kanan, dengan hasil 46,77%) bisa disoroti dari berbagai segi.

Terpilihnya perempuan (usia 54 tahun) yang sejak mudanya sudah aktif menentang jenderal Pinochet, menandakan bahwa pengaruh imperialisme AS yang pernah mendukung secara besar-besaran rejim militer Pinochet di Cile sudah jauh sekali makin melemah. Rejim militer Pinochet berkuasa di Cile cukup lama, yaitu 17 tahun sejak 1973 sampai 1990, melalui kudeta yang menyebabkan dibunuhnya sekitar 3000 orang dan ditahannya 27 000 orang pendukung Presiden Allende dan simpatisan Partai Komunis Cile (Bandingkan dengan Suharto yang mengangkangi kekuasaan selama 32 tahun, membunuh 3 juta orang kiri dan menahan ratusan ribu orang tidak bersalah).

Berlainan dengan situasi dalam tahun 1973, ketika CIA secara terang-terangan menggulingkan Presiden Allende, maka sejak jatuhnya diktator Pinochet dalam tahun 1990 sebagai pimpinan rejim militer, imperialisme AS tidak bisa lagi berbuat semau-maunya di Cile. Sejak 1990 Cile berada di bawah pemerintahan koalisi partai-partai yang beraliran kristen-demokrat dan sosialis. Presiden Cile yang terakhir (yang akan digantikan Michelle Bachelet), adalah seorang sosialis juga, yang bernama Ricardo Lagos.

Kemenangan Michelle Bachelet di Cile merupakan pertanda tambahan lagi bahwa Amerika Lain sedang mengalami transisi politik yang tidak menguntungkan kepetingan imperialisme AS. Dalam waktu singkat sebelum terpilihnya Michelle Bachelet, juga terpilih Evo Morales, seorang pemimpin gerakan petani sebagai presiden Bolivia. Yang menarik dari Evo Morales bahwa ia merupakan orang Indian yang pertama kali terpilih sebagai kepala negara di Amerika Latin, dan yang juga terkenal sebagai tokoh yang anti-Amerika.

Dapat diperkirakan bahwa sebagai akibat pengaruh revolusi Kuba dengan Fidel Castronya, dan sikap politik anti-Amerika dari Presiden Venezuela Hugo Chavez, dan situasi politik di Brasilia dengan presidennya Luiz Inasio Lula Da Silva(ditambah dengan terpilihnya Evo Morales di Bolivia) , terpilihnya Michelle Bachelet akan bisa mendorong terjadinya perubahan-perubahan di negeri-negeri Amerika Latin lainnya dalam perjuangan menentang neo-liberalisme atau globalisasi ekonomi, yang dimotori oleh kepentingan imperialisme AS. Kalau ini terjadi, maka akan merupakan perkembangan penting sekali.

“FENOMENA” MENARIK DARI MICHELLE BACHELET

Terpilihnya Michelle Bachelet sebagai presiden perempuan merupakan “fenomena” yang menarik sekali. Sebab, negeri Cile selama ini (sejak berabad-abad) terkenal sebagai negeri yang sebagian terbesar penduduknya beragama katolik dan bertradisi kolot. Pada umumnya, kedudukan perempuan tidak begitu dihargai. Contohnya, baru dua tahun yang lalu dibolehkan adanya perceraian di antara suami-istri. Dan hanya sejak permulaan tahun 2005 ada undang-undang yang melarang adanya gangguan terhadap perempuan dalam pekerjaan.

Banyak orang memandang Michelle Bachelet sebagai orang sosialis yang lebih kiri daripada presiden Rirardo Lagos yang juga sosialis.Ia sudah menunjukkan ke-kiri-annya sejak muda ketika ia masih menjadi mahasiswa; Pada tahun 1970 ia masuk fakultas kedokteran di Universitas Cile. Pada masa pemerntahan Presiden Allende, bapak Michelle Bachelet (Alberto Bachelet, yang jenderal Angkatan Udara) diangkat untuk mengepalai badan yang mengurusi bahan makanan.

Setelah terjadi kudeta jenderal Pïnochet, dalam tahun 1973 Alberto Bachelet ditangkap dan dipenjarakan. Ia meninggal dalam penjara pada tahun 1974 akibat siksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Istri dan anak perempuannya (Michelle) juga akhirnya ditahan dan disiksa dalam rumah tahanan yang namanya Villa Grimaldi yang terkenal sebagai tempat penyiksaan. Dalam tahun 1975 istri jenderal Alberto Bachelet dan anak perempuannya mengungsi ke Australia di mana terdapat saudara Alberto almarhum. Kemudian Michellle pergi ke Leipzig untuk belajar bahasa Jerman (Jerman Timur, waktu itu) dan seterusnya ke Berlin (Timur) untuk melanjutkan studi kedokterannya di Universitas Humboldt.

Dalam tahun 1979 ia kembali ke Cile, dan menyelesaikan diplomanya sebagai ahli bedah. Dari tahun 1983 sampai 1986 ia menjadi spesialis dokter anak-anak dan kesehatan publik. Dari 1986 sampai 1990 ia aktif dalam organisasi yang membantu keluarga orang-orang yang disiksa dan orang hilang.di Cile.

Sesudah jatuhnya Pinochet, ia bekerja dalam Kementerian Kesehatan, dan kemudian menjadi Menteri Kesehatan dalam pemerintahan Presiden Ricardo Lagos. Michelle Bachelet yang melihat bahwa dalam kalangan sosialis di negerinya masalah pertahanan dan militer merupakan hal yang lemah sekali, maka ia memutuskan untuk melakukan studi tentang soal-soal strategi militer. Studi ini dilakukannya di Santiago (Cile) dan kemudian di Washington. Dalam tahun 2002 Michelle diangkat oleh presiden Lagos sebagai Menteri Pertahanan, suatu kedudukan yang pertama kali dipegang oleh perempuan di benua Amerika Latin.

Michelle dikenal sebagai seorang yang cerdas, suka bekerja keras, sosial sekali, dan karenanya mempunyai karisma yang tinggi. Oleh karena itu di negeri yang pada umumnya masih konservatif terpilihnya sebagai presiden perempuan merupakan kejadian yang bersejarah. Ia sendiri pernah berseloroh :” Saya adalah orang yang mempunyai dosa yang banyak. Saya adalah perempuan, saya juga sosialis, saya juga perempuan yang bercerai, dan saya orang yang agnostik (tidak beragama atau tidak mengenal Tuhan ” (menurut suratkabar Le Monde 14 Januari 2006).

Michele Bachelet yang lahir tahun 1951 di Santiago (Cile) sudah bercerai dari dua suami, dan mempunyai tiga orang anak. Ia merupakan presiden perempuan yang ketiga di benua Amerika Latin. Yang pertama adalah Violeta Chamorro, presiden Republik Nicaragua dari 1990 sampai 1996. Yang kedua ialah Mireva Moscoso, Presiden Panama antara 1999 sampai 2004.

PERJALANAN HIDUP POLITIK MICHELLE BACHELET

Michlle Bachelet menjadi anggota Partai Sosialis dalam tahun-tahun 70-an; Ia dipilih sebagai anggota CC dalam tahun 1995, dan kemudian anggota politbiro CC antara 1998 sampai 2000. Setelah diangkat oleh presiden Lagos sebagai Menteri Kesehatan dan kemudian Menteri Pertahanan dan makin popular dalam tahun 2004 ia dipilih sebagai calon presiden, dengan mendapat dukungan kuat dari presiden Lagos sendiri.

Platform pemilu Michelle Bachelet digalang bersama dalam koalisi tengah kiri yang diberi nama “Concertation” (artinya : persetujuan bersama atau perembukan bersama). Koalisi inilah yang mengalahkan gabungan partai-partai kanan dan ultra-kanan (pendukung Pinochet). Pemilu yang diikuti kira-kira 8 juta pemilih ini merupakan langkah lebih jauh bagi negeri Cile dalam menegakkan demokrasi, sesudah junta militer di bawah Pinochet berkuasa lama sekali.

Dengan terpilihnya Michelle Bachelet sebagai presiden (akan dilantik 11 Maret yad), banyak orang meramalkan bahwa tidak akan terjadi perubahan yang radikal sekali di Cile. Politik ekonomi sosial yang berpedoman pada garis liberal selama pemerintahan di bawah presiden Lagos, akan diteruskan, walaupun mungkin ada perbaikan di sana-sini. Selama ini pertumbuhan ekonomi Cile termasuk yang tinggi untuk negeri-negeri Amerika Latin, yaitu sekitar 6 % setahunnya. Tetapi, kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih tetap besar.

Program Michel Bachelet justru bertititik berat pada mengurangi kemiskinan, perbaikan kesehatan penduduk, kebebasan yang lebih besar bagi kaum perempuan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Apa yang sudah dicapai dengan sukses selama pemerintahan presiden Lagos akan diteruskan oleh Michelle Bachelet.

BEDANYA 11 MARET CILE DAN SUPERSEMAR

Dapat dimengerti bahwa terpilihnya Michelle Bachelet, yang pernah menjadi tapol dan disiksa oleh polisi rahasia junta militer Pinochet, menjadi presiden perempuan di Cile menarik perhatian banyak orang di Indonesia. Karena, apa yang dilakukan oleh Pinochet tahun 1973 adalah ulangan dari apa yang dilakukan Suharto dkk dalam tahun 1965, atau 8 tahun sesudah peristiwa G30S. Dan apa yang dilakukan junta militer Pinochet sama jahatnya atau sama kejamnya dengan apa yang dilakukan Suharto dkk, walaupun skalanya jauh lebih kecil dari apa yang terjadi di Indonesia. Dalam jangka waktu yang lama sekali, junta militer Cile di bawah Pinochet “menaruh respek” terhadap Orde Baru. Maklum, dalam hal-hal tertentu Suharto adalah “guru” Pinochet, di bawah kontrol CIA.

Ada persamaan nasib antara diktator anti-komunis yang dua-duanya menjadi sekutu imperialis AS waktu itu. Dalam masa tua mereka, Pinochet dan Suharto, sama-sama menjadi hujatan banyak orang, akibat kesalahan-kesalahan berat atau kejahatan mereka, terutama pelanggaran di bidang hak-hak manusia dan demokrasi.

Bisa diartikan sebagai hal yang ironis, bahwa pelantikan Michel Bachelet akan dilakukan tanggal 11 Maret. Pada hari itulah perempuan yang pernah menjadi tapol Pinochet akan diresmikan sebagai presiden Cile, Kalau 11 Maret di Indonesia merupakan hari pengkhianatan para pimpinan TNI-AD terhadap Bung Karno (ingat : Supersemar yang pernah diagung-agungkan oleh pendukung Orde Baru), maka 11 Maret di Cile akan merupakan hari bersejarah untuk merayakan kemenangan seorang perempuan yang menentang diktator Pinochet.

Kejadian-kejadian terakhir di berbagai negeri Amerika Latin dan di Timur Tengah (juga di berbagai negeri di benua lainnya) menunjukkan bahwa perjuangan melawan imperialisme AS berkembang terus, dengan berbagai bentuk dan cara. Inilah yang perlu disadari oleh mereka yang sampai sekarang masih berfikiran dengan pola rejim militer Orde Baru.

Paris 17 Januari 2006

Bung Karno & Marxisme

2008-09-25T00:48:00.000+07:00

Bung Karno & Marxisme

2008-09-25T00:33:00.002+07:00

BELAJAR DARI PANDANGAN BUNG KARNO
TENTANG MARXISME

Renungan dan catatan tentang BUNG KARNO (11)

(Oleh :A. Umar Said )

Mohon diperkenankanlah hendaknya, bahwa tulisan kali ini, di samping disajikan kepada para pembaca, dimaksudkan juga sebagai surat terbuka yang bersisi curahan-hati dan imbauan kepada para pimpinan dan kader-kader Nahdatul Ulama, Muhammadiayah, Majlis Ulama Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan, Partai Nahdatul Umat, Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan juga partai-partai lainnya yang tidak disebutkan (karena terlalu panjang!). Juga mohon diperbolehkan kiranya, sebagai seruan atau ajakan kepada para pimpinan pondok pesantren dan berbagai organisasi Islam, untuk merenungkan hal serius yang berikut :

Menurut berita yang sudah tersiar di luarnegeri, sejak beberapa hari ini toko-toko buku Gramedia, baik yang di Jakarta maupun yang di kota-kota lain, terpaksa menarik dari peredaran buku-buku yang mengandung ajaran Marxisme, komunisme atau ajaran-ajaran kiri lainnya. Sekitar 30 judul buku sudah dihilangkan dari rak-rak penjualan, termasuk buku karya pengarang ternama Pramoedya Ananta Toer, filosuf Frans Magnis Suseno dan pengamat politik Hermawan Sulistyo. Langkah ini telah diambil oleh pimpinan Gramedia, karena ada ancaman dari Aliansi Anti Komunis dan Gerakan Pemuda Islam bahwa mereka akan menyerbu toko-toko buku Gramedia dan membakari buku-buku yang berbau kiri.

Menurut pimpinan Gerakan Pemuda Islam (GPI), sekitar 36 000 anggota GPI Jakarta Raya akan melancarkan aksi-aksi terhadap toko-toko terkemuka di Jakarta pada tanggal 20 Mei yad, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Aksi ini untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menentang komunisme. Gramedia mempunyai 42 cabang di seluruh negeri, dan 16 di antaranya terdapat di Jakarta. (kutipan dari Jakarta Post 3 Mei 2001).

(Catatan : tulisan ini bebas untuk diteruskan kepada siapa saja.)

Apa yang terkandung dalam berita tersebut di atas patutlah kiranya mendapat perhatian yang serius dari para tokoh-tokoh dari berbagai kalangan Islam. Sebab, kalau rencana aksi tersebut jadi dilaksanakan juga, maka akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan siapa saja. Sebaliknya, aksi-aksi semacam itu akan merugikan kita semua sebagai bangsa, dan juga akan bisa merugikan citra Islam sebagai keseluruhan, walaupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari kalangan Islam. Marilah persoalan ini sama-sama kita telaah dari berbagai segi, demi kepentingan kita semua.

Selama ini, citra Indonesia sudah sangat buruk di arena internasional, sebagai akibat begitu banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara besar-besaran oleh rezim militer Orde Baru/GOLKAR selama puluhan tahun (harap ingat, antara lain : pembunuhan massal jutaan orang tidak bersalah dalam tahun 65/66, penahanan terhadap orang-orang tidak bersalah selama puluhan tahun, perlakuan terhadap para eks-tapol beserta keluarga mereka, dimatikannya demokrasi, kasus Timor-Timur dll). Citra yang sejak lama sudah buruk ini, akhir-akhir ini masih, dan makin, diperburuk lagi dengan adanya permusuhan berdarah antar-agama atau antar-suku. Di samping itu, masalah korupsi besar-besaran yang begitu banyak dilakukan oleh para tokoh Orde Baru/GOLKAR (yang kebanyakan juga mengaku beragama Islam!) menambah juga buruknya citra bangsa kita sebagai keseluruhan. Bagi banyak orang Indonesia yang tinggal di luarnegeri, masalah ini terasa sekali.

Oleh karena itu, adalah kewajiban kita bersama (terutama bagi tokoh-tokoh Islam) untuk melakukan pekerjaan pendidikan, penjelasan, atau “peringatan” terhadap golongan-golongan yang sehaluan (atau sealiran fikiran) dengan Aliansi Anti Komunis dan GPI supaya rencana aksi mereka itu jangan sampai dilaksanakan. Sebab, pada hakekatnya, dengan ditariknya buku-buku kiri dari peredaran bukanlah berarti “kemenangan” bagi mereka (dan golongan-golongan yang sefikiran dengan mereka). Bahkan sebaliknya. Tindakan-tindakan ini, atau tindakan dalam bentuk lainnya yang senafas, menunjukkan kwalitas rendah jati diri pelaku-pelakunya (dan organisatornya atau para sponsornya!!!). Ancaman, teror, tekanan, apalagi aksi kekerasan yang serupa, bukanlah sesuatu yang bisa membikin citra Islam menjadi lebih baik. Bahkan sebaliknya. Padahal, perbuatan semacam itu hanyalah ulah segolongan kecil orang-orang yang menamakan diri mereka Islam.

Mengingat itu semuanya, alangkah menyedihkannya, kalau para tokoh Islam (atau tokoh dari golongan atau kalangan yang manapun!) membiarkan saja adanya gejala-gejala yang semacam itu. Lebih-lebih lagi, kalau mereka senang atau menyetujuinya. Sebab, kalau memang demikian halnya, maka akan lebih kelihatanlah betapa parahnya “kekerdilan” jiwa para tokoh-tokoh itu. Kekerdilan atau kepicikan cara berfikir para “elite” demikian itu adalah kerugian bagi bangsa dan negara kita. Juga kerugian bagi citra Islam.

PENGHINAAN TERHADAP HARI KEBANGKITAN NASIONAL

Ancaman oleh Aliansi Anti Komunis dan Gerakan Pemuda Islam untuk menyerbu, atau membakar, atau melarang peredaran buku-buku “kiri” itu saja sudah patut menjadi bahan renungan serius kita bersama. Apalagi, ditambah pula bahwa aksi itu akan dilakukan pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, hari bersejarah KITA SEMUA. Padahal, sesuai dengan jiwa dan namanya, Hari Kebangkitan Nasional adalah, selama ini, merupakan hari mulia bagi semua komponen bangsa, semua suku, semua agama dan kepercayaan, semua ras, dan semua aliran politik, yang terdapat di Indonesia.

Kalau kita tengok ke belakang, nyatalah bahwa sejarah kebangkitan nasional kita adalah suatu rentetan panjang perjuangan. (Ma’af, bahwa dalam tulisan ini diulangi lagi hal-hal yang sudah dikemukakan dalam tulisan terdahulu, supaya lebih jelas lagi). Rentetan ini yang dimulai oleh lahirnya Boedi Oetomo dalam tahun 1908, telah diteruskan, telah dipupuk dan dikembangkan oleh banyak orang dari berbagai golongan dan aliran. Kita ingat kepada Sarekat Dagang Islam (1911) yang dipimpin oleh Haji Samanhudi. Kepada Sarekat Islam (1912) yang dipimpin oleh Haji O.S.Tjokroaminoto. Kepada Sarekat Islam merah (Semarang) yang dipimpin oleh Semaun, Alimin dan Darsono. Kepada Sarekat Islam putih (Yogyakarta) yang dipimpin oleh H. Agus Salim, Abdul Muis dan Suryopranoto. Kepada Indische Partij (1912) yang dipimpin oleh Dr Douwes Dekker (Dr Setiabudhi), Suwardi Suryaningrat dan Dr Tjiptomangunkusumo. Kepada Muhammadiyah (lahir di Yogyakarta, tahun 1912) yang dipimpin oleh Haji Ahmad Dahlan.

Proses kebangkitan nasional ini kemudian diteruskan oleh lahirnya PKI (1920), yang juga dipimpin oleh Semaun, dan disambung oleh pembrontakan PKI melawan pemerintahan kolonial Belanda dalam tahun 1926 dan 1927. Lahirnya Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda dalam tahun 1922, yang tokoh-tokohnya adalah Moh.Hatta, Nazir Datuk Pamuncak, Abdulmadjid Djoyodiningrat, Ali Sastroamidjoyo juga merupakan mata-rantai kebangkitan nasional bangsa. Lahirnya PNI tahun 1927 di bawah pimpinan Bung Karno adalah peristiwa besar dalam proses kebangkitan nasional bangsa kita, yang diiringi oleh peristiwa besar lainnya, yaitu Sumpah Pemuda (1928).

Mengingat sejarah Kebangkitan Nasional yang demikian itu, maka terasa sekalilah betapa besar penghinaan aksi yang direncanakan oleh Aliansi Anti Komunis dan Gerakan Pemuda Islam dengan “menggerebeg” toko-toko buku yang mengedarkan penerbitan-penerbitan yang berhaluan kiri atau bercorak komunis dan Marxis, pada hari yang kita muliakan bersama itu. Dari segi inilah kita bisa melihat betapa parahnya akibat buruk yang ditimbulkan oleh ketetapan MPRS 25 tahun 1966, yang telah dipaksakan oleh rezim Orde Baru/GOLKAR.

Dalam kaitan ini, adalah amat penting bagi kita semua (termasuk mereka yang sehaluan dengan Aliansi Anti Komunis dan GPI) berusaha menelaah dengan jernih dan nalar sehat, mengapa para pendiri rezim Orde Baru (khususnya pimpinan TNI-AD, waktu itu) memaksakan dikeluarkannya TAP MPRS 25/1966 itu, dan apa pula akibat-akibatnya bagi bangsa kita. Tanpa merentang-panjangkan lagi persoalannya (dalam tulisan ini) maka jelaslah bahwa TAP MPRS itu telah digunakan untuk menghancurkan PKI beserta seluruh kekuatannya yang terhimpun dalam berbagai organisasi massa. Walaupun jutaan simpatisan, anggota, atau yang dituduh anggota PKI sudah dibunuhi dan ratusan ribu lainnya dipenjara dalam jangka panjang sekali, mereka (para pendiri Orde Baru/GOLKAR) masih menginginkan supaya dengan ketetapan MPRS 25/1966 itu semua orang tidak berani mencoba-coba lagi untuk “menghidupkan” kembali PKI.

Selama lebih dari 32 tahun (sampai sekarang!!!) TAP MPRS 25/1966 ini telah dijadikan alat terror yang luar biasa ganasnya. Sebagai akibatnya, bukan hanya keluarga atau simpatisan PKI saja yang merasa dipersekusi, tetapi juga orang-orang lain (yang non-PKI) dalam masyarakat. Ditambah dengan kampanye dan peraturan “bahaya laten PKI”, “bersih lingkungan”, “surat bebas G30S”, maka seluruh negeri telah diterror secara mental. Indoktrinasi “PKI jahat” itu yang dilancarkan oleh Orde Baru secara intensif sekali, - lewat berbagai cara dan dalam jangka lama - telah meracuni fikiran banyak orang di berbagai golongan, baik di kalangan pejabat, kalangan agama, maupun kalangan pelajar dan pemuda.

Kalau kita telaah pengalaman bangsa kita selama Orde Baru, nyata sekalilah bahwa penyebaran racun “PKI jahat” ini adalah tindakan yang tidak berperi-kemanusiaan, yang telah membikin kesengsaraan bagi banyak sekali orang. Banyak sekali anggota keluarga para korban 65 dan keluarga eks-tapol yang mengalami berbagai penderitaan yang berkepanjangan. Padahal, banyak di antara mereka itu yang juga beragama Islam. Adalah suatu hal yang patut menjadi pemikiran bagi para tokoh-tokoh Islam mengapa keadaan yang menyedihkan ini dibiarkan saja. Apalagi, kalau diingat bahwa perlakuan yang begitu kejam itu dilakukan (atau didukung) oleh kalangan “elite” kita (termasuk, bahkan terutama, “elite” yang menamakan diri Islam).

BELAJAR DARI SEJARAH BUNG KARNO

Oleh karena aksi Aliansi Anti Komunis dan GPI itu direncanakan akan dilaksanakan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional dan juga menjelang akan dirayakannya HUT ke-100 Bung Karno, maka ada baiknya kita melihat persoalan ini dari sudut pengalaman sejarah Bung Karno. Sebab, agaknya, bangsa kita perlu terus-menerus ingat bahwa Bung Karno, sebagai tokoh nasionalis yang berorientasi politik kiri, telah memimpin perjuangan bangsa sejak muda (sampai menjelang akhir hayatnya) dengan gagasan besar mempersatukan seluruh bangsa atas dasar persatuan golongan nasionalis, agama dan komunis (Marxis). Tulisannya dalam Suluh Indonesia Muda (1926) ketika ia masih berumur 25 tahun (!) - dan sebelum mendirikan PNI (1927) - sudah menggambarkan dengan jelas konsepnya ini. Konsep besarnya inilah yang kemudian telah membimbingnya dalam memimpin perjuangan bangsa, sampai ia menjadi kepala negara. Konsep besarnya inilah yang juga dituangkannya dalam memperkenalkan Marhaenisme (sekitar tahun 1930), yang merupakan ekspressi : Ketuhanan Yang Maha Esa, Socio-nasionalisme dan Socio-demokrasi.

Dalam berbagai kesempatan, Bung Karno telah mengungkapkan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang ditrapkan atau disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Dinyatakannya juga berkali-kali bahwa ia adalah seorang sosialis, seorang kiri, seorang Muslim yang menggunakan materialisme-histori dalam memandang persoalan-persoalan sejarah dan masyarakat. Agaknya, dasar-dasar pemikirannya ini pulalah yang bisa menunjukkan mengapa Bung Karno sejak muda sudah menghubungkan soal perjuangan bangsa Indonesia dengan perjuangan bangsa-bangsa lain.

Dalam tulisannya “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” dalam Suluh Indonesia Muda itu (1926) ia sudah menegaskan bahwa “nyawa pergerakan rakyat Indonesia mempunyai tiga sifat, yaitu NASIONALISTIS, ISLAMISTIS DAN MARXISTIS” (ungkapan dalam bahasa Belanda. Pen). Dinyatakannya di situ bahwa “Partai Boedi Oetomo, Nationaal Indische Partij, Partai Sarekat Islam, Perserikatan Minahasa, Partai Komunis Indonesia dan masih banyak partai-partai lain … itu masing-masing mempunyai roh Nasionalisme, roh Islamisme, atau roh Marxisme”. Juga dinyatakannya :” Bukannya kita mengharap, yang Nasionalis itu supaya berobah faham jadi Islamis atau Marxis, bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islamis itu berbalik menjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita yalah kerukunan, persatuan antara tiga golongan itu”.

Bagi mereka yang belum pernah membaca tulisannya itu (terutama bagi berbagai tokoh partai atau berbagai organisasi, baik yang Islam maupun yang lainnya) adalah sangat berguna untuk bisa membacanya dengan cermat, dan, sedapat mungkin, juga menghayatinya. Tulisannya itu, merupakan karya pemikirannya yang cemerlang. Di dalamnya, ia dengan cukup jelas membahas masalah nasionalisme, masalah Islam, masalah Marxisme.

TAP MPRS 25/1966 JUGA UNTUK MENGHANCURKAN BUNG KARNO

Aspek yang jarang terfikir oleh banyak orang adalah bahwa TAP MPRS 25/1966 adalah juga salah satu cara untuk menghancurkan sejarah dan ketokohan Bung Karno. Hal-hal yang dikemukakan berikut mungkin bisa merupakan bahan bagi pemikiran kita bersama :

- Pimpinan TNI-AD mengetahui (waktu itu) bahwa PKI adalah pendukung yang besar (dan aktif) terhadap politik Bung Karno sejak tahun-tahun 50-an, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah dalamnegeri maupun luarnegeri. Dan sesuai dengan perkembangan situasi nasional dan internasional waktu itu, dukungan PKI kepada Bung Karno juga makin lama makin membesar. Para pakar sejarah, atau pengamat politik yang cermat, tentunya ingat bahwa Bung Karno, sebagai nasionalis kiri dan revolusioner memang sejak muda sudah menjadi musuh kolonialisme Belanda dan kemudian (sejak tahun 1950) juga sudah “diincar” oleh imperialisme Barat, terutama AS dan Inggris.

- Berbagai data, bukti, analisa, yang dibikin oleh ahli-ahli Barat telah membongkar bahwa dalam rangka “perang dingin”, Bung Karno memang sudah sejak lama harus dilawan, dikalahkan, bahkan “dihancurkan” baik oleh musuh-musuhnya di dalamnegeri maupun luarnegeri. Antara lain, buku “Plot TNI AD-Barat di balik tragedi ‘65”, yang diterbitkan bersama-sama oleh LSM Tapol, MIK, dan Solidamor (Juli 2000), sudah menyajikan sebagian dari bahan-bahan tentang latar-belakang digulingkannya Bung Karno. Buku ini merupakan kumpulan penting tulisan ahli dan peneliti terkenal, umpamanya : Coen Holtzappel, W.F. Wertheim, David Johnson, Kathy Kadane, Ralp McGehee, Mark Curtis, Mike Head (mengenai peran kekuatan asing dalam penggulingan Bung Karno ini ada catatan tersendiri. Pen).

- Bung Karno sudah terang-terangan menyatakan diri sebagai seorang Muslim yang menggunakan cara berfikir marxis, dan Marhaenisme dinyatakannya sebagai pentrapan Marxisme dalam kondisi kongkrit Indonesia. Di samping itu Bung Karno telah mencetuskan gagasan NASAKOM, dan kemudian juga memimpin untuk dilaksanakannya konsepsinya ini di berbagai bidang. Oleh karenanya, dalam rangka inilah TAP MPRS 25/1966 juga berfungsi untuk menghancurkan ketokohan Bung Karno dalam sejarah bangsa kita. Dengan melarang Marxisme, secara langsung atau tidak langsung ajaran-ajaran Bung Karno juga menjadi “terlarang”, selama lebih dari 32 tahun. Karenanya, dalam jangka yang lama sekali semasa Orde Baru, banyak orang tidak berani bicara atau menulis tentang Marhaenisme atau tentang Bung Karno.

* * *

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka makin jelaslah kiranya, mengapa para pendiri Orde Baru/GOLKAR telah menggulingkan Bung Karno, dan mengapa pula para pendukung setia Orde Baru terus-menerus selama puluhan tahun berusaha merusak citranya sebagai pemimpin bangsa. Juga, makin jelas mengapa kekuatan-kekuatan asing (terutama AS dan Inggris) berkepentingan sekali untuk ikut aktif menggulingkannya, sebagai bagian dari pergolakan "perang dingin" waktu itu. Dan, untuk tujuan itu, maka PKI sebagai pendukungnya yang besar, haruslah dihancurkan terlebih dulu. Penghancuran PKI telah melapangkan jalan bagi penghancuran Bung Karno, baik secara fisik maupun secara politik.

Sebagai akibat dihancurkannya kekuatan PKI dengan cara-cara yang luar biasa ganasnya, Orde Baru/GOLKAR juga telah dengan mudah melumpuhkan seluruh kekuatan pendukung Bung Karno lainnya, terutama para pendukung Marhaenisme. Gagasan besar Bung Karno yang diidam-idamkannya sejak umur 25 tahun, yaitu NASAKOM, dihabisi oleh Orde Baru. Dengan dilumpuhkannya kekuatan pendukung Bung Karno dalam jangka yang begitu lama, maka bangsa kita telah mengalami kemunduran dan kerusakan yang besar di berbagai bidang. Persatuan dan kerukunan nasional menjadi tercabik-cabik, Pancasila telah dirusak, KKN merajalela, agama telah diperalat untuk tujuan-tujuan yang tidak luhur, moral di kalangan .atasan. sudah makin membusuk, hukum diperjual-belikan, kepentingan "rakyat kecil" diabaikan.

Sekarang, banyak di kalangan rakyat melihat sendiri, bahwa sebagian besar di antara para pendiri Orde Baru/GOLKAR ( yang memusuhi ajaran-ajaran Bung Karno dan menggulingkannya), ternyata bukanlah tokoh-tokoh yang terhormat atau patut dihormati oleh rakyat. Sebaliknya, sekarang banyak orang mulai melihat (lagi!) sosok Bung Karno sebagai pemimpin rakyat yang sebenarnya. Perjalanan waktu di kemudian-hari pasti akan lebih menunjukkan lebih jelas lagi bahwa ia memang seorang tokoh yang patut menjadi kebanggaan kita bersama.

Paris, 6 Mei 2001

Pidato BK: Proklamasi dan Pembukaan UUD45

2008-09-25T00:16:00.000+07:00

Pidato BK: Proklamasi dan Pembukaan UUD45

2008-09-25T00:04:00.004+07:00

Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

“Resopim”
Revolusi - Sosialisme - Pimpinan
Amanat Presiden R.I. Soekarno pada 17 Agustus 1961

Perjuangan makin meningkat, makin menghebat, makin sengit, tugas makin berat, makin menggunung, - dan ini hanya bisa ditanggulangi dengan semangat yang kritis, ya, bahkan semangat yang selfkritis.

Proklamasi 17 Agustus 1945!

Dua windu lamanya kita telah hidup di bawah pengayomannya, dua windu lamanya kita hidup di bawah sinar suryanya. Ya, pengayoman! Sebab, proklamasi itu merupakan cetusan tekad nasional, cetusan segala kekuatan nasional secara total, dan karena ketotalannya itulah maka kita bisa bertahan sampai sekarang, dan insya Allah, juga akan bertahan sampai ke akhir zaman. Pernah, lebih dari lima belas tahun yang lalu, pihak Belanda berkata, bahwa Republik Indonesia tidak akan mengalami ia punya 17 Agustus yang kedua, karena akan hancur, dengan sendirinya berantakan disebabkan ia punya “innerlijke conflicten” (konflik internal), tetapi kenyataannya ialah, bahwa Republik Indonesia berkat ia punya “ketotalan” itu, telah bertahan sampai sekarang mengalami ia punya 17 x 17 Agustus, - 17 kali ia punya 17 Agustus yang keramat.

Dan sinar suryanya! Pada waktu kita berjalan, Proklamasi menunjukkan arahnya jalan. Pada waktu kita lelah, Proklamasi memberikan tenaga baru kepada kita. Pada waktu kita berputus asa, Proklamasi membangunkan lagi semangat kita. Pada waktu di antara kita ada yang nyeleweng, Proklamasi memberikan alat kepada kita untuk memperingatkan si penyeleweng itu bahwa mereka telah nyeleweng. Pada waktu kita menang, Proklamasi mengajak kita untuk tegap berjalan terus, oleh karena tujuan terakhir memang belum tercapai.

Bahagialah rakyat Indonesia yang mempunyai Proklamasi itu; bahagialah ia, karena ia mempunyai pengayoman, dan di atas kepalanya ada sinar surya yang cemerlang! Bahagialah ia, karena ia dengan adanya Proklamasi yang perkataan-perkatannya sederhana itu, tetapi yang pada hakikatnya ialah pencetusan segala perasaan-perasaan yang dalam sedalam-dalamnya terbenam di dalam ia punya kalbu, sebenarnya telah membukakan keluar ia punya pandangan hidup, ia punya tujuan hidup, ia punya falsafah hidup, ia punya rahasia hidup, sehingga selanjutnya dengan adanya Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ia mempunyai pegangan hidup yang boleh dibaca dan direnungkan setiap jam dan setiap menit. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang mempunyai pegangan hidup begitu jelas dan indah, seperti bangsa kita ini. Malah banyak bangsa di muka bumi ini, yang tak mempunyai pegangan hidup sama sekali!

Dengarkan sekali lagi bunyi naskah Proklamasi itu :
“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Dan dengarkan sekali lagi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 :
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sela-mat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melak-sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Demikianlah bunyi Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alangkah jelasnya! Alangkah sempurnanya ia melukiskan kita punya pandangan hidup sebagai bangsa, - kita punya tujuan hidup, kita punya falsafah hidup, kita punya rahasia hidup, kita punya pegangan hidup!

Karena itu maka Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu “pengejawantahan” kita punya isi jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung kita punya deepest inner self.

17 Agustus 1945 mencetuskan keluar satu proklamasi kemerdekaan beserta satu dasar kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebenarnya satu proclamation of independence dan satu declaration of independence. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah loro loroning atunggal. Bagi kita, maka proclamation of independence berisikan pula declaration of inde-pendence. Lain bangsa, hanya mempunyai proclamation of independence saja. Lain bangsa lagi, hanya mempunyai declaration of independence saja. Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus.

Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka.

Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu.

Proklamasi kita adalah sumber kekuatan dan sumber tekad perjuangan kita, oleh karena seperti tadi saya katakan, Proklamasi kita itu adalah ledakan pada saat memuncaknya kracht total semua tenaga-tenaga nasional, badaniah dan batiniah - fisik dan moril, materiil dan spirituil.

Declaration of independence kita, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita.

Maka dari itulah saya tadi tandaskan, bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari declaration of independence kita yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pembukaannya itu.

“Proklamasi” tanpa “declaration” berarti bahwa kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah. Tidak mempunyai dasar penghidupan nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai “raison d’etre”, tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pertiwi.

Sebaliknya, “declaration” tanpa “proklamasi”, tidak mempunyai arti. Sebab, tanpa kemerdekaan, maka segala falsafah, segala dasar dan tujuan, segala prinsip, segala “isme”, akan merupakan khayalan belaka, - angan-angan kosong-melompong yang terapung-apung di angkasa raya.

Tidak, Saudara-saudara! Proklamasi Kemerdekaan kita bukan hanya mempunyai segi negatif atau destruktif saja, dalam arti membinasakan segala kekuatan dan kekuasaan asing yang bertentangan dengan kedaulatan bangsa kita, menjebol sampai ke akar-akarnya segala penjajahan di bumi kita, menyapu-bersih segala kolonialisme dan imperialisme dari tanah air Indonesia, - tidak, proklamasi kita itu, selain melahirkan kemerdekaan, juga melahirkan dan menghidupkan kembali kepribadian bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya :
• kepribadian politik,
• kepribadian ekonomi,
• kepribadian sosial,
• kepribadian kebudayaan, pendek kata kepribadian nasional.

Kemerdekaan dan kepribadian nasional adalah laksana dua anak kembar yang melengket satu sama lain, yang tak dapat dipisahkan tanpa membawa bencana kepada masing-masing.

........................
Sekali lagi, semua kita, terutama sekali semua pemimpin-pemimpin, harus menyadari sangkut-paut antara Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 :
• kemerdekaan untuk bersatu,
• kemerdekaan untuk berdaulat,
• kemerdekaan untuk adil dan makmur,
• kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum,
• kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
• kemerdekaan untuk ketertiban dunia,
• kemerdekaan perdamaian abadi,
• kemerdekaan untuk keadilan sosial,
• kemerdekaan yang berkedaulatan rakyat,
• kemerdekaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,
• kemerdekaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,
• kemerdekaan yang berdasarkan persatuan Indonesia;
• kemerdekaan yang berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,
• kemerdekaan yang mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

semua ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, anak kandung atau saudara kembar daripada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Bagi orang yang benar-benar sadar kita punya proclamation dan sadar kita punya declaration, maka Amanat Penderitaan Rakyat tidaklah khayalan atau abstrak. Bagi dia, Amanat Penderitaan Rakyat terlukis cetha wela-wela (sangat nyata dan jelas) dalam Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi dia, Amanat Penderitaan Rakyat adalah konkrit-mbahnya-konkrit. Bagi dia, - dus bukan bagi orang-orang gadungan -, melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat adalah berarti setia dan taat kepada Proklamasi. Bagi dia, mengerti Amanat Penderitaan Rakyat berarti mempunyai orientasi yang tepat terhadap rakyat. Bukan rakyat sebagai kuda tunggangan, tetapi rakyat sebagai satu-satunya yang berdaulat di Republik Proklamasi, sebagai tertulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menerima Amanat Penderitaan Rakyat berarti :
• mencintai rakyat,
• memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat,
• mengabdi rakyat,
• mendahulukan kepentingan rakyat dari pada kepentingan diri sendiri, atau kepentingan kantong sendiri, atau kepentingan pundi-pundian sendiri.

Ada pula pemimpin-pemimpin yang menyerukan kepada rakyat, supaya rakyat “awas-awaslah terhadap orang-orang yang memakai Manipol, Jarek, USDEK, dan Amanat Penderitaan Rakyat, hanya sebagai merk saja”, tetapi yang kenyataannya mereka sendirilah yang mendahulukan kepentingan dewek, menyalahgunakan kekuasaan untuk menggendutkan kantung dewek. Hai, rakyat, awas terhadap “pemimpin-pemimpin” yang demikian itu! Tidak semua “kecap nomor satu” adalah benar-benar nomor satu! Banyak yang tiruan, Bung, banyak yang palsu!

Dwitunggal Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945! Alangkah hebatnya, alangkah mengagumkannya!

............
Bahagialah rakyat Indonesia! Revolusinya yang meledak pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan saja melahirkan kembali kemerdekaan nasionalnya, tetapi secara serentak juga menghidupkan kembali kepribadiannya dalam arti yang seluas-luasnya! Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pembukaannya itu bukan sekedar hanya merupakan suatu piagam yang secara yuridis-teknis dan secara teknis rechts-wetenschappelijk-staatswetenschappelijk (ilmu hukum-ilmu kenegaraan) hendak mengatur ketatanegaraan kita, bukan sekedar satu pengumpulan semata-mata dari bagian-bagian undang-undang Amerika, atau Inggris, atau Swiss, atau Code Napoleon, melainkan satu Declaration of the National Life of the Indonesian People, satu falsafah hidup bangsa Indonesia.

Banyak negara-negara lain yang baru sesudah memproklamasikan kemerdekaannya atau mencapai kemerdekaannya, baru memperhatikan penyusunan undang-undang dasarnya, yang kadang-kadang memakan waktu beberapa tahun lamanya. Dan sering pula dalam penyusunan undang-undang dasarnya mereka itu, mereka menjiplak banyak hal-hal dari undang-undang dasar negara asing.

Kita tidak demikian! Proklamasi kemerdekaan kita undang-undang dasar kita lahir serentak dari dalam gua-garbanya Ibu Pertiwi.

Ya, kita tidak menjiplak! Proklamasi kemerdekaan kita dan undang-undang dasar kita membawa kebijaksanaan Indonesia tersendiri, membawa konsepsi hati nurani Indonesia tersendiri! Saya katakan tadi, proklamasi kemerdekaan kita dan undang-undang dasar kita menjalan-kan falsafah hidup bangsa Indonesia, - satu falsafah mengenai hubungan warga Indonesia dengan kata hatinya dan dengan Tuhannya, hubungan antara warga dengan warga, hubungan antara warga dengan kemilikan materiil yang sekarang kita tuangkan dalam satu konsepsi yang bernama Manipol/USDEK, atau sosialisme Indonesia, hubungan antara warga Indonesia dengan seluruh umat manusia yang kita simpulkan sebagai peri kemanusiaan, perdamaian, persahabatan antarbangsa, keadilan antar-bangsa, bebas dari penghisapan dan penindasan, bebas dari exploitation de l’homme par l’homme dan dari exploitation de nation par nation. Inilah refleksi mutlak kepribadian Indonesia, yang hidup kembali sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. *

Menegakkan Pancasila

2008-09-24T23:18:00.000+07:00

[KCM] Menegakkan Pancasila

Menegakkan Pancasila

2008-09-24T23:13:00.002+07:00

KOMPAS CETAK

Menegakkan Pancasila

Senin, 2 Juni 2008 | 00:08 WIB

Oleh Andang Subaharianto

Bangsa Indonesia mengenang 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Bung Karno mengemukakan lima esensi nilai yang disebut Pancasila. Kelima esensi nilai itu kemudian disepakati sebagai dasar negara oleh ”pendiri republik”, yang beragam latar belakang etnis, budaya, agama, dan aliran politik.

Kenyataan bahwa Pancasila diterima oleh para ”pendiri republik” menunjukkan Pancasila tersusun bukan dalam ruang hampa. Pancasila tersusun melalui pergumulan yang intens antara teori dan praktik, antara kekuatan ilmu pengetahuan/intelektualitas dan kekayaan pengalaman para ”pendiri republik” dalam rentang sejarah kolonialisme Indonesia. Karena itu, Pancasila sekaligus merefleksikan ”suasana batin” rakyat Indonesia.

Namun, mengapa hingga sekarang Pancasila seperti jauh tak menyentuh kehidupan nyata. Bukankah Pancasila belum ditarik sebagai dasar negara? Apakah bangsa ini telah lupa dasar negaranya, atau mungkin tak paham bagaimana menegakkannya?

Sistem nilai

Menempatkan Pancasila sebagai dasar negara berarti menggunakan Pancasila sebagai sistem nilai yang menuntun kehidupan bernegara. Sebagai sistem nilai, Pancasila mengandung aspek kognitif, implementatif, dan evaluatif.

Dari aspek kognitif, Pancasila seharusnya bisa ditransformasikan menjadi sistem pengetahuan yang akan menentukan pandangan dunia kita sebagai bangsa Indonesia. Dari sinilah kita melihat realitas kehidupan: sejarah, manusia, dan dunia, secara khas. Dengan sistem pengetahuan itu kita melihat kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan rakyat Indonesia di tengah realitas kapitalisme global dewasa ini. Dengan sistem pengetahuan itu pula kita melihat bahwa dinamika kapital akan melindas yang lemah bila tidak dikendalikan. Dengan sistem pengetahuan itulah kita membaca pluralisme masyarakat Indonesia sehingga pluralisme itu harus diterima, dijaga, dan dikelola untuk kepentingan bersama. Kekerasan yang terjadi pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila di lapangan Monas, Jakarta, kemarin, menunjukkan sebagian masyarakat kita belum menerima pluralisme, sementara aparat pemerintah, yaitu polisi, gagal menjaga dan mengelola ekspresi pluralisme itu.

Selanjutnya, dari aspek implementatif, akan diperoleh sistem sosial yang mengatur hubungan-hubungan sosial. Pada aras ini sistem pengetahuan tadi muncul dalam bentuk lembaga-lembaga, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, perilaku, dan simbol-simbol yang lain. Jika sistem pengetahuan kita mengajarkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, seharusnya juga diikuti aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang melindungi kepentingan rakyat. Jika sistem pengetahuan kita mengajarkan pelembagaan usaha kecil menengah untuk mendorong ekonomi rakyat, seharusnya juga muncul regulasi yang menyelamatkan usaha kecil menengah dari ekspansi usaha besar. Aspek implementatif ini akan tampak dari penyelenggaraan negara.

Kemudian, dari aspek evaluatif, sistem pengetahuan tersebut ditransformasikan menjadi nilai-nilai, baik etik maupun estetik. Pada tingkat ini Pancasila dapat diposisikan sebagai kritik ideologi. Setiap konsep pembangunan tentu memuat asumsi ideologis mengingat setiap konsep didasari suatu pandangan tentang sejarah, manusia, dan dunia. Di samping itu, praktik pembangunan sering mengalami ”ideologisasi”, yang pada gilirannya akan memperkuat struktur yang terbentuk atau memperkuat kepentingan kelompok tertentu. Ideologisasi pembangunan terjadi apabila pembangunan itu dapat diperalat oleh kelompok tertentu untuk membenarkan kepentingannya. Dengan aspek evaluatif ini, seharusnya Pancasila selalu ditampilkan sebagai kritik atas praktik berbangsa-bernegara selama ini.

Tanggung jawab negara

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara jelas menuntut negara untuk menegakkannya. Negara wajib menjalankannya. Barangkali karena itu pula Pancasila mudah mengalami ”politisasi” oleh rezim.

”Politisasi” itu terasa sekali pada zaman rezim Orde Baru. Pancasila hanya dihadirkan secara sloganistik dan mitologis: diucapkan dalam setiap upacara bendera, ditulis dan dipajang di berbagai tempat, dan dibendakan bak benda keramat. Pancasila diambil alih oleh rezim dan ditafsirkan secara monolitik untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Seolah-olah rezim penguasalah yang berhak memiliki tafsir. Pancasila tidak diterjemahkan ke dalam sistem pengetahuan untuk mendasari keputusan/kebijakan, juga tidak digunakan menjadi kritik atas praktik bernegara. Sebaliknya, Pancasila diindoktrinasikan seolah-olah keputusan/kebijakan yang diambil rezim merupakan pengamalan Pancasila. Maka, dengan mudah Pancasila menjadi alat pemukul bagi siapa pun yang dianggap berlawanan dengan kehendak rezim penguasa.

Karena itu, ketika rezim Orde Baru terguling, Pancasila pun seolah-olah ikut bersalah. Harus diakui, dalam era reformasi selama ini, reproduksi kata Pancasila berbanding terbalik dengan zaman Orde Baru. Kata Pancasila nyaris tidak muncul dalam wacana politik kenegaraan.

Menegakkan Pancasila jelas- jelas tanggung jawab negara. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara adalah urusan negara dan bukan urusan rakyat. Ketika Pancasila ditafsirkan rezim Orde Baru melalui P4, pada saat yang sama terjadi situasi reduksionistik: Pancasila semata-mata sebagai etika personal warga negara. Padahal, jelas Pancasila adalah urusan negara melalui kebijakan-kebijakan negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Dari kebijakan-kebijakan itu akan jelas apakah Pancasila berfungsi sebagai dasar negara ataukah kata-kata mutiara yang tanpa makna; akan jelas apakah orientasi politik rezim pemerintahan yang sedang berjalan dituntun Pancasila ataukah kepentingan ideologis lain.

ANDANG SUBAHARIANTO Pengajar Fakultas Sastra Universitas Jember

Organisasi-organisasi perempuan di Indonesia sesudah 1950

2008-09-24T23:04:00.000+07:00

Organisasi-organisasi perempuan di Indonesia sesudah 1950

2008-09-24T22:42:00.002+07:00

Oleh Saskia Wieringa

Pendahuluan
Saya mulai tertarik pada masalah organisasi-organisasi perempuan Indonesia sejak saya melakukan penelitian lapangan di kalangan perempuan-perempuan buruh batik di Jawa Tengah, tepatnya di dalam dan sekitar kota Solo (yang juga dikenal sebagai Surakarta) pada tahun 1977/1978.1) Saya terutama merasa prihatin melihat kondisi kerja mereka, dan timbullah keinginan untuk mendapatkan hubungan dengan kelompok kaum perempuan yang bisa saya ajak bekerja-sama dalam usaha meringankan beban para buruh itu. Sesudah bertanya tanya kesana kemari, ternyata ada banyak organisasi kaum perempuan di Indonesia. Justru begitu banyaknya sehingga rasanya tidak seorang pun yang bisa menerangkan kepada saya apa saja perbedaan di antara berbagai macam organisasi itu; apa tujuan masing-masing organisasi; dan mana di antaranya yang kira-kira berminat pada penelitian saya. Selama satu tahun itu saya mengikuti rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan mereka sebanyak-banyaknya, berbicara dengan banyak pemimpin dan anggota biasa dari berbagai macam organisasi tersebut. Namun saya tidak berhasil menemukan satu organisasi atau kelompok yang bisa saya ajak membicarakan apa yang saya temukan.

Akan tetapi saya kemudian tahu bahwa sebelum 1965 masalah buruh, baik buruh perkebunan, pabrik, dan daerah-daerah luar kota, menjadi perhatian utama organisasi perernpuan yang paling besar dan paling berpengaruh pada saat itu, GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia). Saya jadi semakin tergoda oleh pertanyaan bagaimana mungkin dalam suatu periode ketika di sebagian besar negeri di dunia ini gerakan perempuan sedang berkembang, di Indonesia keadaannya begitu terbalik? Mengapa pula organisasi-organisasi perempuan Indonesia di arena internasional ditempatkan di tengah-tengah kelompok-kelompok yang paling reaksioner? Inilah alasannya mengapa di Indonesia organisasi-organisasi perempuan itu terkadang disebut “kuntilanak wangi.” Tetapi, setidak tidaknya sejak awal abad ini, Indonesia mempunyai sejarah yang kaya dengan perjuangan kaum perempuan. Pada 1950-1965 setidak-tidaknya ada satu organisasi perempuan sosialis yang kuat, yang membela ide-ide feminisme, dan berada sebarisan dengan organisasi-organisasi perempuan yang progresif.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi landasan bagi kegiatan penelitian saya yang sekarang, yang saya lakukan sebagai salah seorang anggota regu yang bekerja dalam rangka proyek penelitian tentang Gerakan dan Organisasi Perempuan dari Program Perempuan dan Pembangunan pada Institute of Social Studies. Penelitian ini dilakukan di enam negeri atau kawasan, yaitu Peru, Karibia, Sudan, Somalia, India, dan Indonesia, dengan salah satu di antara fokusnya adalah pemerkuatan gerakan perempuan di negeri atau kawasan tersebut.2) Sebagai koordinator proyek penelitian ini, saya merasa senang telah dihadapkan pada banyak informasi tentang pertumbuhan gerakan perempuan di berbagai negeri, yang semakin menunjukkan betapa tepatnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di samping itu, saya juga melakukan penelitian lapangan mengenai masalah-masalah tersebut di Jawa dan di Sumatra.

Naskah ini merupakan versi perbaikan atas makalah yang pernah saya tulis pada tahun 1982. Di dalamnya belum terliput banyak kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan sekarang dan karenanya masih bersifat deskriptif. Sedang analisis mengenai data yang dihasilkan penelitian ini masih dalam persiapan. Meskipun demikian naskah ini memanfaatkan sebanyak-banyaknya wawasan-wawasan yang diperoleh selama penelitian dilakukan.

Saya hendak memulai dengan sejarah ringkas Indonesia sebagai pengantar untuk sejarah gerakan perempuan Indonesia. Gerakan ini sendiri saya telusuri dari mulai abad ke-20, masa pendudukan Jepang, masa perjuangan kemerdekaan nasional dan pemerintahan Presiden Sukarno, sampai masa pemerintahan “Orde Baru” sejak pengambil-alihan kekuasaan oleh militer tahun 1965. Dalam naskah ini akan disinggung sekilas masalah-masalah seperti hubungan antara kebebasan kaum perempuan dengan kemerdekaan nasional, peranan negara dan golongan kiri, serta pembangunan peribuan secara sosial dan politik.

Sejarah Kolonial

Sejak awal abad ke-16 kaum pedagang Portugis dan Spanyol datang ke kepulauan Nusantara dalam rangka usaha mereka mendapatkan bagian dari perdagangan rempah-rempah di Laut Tengah, yang berasal dari kepulauan Maluku yang sangat menguntungkam itu. Sebelumnya, cengkeh dan pala bisa sampai di pasaran Eropa melalui kaum pedagang India, Arab, dan Venesia. Berbeda dengan kaum pedagang Spanyol dan Portugis, pedagang.Belanda yang tiba pada abad ke-17 dan sesudahnya, tidak menyesuaikan diri dengan pola perdagangan yang telah lama berjalan, tetapi berusaha untuk memonopoli seluruhnya. Untuk mencapai tujuannya, kaum pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, Persekutuan Dagang India Timur) pada tahun 1602. Dalam usahanya yang tak kenal belas kasihan demi laba yang sebesar-besarnya, VOC menaklukkan kepulauan Maluku dan membangun pelabuhan-pelabuhan dagang di pulau-pulau Nusantara lainnya. Selama abad ke-18 fokus perdagangan beralih dari rempah-rempah ke gula dan kopi, yang diperoleh dengan jalan perampasan, terutama di Pulau Jawa. Dengan jalan politik “adu domba” (divide et impera), Belanda mengambil manfaat dari sengketa-sengketa di antara para penguasa setempat, untuk memperluas daerah kekuasaannya. Di seluruh Nusantara timbul gerakan perlawanan, namun berkat keunggulan persenjataan Belanda berhasil menumpasnya.

Pada akhir abad ke-18 (bersamaan dengan berakhirnya riwayat VOC), hanya bagian-bagian tertentu Pulau Jawa dan beberapa pulau kecil yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Selama masa sela kekuasaan Pemerintahan Inggris (1811-1816) perampasan dihapuskan, dan diberlakukan sistem pajak tanah. Sepeninggal Inggris, Belanda semakin luas kekuasaannya, terutama di Jawa sesudah keluar sebagai pemenang dalam Perang Jawa (1825-1830). Pada tahun 1830 diberlakukan “sistem tanam paksa.” Hak turun temurun kaum bangsawan, yaitu mendapatkan sebagian hasil penanaman kopi dan gula secara paksa, dikukuhkan kembali. Merekalah yang harus memberikan jaminan bahwa petani akan menyerahkan hasil panennya dari luas areal yang telah ditetapkan (resminya seperlima dari seluruh luas tanah garapan di setiap desa). Sistem ini berakibat terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap kaum tani di Jawa, dan pada awal dasa-warsa 1860-an terjadilah bahaya kelaparan yang hebat. Sesudah 1860 iklim politik di Negeri Belanda berubah ke arah liberalisme. Masuknya modal swasta asing ke Hindia Belanda diberi jaminan, dan berangsur-angsur sistem perkebunan swasta mendesak “sistem tanam paksa.” Industri Belanda yang dibangun dengan pendapatan “sistem tanam paksa,” sekarang mencari pasar baru. Daya beli kaum tani di Jawa yang rendah menjadi sebab kemasygulan mereka. Maka dianjurkanlah apa yang dinamakan “Politik Etis,” rakyat jajahan harus “dimajukan.” Pendidikan dipandang sebagai sarana penting untuk mencapai tujuan itu. Terdorong oleh persaingan mencari pasar di antara kekuatan-kekuatan industri di Eropa yang sedang tumbuh itu, maka usaha membangun Imperium Kolonial menjadi sangat penting. Negeri Belanda melebarkan sayap kekuasaannya ke seluruh wilayah yang kemudian disebut Indonesia itu. Kaum birokrat diperlukan untuk mengendalikan imperium itu, dan sekelompok pegawai pribumi yang berpendidikan Barat diberi tempat di sana. Elite Indonesia berpendidikan Barat inilah yang kemudian menjadi tulang-punggung bagi gerakan nasional, yang lahir pada permulaan abad ke-20.3) Tahun 1908 dibentuklah organisasi pertama berhaluan kebangsaan: Boedi Oetomo.

Awal Gerakan Perempuan: R.A. Kartini

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di berbagai penjuru Indonesia kita jumpai banyak tokoh terkemuka perempuan, yang tampil demi hak rakyat mereka masing-masing. Sejauh yang kita ketahui, perhatian pokok mereka adalah perjuangan bersenjata melawan Belanda yang sedang dilakukan oleh suami mereka. Cut Nyak Dien dan Cut Meutia adalah tokoh wanita di Aceh. Di Jawa, Roro Gusik membantu suaminya, Untung Surapati, mengangkat senjata; di Maluku, Martha Tiahahu membantu Pattimura memberontak; dan di Sulawesi Selatan, Emmy Saelan giat dalam perlawanan Wolter Monginsidi.4)

RA. Kartini umumnya disebut-sebut sebagai salah seorang di antara tokoh-tokoh terkemuka perempuan feminis dari zamannya, dan ia memang tokoh feminis dari masa awal yang paling terkenal. Kartini (1879-1904) adalah anak kedua (perempuan) dari Bupati Jepara, sebuah daerah di pantai utara Jawa. Ayahnya seorang yang berpikiran maju, karenanya mengizinkan anak-anak perempuannya mengikuti pendidikan sekolah dasar bersama-sama dengan abang-abang rnereka. Suatu hal yang luar biasa untuk zaman itu. Walaupun Kartini sangat ingin meneruskan sekolahnya sesudah memasuki masa remajanya, seperti halnya abang-abangnya, yang salah seorang di antaranya bahkan belajar di Universitas Leiden, Negeri Belanda, ia justru dimasukkan ke pingitan “kurungan emas,” demikian ia menyebut istana ayahnya di dalam salah satu suratnya. Begitulah adat-istiadat bagi gadis-gadis bangsawan zaman itu. Di dalam pingitan itu, sambil menunggu saat dikawinkan dengan laki-laki yang mungkin belum pernah dilihatnya sebelumnya, Kartini memulai surat-menyuratnya yang luar biasa dengan beberapa tokoh, termasuk seorang feminis Belanda, Stella Zeehandelaar. Di dalam surat-suratnya ini5) yang sering merupakan luapan amarah terhadap segala keadaan yang mengungkung kebebasan geraknya, dan yang menghalangi dirinya dari perjuangan sepenuhnya untuk kepentingan dan emansipasi rakyat Jawa pada umumnya, dan perempuan Jawa pada khususnya, ia merumuskan gagasan-gagasannya, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

ia memandang pendidikan bagi kaum perempuan sebagai salah satu syarat penting untuk memajukan rakyatnya, oleh karena ibu yang terpelajar bisa diharapkan kemampuannya dalam mendidik anak-anak lebih baik;

tidak hanya perempuan kalangan miskin, perempuan kalangan atas pun harus diberi kesempatan menjadi pencari nafkah sendiri, dan mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka, misalnya menjadi perawat, bidan, dan guru;

poligini harus dihapuskan karena merendahkan martabat kaum perempuan.

Ibunya adalah salah seorang di antara istri-istri Bupati Jepara, ayahnya. Kartini sering berbicara tentang penghinaan terhadap kaum perempuan yang harus mengalami perkawinan permaduan (poligini). la terutama sangat benci terhadap pikiran bahwa dirinya sendiri pun bisa diberikan kepada seorang laki-laki dalam perkawinan permaduan seperti itu.6)

Sesudah berhasil mengatasi berbagai kesulitan yang besar, akhirnya ia berhasil membuka sekolah yang pertama untuk gadis-gadis pribumi, di pekarangan rumah orangtuanya.

Tahun 1903 ia menikah dengan Bupati Rembang, yang sudah mempunyai sekian istri selir dan sekian banyak anak. Kartini menjadi “istri perdana” resmi, karena kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan semua istri lainnya. Pasti Kartini banyak berkorban karena menerima perkawinan itu, tetapi edisi pertama surat-suratnya hampir tidak sepatah kata pun mengungkap penderitaan batinnya. Baru belakangan ini suratmenyuratnya yang lengkap dengan sepasang suami-istri Belanda yang sangat akrab dengannya, Tuan dan Nyonya Abendanon, diterbitkan. Di dalam surat-surat “tambahannya” itu Kartini menulis tentang keputusasaannya, karena harus menikah dengan seorang laki-laki yang sudah mempunyai beberapa istri.7) Cukup aneh bahwa seluruh perkawinan permaduan Kartini ini hampir disepelekan baik oleh para penulis biografi masa lalunya maupun oleh sebagian besar pengikutnya, di masa sekarang ini. Hal ini semakin lebih mengherankan karena masalah permaduan dalam pandangan banyak perempuan Indonesia sekarang masih belum terselesaikan secara baik. Betapapun tradisionalnya Bupati Rembang itu dalam pandangannya tentang perkawinan, dalam hal-hal lain ia orang yang berpikiran cukup maju. la menyokong cita-cita Kartini, dan mengizinkannya melanjutkan sekolah di Rembang. Agaknya Kartini sendiri mau menerima keadaan yang dihadapinya. Perkawinannya tidak berlangsung lama. Tahun 1904 Kartini meninggal pada umur dua puluh lima, pada saat melahirkan.

Kartini bukanlah satu-satunya perempuan yang berjuang untuk pendidikan kaum perempuan pada zamannya. Beberapa butir dari cita-cita perempuan yang dinamis, dan dalam banyak hal juga berjiwa pemberontak ini, diikuti oleh tokoh-tokoh perempuan lainnya, terutama cita-citanya tentang pendidikan bagi kaum perempuan. Di Jawa Barat, Dewi Sartika menyebarkan pandangan yang sama, dan di daerah Minangkabau, Sumatra Barat, Rohana Kudus berbuat serupa pula. Meskipun demikian Kartini yang menjadi simbol gerakan perempuan Indonesia. Hari lahirnya, 21 April, selalu dirayakan oleh organisasi-organisasi perempuan dewasa ini. Adanya kaum perempuan di sekolah-sekolah, universitas-universitas, atau angkatan bersenjata, biasanya disebut-sebut sebagai bukti tentang taraf emansipasi yang telah dicapai oleh perempuan Indonesia; dan diadakan pula lomba untuk mencari siapa di antara para peserta yang berwajah paling mirip dengan Kartini, tentu saja mirip secara lahiriah, bukannya dalam jiwa pemberontakan dan kemerdekaannya. Dalam tahun 1969 Kartini bahkan dinyatakan sebagai “Pahlawan Nasional.”9)

Dalam biografi singkat R.A. Kartini ini terkandung sebagian besar unsur gerakan perempuan Indonesia pada masa sebelum perang. Keanggotaan gerakan berasal dari kalangan atas. Perjuangan untuk pendidikan kaum perempuan dan reformasi perkawinan merupakan masalah pokok. Seperti halnya dengan organisasi-organisasi perempuan umumnya ketika itu, baik di Eropa maupun di kebanyakan negeri Dunia Ketiga,10) persoalan yang menjadi perhatian perempuan Indonesia adalah yang lebih berkaitan langsung dengan perempuan kelas atas.

Organisasi Perempuan dan Perjuangan Nasional

Unsur lain gerakan perempuan Indonesia yang sedang tumbuh ialah hasrat untuk “emansipasi nasional.” Organisasi perempuan yang pertama, Poetri Mardika didirikan tahun 1912. Organisasi ini ada hubungannya dengan organisasi nasional yang pertama yang telah disebutkan, Boedi Oetomo, yang didirikan tahun 1908. Namun sebelum organisasi nasional ini berdiri, Kartini sudah sering mendengungkan gagasan-gagasan nasionalisnya. Dalam tahun-tahun berikutnya sesudah Poetri Mardika berdiri, bak jamur di musim hujan berkembang-biak organisasi perempuan. Majalah-majalah perempuan terbit di mana-mana, dengan tulisan-tulisan misalnya mengenai kejamnya perkawinan anak-anak dan permaduan, dan bermunculan perkumpulan-perkumpulan perempuan dengan nama-nama “Putri Sejati” dan “Wanita Utama.”11)

Sesudah tahun 1920, dalam skala lebih luas kaum perempuan mulai mengorganisasikan diri menurut garis agama. Aisyah, seksi perempuan dalam gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah terbentuk pada tahun 1917. Belakangan juga didirikan organisasiorganisasi perempuan Katolik dan Protestan. Demikian pula di luar Jawa bermunculan organisasi-organisasi serupa: kaum perempuan di Maluku, Minahasa, dan Minangkabau, misalnya, mengorganisasikan diri.

Walaupun masing-masing organisasi yang bersifat kedaerahan dan keagamaan ini mempunyai masalah dan kegiatan sendiri-sendiri, juga ada beberapa kesamaan kepentingan yang didukung kebanyakan organisasi. Peranan seorang istri dan ibu “yang baik” sangat diutamakan, dan agar bisa mengemban tugasnya dengan baik kaum perempuan dianjurkan untuk memperoleh pendidikan yang baik, dan mempelajari keterampilan yang sangat diperlukan seperti menjahit pakaian dan mengasuh anak. Akan tetapi organisasi-organisasi perempuan Kristen dan “non-agama” di satu pihak, dan organisasi-organisasi perempuan Islam di pihak lain, dipisahkan sangat dalam dan menentukan oleh masalah sentral: poligini. Organisasi perempuan Kristen dan non-agama memandang poligini sebagai penghinaan terhadap kaum perempuan yang tidak bisa dimaafkan, dan justru karena itulah mereka aktif berjuang melawannya, sementara organisasi-organisasi perempuan Islam hanya rnenginginkan perbaikan kondisi di dalam poligini, bukan menghapuskan lembaga poligini itu sendiri.12)

Dalam banyak hal sejarah gerakan perempuan Indonesia itu tidak terlepas dari gerakan nasional. Setiap partai atau organisasi nasional berusaha membangun sayap perempuanya sendiri, baik organisasi yang berhaluan nasionalis, Islam, maupun kiri. Sepanjang yang kita ketahui, tanda-tanda pertama adanya perhatian sistematis kaum perempuan yang kebanyakan kelas menengah itu pada kesulitan yang dihadapi oleh kaum perempuan buruh itu terdapat dalam kalangan perempuan yang aktif dalam Sarekat Rakyat.13) Dalam dasa-warsa 1930-an mereka mengorganisasi demonstrasi-demonstrasi politik buruh perempuan, menuntut peningkatan upah, den lain-lain. Salah satu di antara aksi-aksinya yang pertama dan paling penting adalah demonstrasi mereka pada tahun 1926 di Semarang, ketika mereka berdemonstrasi dengan mengenakan “caping kropak” atau topi bambu menuntut pebaikan kondisi kerja buruh perempuan.

Ketika terjadi pemberontakan komunis tahun 1926 banyak perempuan ditahan, bukan sekadar karena membantu suami, tetapi juga disebabkan kegiatan mereka sendiri. Bersama dengan kaum laki-laki, mereka dibuang ke Boven Digul, sebuah kamp konsentrasi Belanda yang terletak di Irian Jaya sekarang. Di antara para perempuan ini ialah Sukaesih dari Jawa Barat dan Munasiah dari Jawa Tengah.

Pada periode pertama gerakan perempuan Indonesia, berbagai macam organisasi yang didirikan itu semuanya hanya bergerak pada tingkat daerah. Kegiatan mereka belum terorganisasi secara nasional. Perhatian pokok mereka sejalan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi-organisasi perempuan di negeri-negeri lain ketika itu, misalnya pendidikan kaum perempuan. Di samping masalah tersebut, organisasi perempuan Indonesia juga memberikan perhatian pada masalah-masalah “kemasyarakatan” seperti pelacuran, permaduan, perkawinan anak-anak, serta perdagangan perempuan den anak-anak. Perlu diperhatikan bahwa soal-soal seperti sekarang hampir tidak memperoleh tempat di dalam kegiatan organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Sepak-terjang dan semangat para perempuan perintis ini mendapat saluran pengucapannya yang penting melalui berbagai majalah yang mereka terbitkan. Dengan jalan demikian mereka berusaha menyadarkan masyarakat, dalam jangkauan terbatas kepada lapisan atas, tentang masalah-masalah yang dipandang sangat penting bagi kaum perempuan Indonesia.14)

Kongres Perempuan Indonesia nasional pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Desember 1928.15) Hampir tiga puluh organisasi perempuan hadir pada kongres ini. Mosi mengenai reformasi perkawinan dan pendidikan diterima. Tetapi, lagi-lagi ketegangan timbul antara organisasi-organisasi perempuan Islam yang menentang koedukasi [lelaki den perempuan bersekolah bersama-sama, dalam satu kelas] dan penghapusan poligini dengan organisasi-organisasi perempuan nasional dan Kristen. Dibentuk Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Pada tahun berikutnya nama federasi ini diubah menjadi Perikatan Perhimpoenan Istri Indonesia (PPII). PPII menerbitkan majalah sendiri, sangat giat di bidang pendidikan, den membentuk panitia penghapusan perdagangan perempuan dan anak-anak. Satu-satunya organisasi perempuan yang tidak hadir pada sidang-sidang nasional organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam PPII ialah Isteri Sedar, yang didirikan tahun 1930. Isteri Sedar adalah organisasi perempuan yang paling radikal pada zaman itu. Organisasi ini tidak mau berkompromi mengenai masalah-masalah poligini dan perceraian,16) yang menimbulkan perbedaan mendalam di antara organisasi-organisasi perempuan Islam den lain-lainnya.

Kongres Perempuan nasional berikutnya diadakan di Jakarta (1935), Bandung (1938), dan Semarang (1941), dalam mana perjuangan nasional berangsung-angsur semakin menonjol. Dalam kongres 1935 terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI), dan dengan demikian PPII dibubarkan. Perhatian tertentu ditujukan kepada kaum perempuan dan golongan miskin, tetapi keanggotaan masih berasal dari lapisan atas, dan tuntutan yang disuarakan pun sebagian besar masih diarahkan pada kepentingan kaum perempuan golongan atas.

Walaupun sejak 1930 gerakan nasional berkembang pesat, dan terlihat pula tanda-tanda tumbuhnya nasionalisme di dalam gerakan perempuan, namun sampai awal pendudukan Jepang tahun 1942, selain kaum perempuan Serikat Rakyat, Isteri Sedar adalah satu-satunya organisasi yang secara terbuka dan sistematis mengecam politik pemerintah kolonial Belanda, dan memberi perhatian pada perjuangan anti-kapitalisme. Misalnya, pada kongresnya tahun 1932, dalam mana Sukarno yang di kemudian hari menjadi presiden mengucapkan pidatonya yang berjudul “Gerakan Politik dan Emansipasi Wanita,” Isteri Sedar menyatakan bahwa perempuan Indonesia harus memainkan peranan aktif di bidang politik oleh karena “hanya Indonesia yang merdeka oleh usaha besar-besaran kaum laki-laki dan wanita yang bersatu padu yang akan sanggup memberikan persamaan hak dan tindakan kepada rakyat Indonesia.” Isteri Sedar juga menyatakan bahwa nasib kaum perempuan proletar harus diperbaiki.17)

Dalam rangka menyelesaikan masalah reformasi perkawinan yang pelik itu pada tahun 1939 dibentuk sebuah badan yang bertugas meneliti hak-hak wanita dalam perkawinan, baik menurut adat, hukum Islam (fiqh), maupun hukum Eropa. Namun sebelum badan ini berhasil membuahkan sesuatu dalam rangka pembuatan kompromi antara golongan Islam dan bukan Islam, pada 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang.

Semasa pendudukan Jepang semua organisasi perempuan Indonesia dilarang. Hanya satu organisasi perempuan di bawah kekuasaan Jepang yang diizinkan hidup, yaitu Fujinkai. Kegiatan organisasi ini adalah di bidang pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan sosial.1 Mereka yang giat di dalam Fujinkai ini terutama adalah para istri pegawai negeri. Seperti halnya organisasi-organisasi perempuan sekarang, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, Fujinkai melakukan kegiatan dalam hirarki yang sejalan dengan hirarki suami. Di kalangan kaum perempuan, para anggota Fujinkai harus mempropagandakan cita-cita Jepang tentang “Asia Raya” di bawah pimpinan Dai Nippon. Fujinkai adalah salah satu di antara organ-organ yang digunakan Jepang untuk mengerahkan rakyat Indonesia bekerja “suka-rela” demi kemenangan “perang suci” mereka. Gerakan nasional, termasuk beberapa organisasi perempuan, antara lain Gerakan Wanita Sosialis (GWS), sebagian bergerak di bawah tanah. Banyak kaum nasionalis, termasuk yang perempuan, ditangkap dan dibunuh.

Sesudah Jepang kalah, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Belanda berusaha merebut kembali kepulauan Indonesia. Perang kemerdekaan yang sengit terjadi, yang berkesudahan dengan kekalahan Belanda pada tahun 1949.

Seperti dalam kebanyakan perjuangan kemerdekaan nasional, para laki-laki pemimpin nasional giat mencari dukungan dari kalangan perempuan. Lalu timbullah perhatian pada masalah-masalah perempuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang baru lahir itu (1945); kaum perempuan dijamin hak-hak hukum dan politiknya sama seperti kaum laki-laki. Kaum perempuan pun berhimpun menyokong cita-cita perjuangan nasional. Dalam bulan Desember 1945 kongres perempuan nasional diadakan di Klaten, dan kongres berikutnya di Solo tahun 1946. Kongres Wanita Indonesia dibentuk sebagai suatu federasi dari semua organisasi perempuan yang menyokong kemerdekaan bangsa Indonesia. Dapur umum dibentuk oleh berbagai organisasi perempuan, dan kaum perempuan memainkan peranan penting dalam membangun jalur komunikasi antara perbagai satuan gerilya. Banyak perempuan yang bahkan memanggul senjata. Sementara itu, kaum perempuan menyuarakan tuntutan mereka: upah yang sama dan hak yang sama atas kerja, perbaikan hukum perkawinan, pendidikan untuk kaum perempuan, dan lain-lain.

Sekalipun terjadi kehancuran akibat perang dan kesulitan ekonomi, tibalah saatnya bagi timbulnya harapan-harapan besar: Indonesia baru pasti akan bangkit bila kemerdekaan telah berhasil direbut, dengan emansipasi penuh seluruh rakyat yang tertindas, perempuan maupun laki-1aki. Namun segera terbukti bahwa Presiden Sukarno yang kelak menamakan dirinya “Pemimpin Tertinggi Gerakan Wanita Revolusioner”19) itu tak lebih hanya berpura-pura memberikan perhatian pada perjuangan kaum perempuan. Sesudah kemerdekaan tercapai masalah poligini, yang merupakan salah satu masalah sentral gerakan perempuan, masih juga belum terpecahkan. Begitu juga berlakunya pembagian kerja menurut jenis kelamin. Tidak ada langkah berarti yang diambil untuk melaksanakan reformasi perundang-undangan yang telah terjadi, misalnya undang-undang perburuhan yang sampai sekarang sebagian besar masih tetap berupa tulisan di atas kertas semata.

Perjuangan untuk penghapusan poligini tetap merupakan masalah penting sampai ketika Presiden Sukarno memadu istri pertamanya pada tahun 1954, suatu tindakan yang merupakan pukulan besar bagi gerakan perempuan.20) Timbullah dilema: apakah harus mengesampingkan masalah ini, ataukah harus mengecam sang pahlawan bangsa, dengan risiko dicap sebagai anti-nasionalis. Persatuan gerakan perempuan menjadi sangat lemah, karena sementara golongan tetap meneruskan perjuangan anti-poligini; dalam hal ini terutama Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI), sedangkan golongan-golongan lain mengabaikan masalah tersebut. Baru pada tahun 1974 undang-undang perkawinan baru disahkan, tetapi karena tekanan golongan Islam poligini masih tetap dipertahankan walaupun agak dibatasi.

Sesudah tahun 1950 persatuan gerakan perempuan Indonesia, yang telah dibangun pada hari-hari perjuangan nasional dahulu, berangsur-angsur hancur. Dalam menghadapi pemilihan umum 1955 berbagai partai politik membentuk bagian perempuan musing-musing. Ketegangan antara golongan perempuan Islam dan nasionalis pun timbul. Berkembang bermacam-macam kegiatan; balai-balai perempuan, bank-bank perempuan, bahkan surau perempuan didirikan; bermunculan berbagai macam organisasi dan majalah perempuan, tetapi hampir semua kegiatan ini semakin terikat pada partai politik (laki-laki), gerakan keagamaan (laki-laki), ataupun pada organisasi pejabat laki-laki. Pada sebagian besar organisasi ini pandangan elitis tetap bertahan, walaupun pendudukan Jepang dan perjuangan pembebasan nasional telah agak mengaburkan tajamnya garis pemisah antara golongan kaya dan miskin dalam masyarakat Indonesia.

Sejarah Ringkas Partai Komunis Indonesia

Sejak paruh kedua dasa-warsa 1950-an panggung politik Indonesia menjadi semakin dikuasai oleh ketegangan antara tiga golongan terkemuka: Angkatan Darat, organisasi-organisasi Islam, dan golongan komunis. Kharisma pribadi Presiden Sukarno sajalah yang menjadi faktor penengah utama yang menjaga keseimbangan yang rawan itu.

Gerakan Wanita Indonesia atau GERWANI adalah organisasi perempuan yang paling besar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Oleh karena organisasi ini sangat dikait-kaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), maka terlebih dahulu saya perlu mengemukakan sejarah singkat partai ini. PKI didirikan tahun 1920, dalam kerjasama erat dengan sayap kiri dalam Sarekat Islam, sebuah organisasi Islam yang pada mulanya hanya menyokong kepentingan dagang nasional. Pada 1926-1927 di berbagai penjuru negeri pecah pemberontakan nasional, yang PKI terlibat di dalamnya. Penindasan kejam terhadapnya mengakibatkan PKI menjadi sangat terpukul. Maka sekarang nasionalisme borjuis dimungkinkan untuk berkembang, dan dalam tahun 1927 berdirilah sebuah partai nasionalis bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Sukarno sebagai salah seorang pemrakarsanya.

Dalam tahun 1945 PKI dibangun kembali sebagai organisasi legal, dan segera memulai pembenahan organisasinya. Tetapi pada tahun 1948, pada saat pasangnya perjuangan nasional, leader-leader PKI (bukan pimpinan nasionalnya) terlibat dalam pemberontakan Madiun menentang pasukan-pasukan tentara Republik Indonesia. Peristiwa ini dipandang sebagai pemberontakan yang bersifat anti-nasional, dan karenanya ditindas dengan kekerasan. Sekali lagi PKI terpukul.

Sejak permulaan dasa-warsa 1950-an PKI berusaha mendapatkan massa pengikut seluas-luasnya. Gagasannya adalah membangun front persatuan nasional menentang imperialisme dan feodalisme, dengan bekerja-sama partai-partai lain. Pimpinan nasional partai berpendapat bahwa kerja-sama ini lebih mudah dicapai kalau perjuangan melawan imperialisme, bukannya melawan “sisa-sisa feodal” dalam masyarakat, yang lebih diutamakan. Organisasi-organisasi massa, seperti organisasi tani, buruh, perempuan dan pemuda, membantu partai dengan menghimpun massa pengikut. Taktik ini ternyata sangat berhasil, dalam arti bahwa dalam pemilihan umum pertama 1955 PKI, yang memperoleh 16,3% suara, menjadi partai terbesar keempat sesudah PNI dan dua partai Islam, Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Ini sungguh sangat mengejutkan karena terjadi begitu cepat sesudah pemberontakan Madiun. Keberhasilan ini menimbulkan amarah di pihak kelompok-kelompok politik lain, dan karena itu dibentuklah front anti-komunis, yang terdiri atas golongan-golongan agama dan militer.

Ketegangan antara berbagai golongan politik meningkat. Situasi ekonomi memburuk dengan cepat, dan keresahan beberapa daerah memuncak menjadi pemberontakan di Sumatra dan Sulawesi. Dalam usahanya untuk memperkuat kedudukannya, agar bisa mengatasi masalah-masalah tersebut, tahun 1959 Sukarno membubarkan parlemen dan mengumumkan politik Demokrasi Terpimpin. Tahun-tahun berikutnya PKI dan Sukarno semakin erat berangkulan. Berbeda dengan partai partai politik lain, karena disiplin partainya, PKI tidak terlalu dirugikan oleh pembubaran parlemen. PKI berkembang pesat, dan segera menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Sukarno memerlukan PKI untuk mencegah Angkatan Darat bersama golongan Islam terlalu banyak memperoleh kekuasaan; sebaliknya PKI memerlukan perlindungan Sukarno untuk menghadapi kedua musuhnya yang sama itu. Dalam tahun 1960 Sukarno meluncurkan formula NASAKOM: kerjasama kekuatan-kekuatan nasionalis (NAS), agama (A), dan komunis (KOM) untuk membangun Indonesia yang adil makmur aman sentausa. Untuk pertama kali dalam sejarahnya, orang-orang komunis disertakan dalam pemerintahan, yang sangat tidak disukai oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat ini sekalipun resminya tidak disertakan dalam NASAKOM, semakin mendominasi di bidang politik, ekonomi, maupun militer.

Sejak bulan Mei 1963 dilancarkan kampanye anti-Malaysia. Pembentukan federasi Malaysia dipandang sebagai rencana neo-kolonialisme Inggris, dan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Sukarno melancarkan “politik konfrontasi” terhadap negara baru ini. Dukungan massa yang sebesar-besarnya dikerahkan dalam rangka kampanye menentang “the old established forces” (OLDEFOS, kekuatan-kekuatan lama yang bercokol), dan PKI adalah salah satu penyokong kampanye anti-imperialisme yang paling aktif. Walaupun perhatian Sukarno lebih banyak dicurahkan pada perjuangan menentang imperialisme daripada pembangunan sosialisme di dalam negeri, namun ia berusaha melaksanakan beberapa langkah sosialis, seperti misalnya landreform (perombakan pemilikan tanah pertanian) tahun 1960. PKI, dan khususnya, kaum tani yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI), aktif menyambut tindakan ini dengan memperjuangkan kepentingan petani kecil dan buruh tani. Ketika kemudian menjadi jelas bahwa landreform sangat sulit diberlakukan pada tanah-tanah milik petani kaya yang luasnya melebihi batas maksimum, PKI mendukung BTI yang menjalankan “aksi sepihak” sebagai cara kaum tani memperoleh tanah dengan paksa. Aksi-aksi ini pada tahun 1964 menimbulkan ketegangan hebat di desa-desa: banyak orang konservatif, terutama golongan-golongan Muslim menjadi memusuhi mereka.21)

GERWANI - Sekilas Sejarah

Sejalan dengan berkembangnya pengaruh PKI dan PNI yang berhaluan kiri, sejak akhir dasa-warsa 1950-an dua organisasi perempuan kiri mulai memperoleh kedudukan penting, GERWANI yang rnendukung PKI dan Wanita Marhaen yang nasionalis.22) GERWANI berasal dari Gerakan Wanita Sedar (GERWIS) yang didirikan tahun 1950 dengan anggota hanya 500 orang perempuan. Para anggota ini pada umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik. Dari segi ideologi, organisasi ini merupakan kelanjutan dari Isteri Sedar dulu. Kaum perempuan dalam GERWIS umumnya dari generasi yang lebih muda, tetapi mereka punya hubungan dengan perempuan yang bergabung dalam Isteri Sedar.

Pada tahun 1954, ketika anggotanya mencapai 80.000, sejalan dengan politik PKI saat itu, GERWIS memutuskan untuk lebih berencana menarik kaum perempuan dari kalangan massa.23) Sebagai simbol untuk keputusannya ini, nama organisasi diubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Dalam kurun waktu itu GERWANI mengarnbil peranan sangat aktif dalam kampanye-kampanye untuk pemilihan umum parlementer, dan berhasil pula: empat orang anggotanya terpilih dalam pemilihan umum 1955 itu. Tahun 1956 keanggotaannya mencapai lebih dari setengah juta. Namun terlepas dari massa anggota yang terus meningkat (tahun 1960 dikatakan telah mencapai sekitar 700.000), jumlah kader perempuan masih tetap agak kecil (tiga di pimpinan pusat, dan bahkan tidak satu orang pun di setiap cabang — padahal jumlah cabang sudah banyak, tahun 1957 tercatat ada 1,83 cabang).24) Dalam tahun-tahun ini usaha pertama-tama diarahkan untuk mencapai pulaupulau luar Jawa. Kader-kader dari Jawa dikirim ke berbagai penjuru Nusantara untuk mendirikan cabang-cabang organisasi.

Karnpanye GERWANI tertuju pada beberapa masalah perkosaan di Jawa Barat dan Bali. Organisasi ini juga melakukan agitasi untuk rnemberikan dukungan kepada lurah-lurah perempuan. Beberapa orang perempuan telah terpilih menjadi lurah, tetapi tidak bisa menjalankan jabatan karena hukum kolonial melarang kaum perempuan menduduki jabatan semacam ini.

Tahun 1961 anggota organisasi mencapai lebih dari satu juta orang. Cabang-cabang didirikan di seluruh penjuru negeri. Kaum perempuan tertarik pada organisasi ini semata-mata oleh karena kegiatannya yang menyangkut kebutuhan sehari-hari mereka. Warung-warung koperasi dan koperasi simpan-pinjam kecil-kecilan didirikan. Perempuan tani dan buruh disokong dalam sengketa mereka dengan tuan tanah atau majikan pabrik tempat mereka bekerja. Taman kanak-kanak diselenggarakan di pasar-pasar, perkebunan-perkebunan, kampung-kampung. Kaum perempuan dididik untuk menjadi guru pada sekolah-sekolah ini. Dibuka pula badan-badan penyuluh perkawinan untuk membantu kaum perempuan yang menghadapi masalah perkawinan. Kursus-kursus kader dibuka pada berbagai tingkat organisasi, dan dalam kursus-kursus ini digunakan buku-buku tutisan Friedrich Engels, August Bebel, Clara Zetkin, dan Sukarno. Pada kesempatan ini juga diajarkan keterampilan teknis, misalnya tata buku dan manajemen. Hal penting lain yang diajarkan adalah sejarah gerakan perempuan Indonesia.

Sudah sejak awalnya GERWANI sangat giat dalam membantu peningkatan kesadaran perempuan tani, bekerja-sama dengan bagian perempuan BTI. Pada tahun 1961 diselenggarakan seminar khusus untuk membahas bersama persoalan mereka.25) Belakangan GERWANI juga membantu aksi-aksi sepihak pendudukan tanah yang dilancarkan oleh BTI, dan menuntut agar hak atas tanah juga diberikan kepada kaum perempuan.

Di samping kegiatannya di tengah-tengah perempuan tani, GERWANI juga melakukan serangkaian kegiatan lain yang menarik. Di antaranya adalah kampanye pemberantasan buta huruf yang dimulai tahun 1955, perubahan undang-undang perkawinan yang lebih demokratis, menuntut hukuman yang berat untuk perkosaan dan penculikan, dan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi untuk kaum tani dan buruh perempuan. Para aktivis GERWANI melakukan kegiatan besar-besaran pemberantasan buta huruf di kalangan perempuan, sekaligus mendidik para peserta mengenai masalah-masalah politik yang hangat pada masanya, termasuk masalah-masalah perempuan. Bersama dengan kaum perempun dari organisasi-organisasi lain, mereka saling membantu menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, baik di tingkat kampung, kota, maupun provinsi, mengenai soal-soal seperti kesejahteraan keluarga, kesehatan, kebersihan, dan juga soal-soal yang lebih bersifat “feminis” seperti pelacuran, perkawinan anak-anak, dan perdagangan perempuan. Disediakan bantuan hukum, juga bantuan untuk korban banjir dan bencana alam lainnya.

Bersama dengan anggota-anggota PKI dan organisasi-organisasi massa lain (selain organisasi massa tani yang telah disebut di atas adalah organisasi massa buruh yang kuat, organisasi massa pemuda, dan organisasi kebudayaan), GERWANI ikut serta dalam macam-macam demonstrasi, pawai atau protes. GERWANI membantu sekretariat perempuan serikat buruh, dalam perjuangan mereka menuntut hak-hak buruh perempuan, misalnya upah yang sama, pelaksanaan undang-undang perburuhan, dan perlindungan terhadap penyerangan seksual.

GERWANI menerbitkan dua majalah, Api Kartini dan Berita Gerwani. Api Kartini terutama ditujukan bagi pernbaca lapisan tengah yang sedang tumbuh dan memuat tulisan-tulisan tentang masak-memasak, pengasuhan anak, mode, dan lain-lain, tetapi juga soal-soal yang lebih “feminis” dan “kiri” seperti kebutuhan akan taman kanak- kanak, kejahatan imperialisme (Api Kartini adalah majalah pertama di Indonesia yang menunjukkan pengaruh buruk film-film Amerika yang bermutu rendah yang saat itu banyak beredar, dan baru belakangan PKI melontarkan masalah imperialisme kebudayaan Barat), poligini, dan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, serta masalah-masalah sekitar kaum perempuan yang bekerja. Berita Gerwani adalah majalah intern organisasi, dengan berita-berita tentang konferensi-konferensi yang akan datang, laporan kunjungan ke organisasi-organisasi perempuan di negeri-negeri sosialis, dan lain-lain. Apabila Api Kartini terutama terbit untuk menarik perempuan golongan tengah, dan meyakinkan mereka bahwa GERWANI pun memberikan perhatian pada masalah-masalah “tradisional” perempuan, Berita Gerwani yang lebih radikal bermaksud memberikan dukungan kepada kader-kader daerah dan membantu mereka dalam menghadapi tugas-tugas mereka.

Hubungan GERWANI dengan PKI

Salah satu di antara masalah-masalah paling mendesak yang dihadapi GERWANI dan yang juga menimbulkan diskusi-diskusi hangat terutama di kalangan pimpinan pusatnya adalah persoalan “otonomi” organisasi dalam hubungannya dengan pimpinan PKI. Khususnya karena kejadian-kejadian dramatis sesudah Oktober 1965, masalah ini perlu dianalisis dengan lebih rinci.

Pada awal dasa-warsa 1950-an terjadi perdebatan sengit antara anggota-anggota organisasi (ketika itu masih GERWIS) yang menginginkan organisasinya menjadi organisasi dari orang-orang yang berkesadaran sangat tinggi mengenai soal-soal organisasi, khususnya soal-soal yang lebih “feminis” seperti poligini, dengan di lain pihak anggota-anggota yang menginginkan masuknya juga orang-orang yang tidak begitu sadar tentang soal-soal feminis, dan tidak begitu tertarik pada debat-debat berat dan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran. Golongan kedua ini berpendapat bahwa organisasi akan lebih efektif kalau memperluas keanggotaannya di kalangan massa, yang berangsur-angsur dan dengan kerja keras akan ditingkatkan kesadarannya. Dalam jangka panjang khalayak yang lebih besar akan dijangkau, meskipun soal-soal yang diangkat tidak seluruhnya dibahas secara ideologis (baik dari sudut feminis maupun kiri) secara murni seperti yang diinginkan. Golongan “murni” kalah dalam pertarungan ini, dan golongan yang menghendaki GERWIS/GERWANI lebih mendekat ke PKI dengan pendekatan garis massanya mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian secara resmi GERWANI tidak pernah berafiliasi dengan PKI. Pada bulan Desember 1965 rencananya akan diselenggarakan kongres yang akan membahas masalah afiliasi ini. Mungkin sekali gagasan afiliasi dengan PKI akan diterima kongres, tetapi peristiwa bulan Oktober 1965 menggagalkannya.

Implikasi lain ialah bahwa organisasi sebenarnya belum pernah membahas secara terbuka masalah-masalah seperti pembagian kerja seksual tradisional, walaupun sejumlah kader telah berjuang menentang ketidak adilan yang cukup nyata pada tingkat perorangan. Beberapa kader dengan tegas menyebutkan usaha mereka untuk mendidik anak-anak laki-laki agar mau mengerjakan tugas-tugas rumah-tangga bersama-sama, dan suami juga diharapkan mengerjakan pekerjaan rumah-tangga yang umumnya dipandang nyaris sebagai tugas perempuan saja.

Jadi ringkasnya hubungan GERWANI dengan PKI adalah hubungan yang mendua dan rumit. Pada umumnya GERWANI menyokong kampanye-kampanye politik terpenting yang dilancarkan PKI, tetapi juga ada beberapa titik perselisihan di antara keduanya. Pada awal dasa-warsa 1950-an, ketika ketegangan politik meningkat dan masyarakat Indonesia semakin mengalami politisasi dan polarisasi, GERWANI bergeser semakin dekat dengan PKI.

Perkembangan ini terbawa oleh mereka yang mempunyai keanggotaan rangkap, PKI dan GERWANI sekaligus. Tetapi sampai saat terakhir GERWANI tidak pernah secara resmi menjadi bagian perempuan PKI.

Beberapa Masalah Intern GERWANI

Ditinjau dari sudut ideologi tentang keluarga dan seksualitas, GERWANI sebagai organisasi agak bersifat konservatif, dan sangat ingin mempertahankan citra mendukung kaidah-kaidah zamannya. Bentuk “pelembagaan” hubungan seksual yang lebih dikehendaki ialah hubungan heteroseksual yang monogami. Mereka menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan perkawinan, dimana pasangan suami-istri yang menghadapi masalah-masalah gawat bisa memusyawarahkannya, dalam rangka menyelamatkan keutuhan perkawinan. Satu-satunya persoalan yang organisasi bersikap agak keras adalah menyangkut poligini, yakni orang-orang yang mau dimadu tidak boleh menjadi anggota organisasi. Kalau ada anggota yang mau menjadi istri kedua, ia akan dipecat. Tindakan demikian kadang menimbulkan masalah serius di kalangan laki-laki anggota PKI dan organisasi massanya. Pemimpin yang khususnya berhasil kadang-kadang terbujuk untuk menuai hadiah tradisional dari keberhasilannya itu, yaitu menikahi istri kedua, yang lebih muda. Jika istri pertama datang meminta bantuan GERWANI, maka GERWANI akan membantunya, mengutuk sikap “feodal” laki-laki bersangkutan, yang memandang dirinya begitu “maju.”

Walaupun jumlah kader GERWANI barangkali sedikit, dan tingkat pendidikan serta ideologi dari banyak kader daerahnya umumnya agak rendah, tetapi pengabdian dan tanggung-jawab mereka itu sangat mengesankan. Kader-kader muda di daerah-daerah sanggup berjalan kaki berhari-hari tanpa memakai sandal atau sepatu, naik-turun gunung, melewati sawah ladang, mendatangi kaum miskin di desa-desa terpencil dan bekerja bersama-sama kaum perempuan di sana, mendidik mereka, serta berusaha membantu memecahkan persoalan-persoalan mereka. Sebagian besar kader benar-benar menyerahkan hidup mereka untuk organisasi, bekerja keras sejauh kemampuan mereka dari pagi buta sampai larut malam, sering-kali dalam keadaan yang penuh kesulitan. semangat dan keyakinan mereka pada kemampuan organisasi sangat bertentangan dengan keengganan di kalangan banyak perempuan golongan menengah sekarang, yang diwajibkan aktif dalam organisasi perempuan masing-masing menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terutama dirumuskan oleh pemerintahan laki-laki negeri ini.

Sekalipun GERWANI terus-menerus berusaha mendidik kader-kadernya, tetapi pertumbuhan organisasi yang pesat mengakibatkan persoalan kurangnya kader yang terlatih tetap tidak terjawab. Akibatnya para anggota dan kader yang aktif sering tertimbun pekerjaan. Banyak kader mengeluh bahwa mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan semua tugas yang mendesak itu.

Kader-kader ini menghadapi banyak kesulitan. Yang pertama adalah jalur komunikasi dengan pimpinan nasional di Jakarta itu sulit dan lama. Kadang-kadang diperlukan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan jawaban atas surat-surat yang mereka kirim. Kedua, mereka menghadapi oposisi keras dari kalangan Angkatan Darat maupun dari kelompok kelompok Muslim tertentu. Dalam masalah ini kader-kader umumnya bersandar pada kebijakan masing-masing, o1eh karena pimpinan pusat tidak memberikan banyak perhatian khusus untuk mencari kesepakatan dengan organisasi-organisasi perempuan Islam. Dalam tahun-tahun terakhir riwayatnya, GERWANI demikian kuatnya sehingga timbul permusuhan dari kalangan perempuan Islam dan agama-agama lain. Aisyah, salah satu organisasi perempuan Islam yang terkuat dan tertua, merasa sangat terancam oleh kekuatan GERWANI, dan baru merasa lega sesudah GERWANI dihancurkan setelah Oktober 1965. Kesulitan lain yang dihadapi para kader, khususnya di luar Jawa, adalah terlalu besarnya perhatian pada persoalan yang relevan untuk kaum perempuan Jawa. Perbedaan daerah di Indonesia demikian besarnya sehingga hal-hal yang sangat penting bagi kaum perempuan Jawa mungkin sekali sangat jauh berbeda dengan bagi kaum perempuan, misalnya, di Sulawesi atau Sumatra Barat.

Persoalan terakhir yang ingin saya kemukakan ialah sentralisasi kepemimpinan yang sangat kuat: Keputusan-keputusan terpenting sesungguhnya dibuat di Jakarta, khususnya yang menyangkut kebijakan nasional, arti penting kampanye-kampanye tertentu, hubungan dengan organisasi-organisasi perempuan lain, dan dengan PKI serta organisasi- organisasi massanya. Saya berpendapat bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh dua faktor: (1) struktur hirarkis “sentralisme demokratis” yang menjadi kecenderungan kebanyakan organisasi kiri; dan (2) paham Jawa tentang kepemimpinan. Jawa selalu memiliki ciri kepemimpinan yang sangat hirarkis dan sentralistis. Akibatnya ialah pimpinan pusat tidak selalu menyadari tentang berbagai masalah paling mendesak yang dihadapi kader di daerah-daerah, terlalu terserap pada persoalan-persoalan nasional.

GERWANI dan Hubungannya dengan Organisasi-Organisasi Perempuan Lain

Pada masa itu GERWANI adalah organisasi perempuan yang paling pesat perkembangannya, sekaligus juga paling berpengaruh dan paling kontroversial. Ketika itu organisasi-organisasi perempuan yang lain juga sangat aktif, sehingga bisa dikatakan bahwa gerakan perempuan sedang berkembang. Walaupun pada tingkat nasional tarnpak jelas adanya perbedaan tertentu antara organisasi-organisasi yang terpenting, tetapi di daerah-daerah kerja-sama dapat terjalin dengan baik. Kongres Wanita Indonesia (saat itu disingkat KWI) adalah suatu badan koordinasi bagi semua organisasi perempuan. Sebagai akibat adanya perbedaan yang semakin mendalam antara bermacam-macam organisasi perempuan sejak tercapainya kemerdekaan, kongres pun kehilangan banyak kemampuannya. Selama dasa-warsa 1950-an sampai tahun 1964, kongres ini praktis hanya tinggal sekretariat di tingkat pusat, tanpa kekuatan eksekutif yang berarti. Para anggota pengurus KWI mengingatkan kembali tentang semangat anggota-anggota GERWANI, dan apa yang mereka namakan sebagai usaha GERWANI untuk mendominasi organisasi-organisasi perempuan lainnya. Para anggota GERWANI memang selalu di barisan terdepan dalam setiap kegiatan KWI, dan mereka pun hadir dalam banyak konferensi internasional, misalnya di Tiongkok, Uni Soviet, dan India, bersama-sama dengan anggota-anggota organisasi-organisasi perempuan lain.

Seperti disebutkan di atas, hubungan GERWANI dengan golongan perempuan Islam agak tegang. Demikian pula halnya hubungannya dengan organisasi perempuan nasionalis yang terbesar, Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Persoalan dengan PERWARI ini agaknya bisa dibagi menjadi dua masalah pokok. Pertama, ada perbedaan yang sangat besar dalam hal keanggotaan. Sebagian besar anggota PERWARI berasal dari kalangan borjuasi, terutama istri-istri intelektual dan birokrat yang merupakan inti pengikut Presiden Sukarno. Banyak intelektual perempuan yang menjadi anggota, tetapi pada umumnya organisasi ini agak bersuasana borjuasi-tradisional Barat. Sedang anggota GERWANI lebih banyak berasal dari perempuan miskin dari lapisan menengah bawah dan kelas buruh, walaupun seperti sudah disebutkan di atas melalui Api Kartini mereka berusaha menarik lebih banyak kaum perempuan borjuis. Kedua, PERWARI, khususnya pada diri ketuanya, Sujatin Kartowijono, mengambil sikap keras mengenai masalah poligini, juga pada saat perkawinan Presiden Sukarno yang kedua tahun 1954. GERWANI sebegitu jauh tidak terlalu keras menentang Presiden Sukarno. Untuk keberaniannya itu PERWARI harus membayar mahal: banyak fasilitas yang dulu diperolehnya menjadi hilang.

Sungguh berat tugas KWI untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan itu. Pada tahun 1958 anggota anggota GERWANI mendorong kerjasama yang lebih erat antara berbagai golongan kiri yang ada dalam KWI dengan maksud agar KWI menjadi lebih peka dan aktif dalam masalah-masalah yang relevan bagi kaum perempuan miskin. Dibentuklah “Gerakan Massa” di dalam KWI. Golongan kiri (termasuk sejumlah organisasi perempuan Islam) berusaha mendorong KWI memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret, dengan menegaskan hubungan antara emansipasi perempuan dengan gerakan sosialisme. Beberapa orang pengurus KWI yang lain, seperti Maria Ulfah, dengan sengit menentang usaha yang disebutnya “infiltrasi” GERWANI ini, dan “Gerakan Massa” pun dibubarkan. Tetapi KWI tidak bisa menghindar berada sekereta dengan golongan kiri. Pada kongresnya tahun 1961 wewenang eksekutif sekretariat diperluas, dan diputuskan juga bahwa KWI adalah “alat revolusi,” sesuai dengan semboyan pada masa itu. Maka kegiatan-kegiatan demi kaum perempuan miskin pun lebih banyak diselenggarakan. Perkembangan ini mengakibatkan timbulnya polarisasi di dalam organisasi. Golongan kanan, terutama golongan Islam, menolak gerakan kiri ini. Dalam tahun 1962 KWI menjadi anggota Front Nasional, yang membolehkan anggota-anggotanya, terutama dari GERWANI, untuk mengikuti latihan sukarelawan untuk perjuangan nasional yang lebih besar, yaitu “pembebasan” Irian Barat dan menentang pembentukan federasi Malaysia. Pada kongres tahun 1964 namanya yang lama, KOWANI, digunakan lagi, dan Nyonya Subandrio, seorang tokoh perempuan nasionalis kiri, menjadi ketuanya. KOWANI terus bergeser ke kiri, dan tanggal 8 Maret 1965 dirayakan sebagai peristiwa nasional. Perebutan kekuasaan Oktober 1965 mengakhiri proses ini.

Sekitar 1964 dan 1965 GERWANI mengorganisasikan beberapa demonstrasi massa yang sangat militan untuk memprotes laju inflasi dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok seperti beras. Misalnya tahun 1965 banyak anggota GERWANI ikut serta dalam demonstrasi yang berlangsung dengan kekerasan di Surabaya. Rumah gubernur rusak berat akibat demonstrasi ini. Dalam tahun yang sama GERWANI telah menjadi organisasi perempuan terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sekitar 1,5 juta. Kaum intelektual, guru, bidan, dan buruh, serta petani terhimpun di dalamnya.

Pada waktu itu semua kekuatan kiri terpaksa semakin bergantung pada politik tengah Presiden Sukarno, mengingat ketegangan yang makin menajam dengan golongan Islam dan Angkatan Darat. Seperti sudah dikemukakan di atas, bagi GERWANI yang masih tetap berjuang menentang poligini dan menuntut reformasi perkawinan, hal ini merupakan dilema. Dalam kongres GERWANI 1954, tuntutan undang-undang perkawinan baru menjadi butir pertama dari program lima butir yang baru disahkan. Sepuluh tahun kemudian, 1964, semua semboyan nasionalis kiri pada waktu itu dicantumkan lagi, tetapi hampir tidak ada sepatah katapun mengenai persoalan poligini. Ini pertanda bahwa di dalam masa sepuluh tahun itu posisi GERWANI telah bergeser, setidak-tidaknya pada tingkat pusat. Soal “feminis” terpenting saat itu, yaitu undang-undang perkawinan baru, dikesampingkan. Tetapi di daerah, kader-kader dan anggota-anggota GERWANI terus berjuang melawan poligini dan akibat-akibatnya terhadap kaum perempuan. Pada pidato ketua GERWANI yang disampaikan tahun 1964 antara lain dikemukakan bahwa GERWANI bertentangan dengan organisasi-organisasi perempuan lain yang menurut kata-kata ketua ini “hanya giat berjuang untuk kepentingan nyonya-nyonya pejabat tinggi.” Jelas kata-kata tersebut dialamatkan pada PERWARI. Ketua GERWANI mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan demikian sebenarnya tidak jelek, tetapi bisa digunakan sebagai serangan terhadap pribadi Presiden Sukarno, “di tengah-tengah politik konfrontasi terhadap Malaysia seperti sekarang ini.” Serangan itu harus dijawab, kata ketua GERWANI kepada hadirin, karena itu perjuangan harus diarahkan pada kepentingan rakyat miskin, yaitu buruh tani dan tani miskin.26) Tampaknya jelas bahwa GERWANI menolak banyak soal yang saat itu disebut “kontra-revolusioner” yang tidak secara langsung berhubungari dengan perjuangan anti-imperialisme, dan yang bisa membahayakan kedudukan politik GERWANI dan PKI di mata Presiden Sukarno.

Kudeta Militer don Akibatnya

Di tengah suasana politik yang sangat rawan itu, pada malam hari tanggal 30 September 1965 sejumlah perwira menengah Angkatan Darat menculik dan membunuh enam orang jenderal. Sejauh mana Presiden Sukarno dan PKI terlibat dalam usaha perebutan kekuasan ini masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Baru-baru ini diperoleh bukti bahwa CIA (Central Inteligence Agency, badan intelijen Amerika Serikat) terlibat di dalamnya bersama dengan KOSTRAD (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) di bawah pimpinan Jenderal Soeharto.27) Angkatan Darat, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang saat itu merupakan tokoh urutan kedua, segera menguasai keadaan dan berhasil melempar kesalahan pada PKI berikut organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Salah satu di antara aset paling penting Angkatan Darat yang bisa digunakan untuk memberatkan tuduhannya terhadap PKI ialah kenyataan bahwa pembunuhan itu terjadi di Lubang Buaya, di dekat Pangkalan Angkatan Udara Republik Indonesia, tempat sukarelawan-sukarelawan Pemuda Rakyat dengan dibantu sejumlah anggota GERWANI menjalani latihan dalam rangka aksi ganyang Malaysia yang sedang menggelora.

Sesungguhnya tidak ada yang luar biasa dalam hal ini, pemuda-pemudi dari golongan nasionalis mendapatkan latihan yang sama, dan menurut rencana sehari setelah kup, yakni pada 1 Oktober yang mendapat giliran latihan adalah pemuda-pemudi Muslim. Tetapi sesudah mayat para jenderal yang terbunuh ditemukan, Angkatan Darat menyebar cerita keji tentang upacara pembunuhan jenderal-jenderal itu oleh perempuan-perempuan muda komunis yang “mendapatkan latihan khusus.” Diceritakan bahwa perempuan-perempuan ini melakukan “tarian cabul” dan menyayat-nyayat tubuh para jenderal dengan silet yang dibagi-bagikan kepada mereka; mencungkil mata dan memotong alat kelamin para korban. Kisah-kisah tentang kejahatan seksual perempuan-perempuan komunis itu membangkitkan amarah kalangan massa Islam. Koran-koran menyiarkan citra perempuan yang sama sekali bertentangan dengan segala nilai perempuan Indonesia yang semestinya: lemah-lembut, pendiam, penurut, sopan, ibu yang penuh kasih-sayang, dan istri yang setia. Tetapi para ahli forensik, yang memeriksa mayat-mayat itu sesudah diangkat dari sumur tempat mereka dibuang, tidak mendapati adanya bekas-bekas luka seperti yang dituduhkan.2 Jika kisah-kisah seperti itu sudah cukup biadab di mata kaum Muslim ortodoks, apalagi laporan yang diedarkan belakangan: Ketua PKI D.N. Aidit punya ratusan anggota GERWANI yang telah dilatih menjadi pelacur untuk melayani dirinya beserta anggota-anggota PKI lainnya. Dalam karikatur yang dimuat, misalnya, dalam koran Angkatan Darat, Angkatan Bersendjata, PKI digambarkan sebagai setan dengan GERWANI sebagai ibu-ibu jahat, yang meninggalkan anak-anak mereka sendirian dan bahkan tega membunuhnya. Tuduhan tersebut kemudian dihubungkan dengan terbunuhnya anak perempuan Jenderal Nasution dalam peristiwa itu (Nasution sendiri lolos). Kenyataan yang terjadi seorang tentara menembak si anak di rumahnya ketika mencari ayahnya. Para anggota GERWANI dikatakan bukan wanita “sejati” dan berhati jahat. Maka, seperti pesan yang terbaca, membersihkan masyarakat dari “bencana” itu bukanlah perbuatan dosa.

Kombinasi propaganda koran-koran dan Angkatan Darat itu berhasil gilang-gemilang. Barangkali bisa dikatakan merupakan satu-satunya kampanye fltnah yang paling berhasil dalam sejarah dunia modern. Sampai saat sekarang pun kisah-kisah kekejian yang konon dilakukan perempuan-perempuan komunis di Lubang Buaya masih dipercaya luas di Indonesia. Bahkan para ilmuwan terkenal seperti Benedict Anderson dan Ruth McVey pun, dalam tulisan mereka yang merupakan usaha pertama untuk menganalis kudeta itu, mencerminkan pandangan Angkatan Darat: “tiga orang (jenderal) lainnya diludahi dan dihina oleh orang-orang GERWANI dan Pemuda Rakyat, yang diberi tahu bahwa mereka adalah musuh-musuh presiden,” dan “ia (Letnan Tendean), mulanya dipukuh habis-habisan dan kemudian, setelah ia jatuh tersungkur di tanah (barangkali sudah mati), perempuan-perempuan GERWANI, yang kebanyakan masih remaja, yang telah diberi silet dan pisau, berbaris antri, dan diperintahkan menyayat tubuhnya secara bergiliran.”29) Walaupun mereka berpendapat bahwa seluruh skenario ini dirancang sebagai “penumpahan darah korban-korban tak bersalah,” dan bahwa motif pelibatan GERWANI dan Pemuda Rakyat adalah untuk “melibatkan dan melumpuhkan PKI”30) mereka tidak mempertanyakan kebenaran “pengakuan” gadis-gadis yang ditahan dan disiksa habishabisan itu.

Akan tetapi fakta yang sebenarnya ialah bahwa tidak seorang perempuan pun yang katanya ikut serta dalam tarian cabul, dan yang melacurkan diri dengan “gila-gilaan,” pernah diajukan ke depan meja hijau pengadilan, sekalipun mereka semua telah ditangkap dan ditahan. Padahal pengadilan seperti itu, seperti yang dikemukakan Brian May, pasti akan punya dampak propaganda yang luar biasa. Ini tidak aneh bila kita ingat bahwa “bukti” yang mereka gunakan untuk menuduh GERWANI itu, sekurang-kurangnya sebagian, “dibuat di kamp-kamp tahanan, dengan menggunakan gadis-gadis tahanan sebagai “pelaku” untuk bahan yang kemudian dipropagandakan sebagai “bukti” tentang keterlibatan mereka.31)

Histeria massa yang timbul kemudian menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan GERWANI dan semua organisasi lain yang berkaitan dengan PKI. Dalam periode teror yang kemudian timbul, lebih dari setengah juta orang dibunuh dan lebih dari tiga per empat juta lainnya ditahan. Banyak dari mereka ditahan selama 15 tahun atau lebih tanpa proses pengadilan, tetapi hanya belasan di antara mereka yang pernah diadili. Dan, walaupun keterlibatan mereka dalam kudeta tidak terbukti sama sekali, sidang-sidang pengadilan sekitar pertengahan 1970-an itu telah menjadi alat pembenaran untuk mendiskreditkan GERWANI dan gerakan kiri seluruhnya.

Massa luas digerakkan untuk berdemonstrasi melawan semua organisasi kiri. Golongan-golongan perempuan yang anti-GERWANI membentuk KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia). Mereka menuntut agar semua organisasi dibersihkan dari unsur-unsur kiri, dan agar semua organisasi kiri dinyatakan terlarang. Kampanye menjatuhkan GERWANI itu berhasil gilang-gemilang. Ingatan pada GERWANI benar-benar telah dihilangkan dari sejarah resmi gerakan perempuan Indonesia,32) dan orang-orang yang pernah menjadi anggotanya masih menghadapi bahaya kalau terang-terangan mengakui pernah terlibat GERWANI dalam bentuk apa pun. Berakhirnya riwayat organisasi perempuan Indonesia yang terbesar ini sungguh mendadak, cepat, dan tidak terduga-duga.

Masih pada akhir bulan Oktober 1965 GERWANI secara resmi dikeluarkan dari KOWANI. Tetapi sulit benar-benar menghapus pengaruh GERWANI yang kuat pada KOWANI. Evaluasi terhadap kegiatan KOWANI baru-baru ini menyatakan bahwa sebagai akibat pengaruh kiri terutama melalui diri ketua KOWANI Nyonya Subandrio, istri tokoh nasionalis kiri, maka sampai tahun 1966 pun KOWANI masih memperingati Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret.33) Tahun 1966 GERWANI secara resmi dinyatakan terlarang. Dalam proses pembentukan pemerintah “Orde Baru” Jenderal Soeharto, KOWANI dan semua organisasi perempuan yang lain harus “menyesuaikan diri.” Secara berangsur-angsur hampir semua program sosial dan ekonomi mereka yang mengabdi kepentingan perempuan miskin dan perempuan desa harus dihapuskan.

Walaupun GERWANI dan semua organisasi kiri lainnya telah dibubarkan dan dihancurkan sama selcali, ketakutan akan kekacauan yang ditimbulkan oleh organisasi perempuan kiri itu masih tetap ditiup-tiupkan di kalangan rakyat. Penduduk terus-menerus diingatkan pada akibat-akibat mengerikan yang bisa ditimbulkan oleh organisasi perempuan kiri itu. Rakyat dihasut dengan kebencian mendalam terhadap “Setan Komunis” yang pengaruh jahatnya dikatakan luar biasa kuat terhadap kaum perempuan.

Obat paling manjur untuk melawan “bahaya” ini konon haruslah dengan menegaskan kuat-kuat peran kaum perempuan sebagai istri, ibu, dan ibu rumah-tangga. Agen-agen utama untuk mencapainya adalah organisasi-organisasi perempuan yang ada yang tampil kembali dalam bentuk baru. Sekarang seluruh organisasi perempuan telah dikekang atau dibenahi, agar sejalan dengan tujuan pemerintah, dan bukannya ke arah emansipasi perempuan serta berjuang demi kepentingan perempuan miskin seperti yang diperjuangkan GERWANI. Maka dengan perebutan kekuasaan oleh militer di Indonesia, usaha pertama untuk membangun organisasi perempuan sosialis itu pun sama sekali hancur.

Organisasi-Organisasi Perempuan “Orde Baru”

Dalam dua tahun sesudah berhasil menghancurkan usaha kudeta, Jenderal Soeharto menegakkan kekuasaan militer sepenuhnya, dan ia sendiri tampil sebagai presiden. Di bawah “Orde Baru”-nya (untuk dipertentangkan dengan “Orde Lama” masa Presiden Sukarno), semua organisasi massa dikekang sedang partai-partai politik disingkirkan atau dibikin tidak berdaya. Dengan memanfaatkan ketakutan rakyat yang telah tertanam melalui pembantaian besar-besaran terhadap kekuatan kiri yang terus berkepanjangan sampai tahun 1968, Soeharto berhasil menjalankan rencana-rencananya tanpa ada perlawanan yang berarti. Pada pertengahan dasa-warsa 1970-an proses ini telah diselesaikan, dan masyarakat telah berhasil dibersihkan sama sekali dari “unsur-unsur kiri.33) Tidak berarti bahwa sekarang Angkatan Darat menikmati kekuasaan. Sebaliknya, Angkata Darat masih harus menggigit jari, dan Orde Baru bahkan menyusun partai politiknya sendiri, GOLKAR, sebuah gabungan dari berbagai golongan fungsional. Militer menguasai seluruh sektor masyarakat, termasuk di bidang ekonomi.34) Pada akhirnya, yang disingkirkan itu bukan hanya golongan kiri, tetapi perlahan-lahan juga kekuatan tengah. Pada saat sekarang mereka tidak hanya menganggap komunisme sebagai ajaran yang bertentangan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga liberalisme.

Untuk bisa mengerahkan dukungan massa guna kepentingan mengubah pemerintahan, Jenderal Soeharto mengadakan rapat-rapat umum pemuda, pelajar, dan juga kaum perempuan, KAWI, yang,sudah saya sebut di atas. Hampir semua musuh GERWANI tergabung di dalamnya. Seperti dikatakan oleh Ibu Baroroh Baried, Ketua Aisyah, kepada saya: “Kami telah terlalu lama mendapat lampu merah. Dalam Orde Baru kami akhirnya kembali mendapat lampu hijau.” Hanya PERWARI yang tetap mempertahankan posisinya sebagi “satu-satunya” organisasi perempuan. Organisasi ini selalu berusaha mengelak dari masalah politik nasional. Sungguh menarik bahwa tidak ada satu organisasi perempuan pun yang secara terbuka mencela pembunuhan kejam orang-orang GERWANI, yang selama sepuluh sampai lima-belas tahun terakhir bekerja-sama dengan mereka. Beberapa tahun kemudian Wanita Katolik adalah organisasi yang pertama mengulurkan bantuan kemanusiaan kepada, orang-orang GERWANI yang masih hidup dalam tahanan. Mereka mengunjungi tempat-tempat penahanan, membantu kehidupan para tahanan dan para korban.

Dalam tahun-tahun pertama sesudah kudeta, organisasi-organisasi perempuan telah dibersihkan dari “unsur-unsur kiri.” Misalnya, PERWARI, yang pada tahun-tahun terakhir menjelang kudeta menghadapi banyak kesulitan, menarik sejumlah istri pejabat tinggi tokoh nasional kiri dari kedudukannya sebagai anggota pengurus. Dalam tahun 1966 mereka dipaksa keluar atau mengundurkan diri dari organisasi. Demikian juga berangsung-angsur PERWARI harus meninggalkan kegiatannya yang berhubungan dengan kepentingan kaum perempuan miskin.

Selama dua puluh tahun terakhir ini organisasi-organisasi yang semula menyambut “Orde Baru” pun menjadi kecewa. Lampu hijau bagi organisasi-organisasi Islam segera berubah menjadi selalu kemerah-merahan. Mereka boleh menyelenggarakan pertemuan-pertemuan pengajian, boleh menjalankan “kegiatan amal” untuk perempuan miskin, bahkan di tengah-tengah perempuan desa (dan hanya merekalah organisasi perempuan yang bisa berbuat demikian selain organisasi-organisasi yang didirikan pemerintah.) Tetapi mereka tidak boleh mengungkapkan hal-hal yang tidak adil yang terjadi di masa pemerintah sekarang. Pada tahun 1978 PERWARI pun dipaksa untuk bergabung dengan resmi pada partai pemerintah GOLKAR. Semua organisasi perempuan yang menyimpang dari garis-garis yang telah dijabarkan oleh Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, Departemen Sosial atau Departemen Dalam Negeri, menghadapi risiko besar. Organisasi-organisasi perempuan yang “independen” telah kehilangan sebagian besar, jika tidak seluruh, kekuatan mereka.

Pemerintah telah menciptakan organisasi-organisasi perempuan yang baru, salah satunya adalah pengelompokan berbagai organisasi perempuan istri pegawai negeri, yang dikenal dengan nama Dharma Wanita (bagi istri pegawai negeri sipil) dan Dharma Pertiwi (bagi istri yang suaminya bekerja di salah satu cabang angkatan bersenjata). Satu organisasi lagi adalah untuk program kesejahteraan keluarga, yaitu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

PKK didirikan 1957, sebagai program pendidikan untuk kesejahteraan keluarga. Dalam pertengahan dasa-warsa 1960-an istri Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ibu Munadi, mempelopori pelaksanaan PKK sebagai bagian dari usaha pembangunan daerah. Sekarang ini PKK terbentuk di seluruh Indonesia. Kegiatannya diperluas sehingga mencakup semua program pemerintah yang ditetapkan untuk kaum perempuan. Tanggung-jawab mengenai program-program PKK ada di tangan Menteri Dalam Negeri. Istri Menteri Dalam Negeri secara resmi menjadi Ketua PKK, sedang suaminya menjadi “penasehat.” Program ini dikoordinasikan melalui, Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita. Selain Aisyah, PKK adalah satu-satunya organisasi yang diperbolehkan bergerak di tingkat desa. Struktur organisasinya bersifat hirarkis ketat. Di tingkat desa istri lurah menjadi Ketua PKK, tidak perduli apakah ia mampu dan berminat melakukan tugas itu atau tidak. Pola ini berlaku di setiap tingkat birokrasi yang lebih tinggi. Organisasi diawasi ketat oleh pemerintah, sehingga pidato-pidato para pimpinannya pun ditulis oleh Departemen Dalam Negeri.

Di bidang ideologi PKK menggalakkan “Panca Dharma Wanita,” yaitu: perempuan sebagai istri pendamping setia suami, ibu pendidik anak dan pembina generasi muda penerus bangsa, pengatur rumahtangga, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga, dan terakhir sebagai anggota masyarakat yang berguna. Semua kewajiban tersebut hendaknya ditunaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan “kodrat wanita.” Kodrat ini ialah bahwa perempuan bersifat lemah-lembut, tidak berbicara dengan suara keras, dan khususnya tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mendahulukan urusan sendiri di atas urusan suami dan orang-tua, melainkan menjadi istri yang penurut dan anak perempuan yang patuh.

Dalam prakteknya berarti bahwa kegiatan anggota PKK adalah membuat karangan bunga, jahit-menjahit, masak-memasak, mengikuti penataran-penataran indoktrinasi ideologi negara, dan siap mernbantu pemerintah setiap saat pemerintah memerlukannya. Anggota PKK tidak berjuang untuk hak-hak kaum perempuan, karena resminya kaum perempuan sudah beremansipasi. Berbicara tentang penindasan terhadap perempuan berarti mempertanyakan politik pemerintah, dan ini adalah perbuatan tabu yang menyebabkan orang bisa dituduh berbuat subversi.

Dengan demikian, sebagai organisasi PKK terutama beranggotakan istri-istri pegawai negeri. Atas dasar “kesadaran” para istri, ini harus menyusun rencana-rencana untuk dipertimbangkan oleh para pejabat dari bermacam-macam departemen yang terkait. Rencana ini kemudian diseleksi, disetujui, dan disahkan oleh para suami yang digaji sebagai pegawai negeri. Pada akhir dasa-warsa 1970-an, sewaktu menjalankan penelitian lapangan di Solo, Jawa Tengah, saya menemukan keadaan berikut. Di kecamatan tempat saya melakukan penelitian, istri Camat memimpin rapat-rapat PKK. Ibu Camat secara resmi membuka rapat dan selanjutnya salah seorang anggota pengurus, yang lebih kompeten mengambil-alih pimpinan. Ibu Camat selanjutnya bisa beristirahat sesuka hati, melewatkan waktunya dengan cara yang lebih sesuai baginya daripada memimpin rapat yang tidak santai itu. Tetapi ia duduk di kursi kehormatan dengan mengenakan kain dan kebaya yang paling indah. Maka jelas bagi siapa saja bahwa dialah tokoh yang paling penting di antara mereka. Yang demikian hanya terjadi di dalam rapat-rapat bulanan rutin. Karena pada peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya perayaan hari proklamasi kemerdekaan, suaminyalah yang berpidato utama untuk acara itu, dan ia jugalah tokoh yang paling penting.

Di samping demonstrasi masak-memasak atau kegiatan semacamnya, PKK terutama ikut serta dalam program keluarga berencana.35) PKK juga digunakan sebagai salah satu alat penting untuk mengumpulkan suara bagi GOLKAR dalam pemilihan umum. Camat sendiri akan benar-benar memperhatikan hal ini, karena sedikit-banyak jabatannya tergantung pada jumlah suara GOLKAR yang terkumpul di wilayah kecamatannya. Tujuan penting PKK lainnya, dan lebih mutlak digariskan oleh pemerintah, ialah pengawasan terhadap pegawai negeri yang pangkatnya lebih rendah dan usianya lebih muda melalui istri mereka. Dalam rapat-rapat demikian, anggota PKK dari tingkat yang lebih tinggi boleh dengan cara-cara halus mengingatkan anggotanya dari tingkat yang lebih rendah untuk mengawasi anggota keluarga masing-masing kalau-kalau ada yang menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyak ibu muda yang enggan menghadiri rapat-rapat itu karena sekalipun mereka punya kemampuan tertentu, mereka toh tidak akan didengar sama sekali. Tetapi mereka diwajibkan hadir. Suami akan menghadapi bermacam-macam hambatan karir jabatan kalau istri tidak rajin mengikuti kegiatan-kegiatan PKK dan/atau organisasi istri pegawai lainnya yang akan saya uraikan di bawah.

Dengan demikian urusan pokok PKK ialah soal-soal yang langsung menyangkut rumah-tangga, kesehatan, dan pakaian yang patut bagi para anggota .keluarga, pendidikan anak, dan keserasian dalam hidup bertetangga. Perempuan bertanggung-jawab atas ketenteraman keluarga, ketenangan dan ketertiban hidup para anggotanya. PKK tidak hanya digunakan untuk mengajar kaum perempuan menyadari kedudukan mereka yang selayaknya, tetapi juga merupakan salah satu alat yang wajib menjaga agar tidak ada golongan masyarakat yang menentang rezim yang berkuasa. Presiden Soeharto menegaskan hal ini jelas-jelas dalam pidatonya untuk Hari Ibu tahun 1977, ketika ia menyinggung huru-hara mahasiswa yang baru terjadi ketika itu di Bandung. Ia menyerukan kepada para ibu bangsa agar menghentikan “tingkah laku buruk” para pemuda itu.36)

Kecuali PKK yang lebih banyak merupakan program pemerintah untuk perempuan dibandingkan sebagai organisasi perempuan, KOWANI pada tingkat pusat masih merupakan organisasi payung bagi semua organisasi perempuan. KOWANI terdiri atas- dua macam organisasi perempuan: “independen” seperti PERWARI, Aisyah, dan Wanita Katolik dan organisasi-organisasi perempuan istri pegawai. Oleh karena tiap-tiap departemen pemerintah punya organisasi perempuan sendiri, maka karena jumlahnya, organisasi perempuan istri pegawai ini mendominasi KOWANI. Karena mereka juga mendapat bantuan negara, baik politik maupun praktis (misalnya kemudahan transpor, kantor, keuangan, dan lain-lain), maka ini berarti pemerintah menguasai hampir seluruh masalah yang berkaitan dengan organisasi perempuan. Sedikit-banyak sudah saya kemukakan bahwa dalam berbagai hal organisasi-organisasi perempuan “independen” itu dibatasi kegiatannya. Maka tibalah sekarang saatnya saya membahas organisasi-organisasi perempuan istri pegawai.

Pemerintah Soeharto bukanlah yang memulai organisasi-organisasi perempuan ini. Pada masa “Orde Lama,” yaitu akhir dasawarsa 1950-an, beberapa organisasi ini sudah ada, terutama organisasi istri-istri anggota angkatan bersenjata, yang ingin membantu suami mereka dalam menggelorakan kampanye nasional pembebasan Irian Barat, dan kemudian ganyang Malaysia. Keanggotaannya sukarela, dan kegiatannya terbatas. Di berbagai departemen pemerintah berdiri organisasi pegawai perempuan. Keanggotaannya juga sukarela, pimpinan dipilih oleh anggota, dan para perempuan anggota organisasi bersangkutan berjuang untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kepentingan mereka. Istri-istri pegawai boleh menjadi anggota, tetapi tidak wajib.

Struktur ini diubah oleh pemerintah “Orde Baru.” Berangsur-angsur diputuskan bahwa istri para pejabat harus menjadi anggota organisasi ini. Keanggotaan menjadi wajib, iuran dipotong otomatis dari gaji suami. Perempuan-perempuan pegawai pemerintah harus masuk KORPRI, organisasi untuk pegawai negeri, dan jika mereka menikah dengan seorang pegawai kantor pemerintah, mereka harus masuk organisasi perempuan pada kantor sang suami. Perubahan terakhir diberlakukan dalam pertengahan dasa-warsa 1970-an, pimpinan tidak lagi berdasar pemilihan, tetapi organisasi harus mengikuti pola hirarki yang sama dengan hirarki pemerintahan: istri kepala kantor dengan sendirinya menjadi ketua organisasi Dharma Wanita di kantor bersangkutan. Dengan demikian, jika suami pindah atau naik pangkat, maka istri pun mengikutinya: masuk dalam organisasi istri di kantor baru sang suami. Jika sang suami pensiun, istri juga harus mundur, tanpa peduli ia masih muda, cakap, dan suka bekerja.

Salah satu contoh ialah restrukturisasi kantor Kementerian Perkebunan. Kaum perempuan yang bekerja di kantor-kantor kementerian ini di Jakarta, yang organisasinya aktif, kecuali melakukan peranan sosialnya juga melakukan segala macam kegiatan serikat buruh demi kepentingan para anggota. Misalnya, organisasi berusaha menentang kecenderungan pegawai laki-laki yang melecehkan kaum perempuan. Setelah Orde Baru berkuasa, organisasi ini sama sekali berubah. Sejak itu anggota organisasi adalah istri orang-orang yang bekerja di kantor tersebut. Perempuan pegawai yang suaminya tidak bekerja di kantor ini tidak lagi berhak menjadi anggota organisasi. Kegiatan yang dilakukan pun tidak lagi bersangkut-paut dengan kepentingan anggota, melainkan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan jabatan suami. Dalam waktu senggangnya para anggota disibukkan dengan kursus-kursus merangkai bunga, pameran bergaya dan berbusana, dan berkampanye untuk memenangkan GOLKAR dalam pemilihan umum. Untungnya istri kepala kantor adalah seorang perempuan yang cakap, tetapi ia sendiri pun mati kutu; tidak bisa membuat kegiatan-kegiatan yang paling relevan, baik untuk para pegawai laki-laki maupun untuk para istri mereka.

Semua kantor pemerintah di seluruh Indonesia sekarang ini diseret ke dalam struktur seperti itu, dan semua melakukan kegiatan yang sama jenisnya, sesuai dengan contoh yang diberikan di Jakarta oleh kantor pusat masing-masing. Satu-satunya perbedaan yang dimungkinkan di negeri yang luas dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat beraneka-ragam itu adalah sentuhan budaya yang berbeda di sana-sini, seperti dalam menarikan tari-tarian tradisional atau memainkan alat-alat musik daerah masing-masing.

Pokok persoalan yang dibicarakan tidak lagi relevan bagi kaum perempuan yang bekerja di kantor bersangkutan, karena semuanya ditujukan untuk mendukung lelaki. Secara kolektif dengan menyelenggarakan resepsi-resepsi untuk tamu-tamu penting, secara individual dengan membantu suami dalam jabatannya. Untuk tujuan yang kedua ini diadakanlah kursus-kursus yang meliputi soal-soal seperti bagaimana mengasuh anak agar selalu tenang, sehingga sang bapak bisa bekerja tanpa terganggu.

Tiap departemen pemerintah mempunyai organisasi Dharma Wanita sendiri, yang dinamakan menurut departemen yang bersangkutan. Keempat cabang angkatan bersenjata mempunyai organisasi sendiri, yaitu Dharma Pertiwi, yang fungsinya sama dengan Dharma Wanita. Namun dengan tambahan bahwa mereka harus “menjajakan” operasi rniliter angkatan bersenjata kepada masyarakat. Dalam perang berlarut-larut yang sudah banyak menumpahkan darah, dimana angkatan bersenjata Indonesia memerangi rakyat Timor Timur, dilakukan kampanye-kampanye yang bertujuan menunjukkan bahwa Indonesia mengemban tugas “membangun” wilayah itu. Kampanye seperti ini di mana-mana selalu menunjukkan gambar nyonya-nyonya, dalam busana indah, berjalan susah-payah dengan selop tumit tinggi di jalanan berlumpur pulau itu.

Di tingkat daerah, organisasi perempuan dihimpun bersama di dalam suatu organisasi semacam GOWS (Gabungan Organisasi Wanita Surakarta). Seperti halnya KOWANI pada tingkat pusat, organisasi-organisasi yang bergabung di dalam GOWS dapat dibagi menjadi dua golongan besar. Satu golongan terdiri atas kelompok organisasi istri, dan yang lain adalah kelompok organisasi keagamaan atau organisasi lama yang umumnya nasionalis.

Organisasi istri itu masih terbagi lagi menjadi dua, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Pada akhir dasa-warsa 1970-an sekitar empat puluh organisasi perempuan bergabung dalam GOWS. GOWS mendapat pengawasan ketat dari pemegang kekuasaan tertinggi di Solo, juga dengan perantaraan para istri. Badan pelindung GOWS terdiri atas istri walikota, istri kepala kejaksaan, istri ketua pengadilan negeri, istri komandan militer, dan istri kepala polisi. Para suami mereka adalah anggota semacam badan pemerintahan untuk kota Solo, yang dibentuk sesudah walikota lama yang berhaluan kiri dipecat setelah kudeta 1965. Ingat bahwa istri walikota sekaligus juga ketua PKK dan dengan demikian ia punya wewenang atas semua kegiatan organisasi perempuan di kotanya. Dalam angaran dasar GOWS dinyatakan dengan tegas bahwa anggota tidak boleh membawa masuk pendirian politiknya ke GOWS, dan bahwa anggota yang berbuat bertentangan dengan kepentingan dan dasar negara akan dipecat.37) Anggota salah satu organisasi yang tergabung dalam GOWS itu umumnya berasal dari lapisan menengah atau lapisan atas masyarakat. Sebutan umum yang biasanya ditujukan untuk kaum perempuan dari kalangan ini ialah “kuntilanak wangi.” Mereka pergi kesana-kemari naik becak atau mobil mengenakan busana yang paling bagus, giat menjajakan politik pemerintah sekarang.

Kegiatan mencolok yang pernah saya saksikan pada berbagai kesempatan ialah “etiket show.” Pada satu sisi panggung, perempuan-perempuan mendemonstrasikan bagaimana tingkah-laku dan cara berbusana yang salah bila di lapangan tenis atau mengunjungi istri pejabat tinggi; sedangkan pads sisi lain dipertunjukkan tingkah-laku dan cara berbusana yang benar. Dengan cara demikian kaum perempuan dididik agar bertingkah-laku dengan patut, melaksanakan kegiatan dengan patut, sementara tingkah-laku yang menyimpang akan ditertawakan dan direndahkan.

Baik PKK maupun organisasi-organisasi yang terhimpun dalam GOWS mempunyai kegiatan arisan, yaitu tabungan bersama yang diberikan secara bergiliran dengan diundi. Jumlah yang diserahkan sama untuk setiap anggota, sedang besarnya tergantung pada kedudukan ekonomi anggota dan juga status sosial organisasi, atau tingkatan organisasi. Arisan berfungsi sebagai perkumpulan kredit bergilir. Pada gilirannya setiap anggota menerima jumlah uang yang cukup banyak, satu kali dalam jangka waktu tertentu. Uang arisan itu biasanya dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang mempertinggi gengsi, misalnya pakaian yang menarik perhatian, perhiasan, atau pakaian dan mainan anak-anak. Jarang saya dapati uang itu digunakan untuk kegiatan yang mendatangkan hasil.

lstri-istri anggota kepolisian dan kaum perempuan dari organisasi istri lainnya yang suaminya bekerja di lembaga pemerintahan selalu sangat sibuk oleh karena mereka harus menghadiri demonstrasi masak-memasak, ceramah, dan pertandingan-pertandingan PKK juga. Mungkin orang bertanya-tanya mengapa kaum perempuan itu relatif berorganisasi secara berlebihan sementara para birokrat militer malah, berusaha menyatukan berbagai organisasi dari bermacam-macam sektor masyarakat yang lain. Misalnya kegiatan organisasi mahasiswa semakin disalurkan ke dalam satu organisasi tunggal dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban di universitas-universitas yang selalu resah. Gerakan ini dinamakan “normalisasi kehidupan kampus.” Saya berpendapat bahwa berlebihannya organisasi untuk para istri pejabat itu tidak terlepas dari proses bahwa sesudah periode organisasi perempuan sebelum 1965 yang agak militan itu, kaum perempuan harus disubordinasikan kembali. Kaum perempuan sekarang diharuskan menjadi istri yang baik dan penurut, yang mengasuh anak-anak yang taat. Kaum perempuan masa sekarang tidak perlu menjalankan peran penting dalam birokrasi, atau dalam proses “pembangunan.” Oleh karena para pejabat laki-laki sudah menjalankannya, dan pengangguran laki-laki pun meningkat jumlahnya. Tidak ada perlunya perempuan membantu politik kiri yang tertuju kepada kaum miskin, karena semua kegiatan diarahkan untuk mendukung birokrasi militer yang gigih menjalankan politik kapitalis.

Akan tetapi karena secara tradisional kaum perempuan Indonesia itu aktif, tidak seorang pun bisa membungkamnya begitu saja. Maka lebih baik membuat mereka sibuk dengan urusan bunga, salad buah, sambil mengukuhkan kedudukan subordinasinya dalam masyarakat.

Keharusan kaum perempuan melakukan kegiatan di cabang-cabang Dharma Wanita atau Dharma Pertiwi tempat mereka menjadi anggota karena pekerjaan suami telah menjadi masalah besar bagi perempuan yang juga menjadi anggota organisasi perempuan lain. PERWARI adalah yang paling merugi kehilangan sangat banyak anggotanya, karena banyak anggotanya bersuami birokrat. Aisyah tidak begitu banyak kehilangan anggota, karena umumnya anggotanya berasal dari kalangan pedagang kecil dan pengusaha Muslim.

Organisasi-organisasi perempuan independen dalam berbagai hal juga bertingkah seperti burung elang di sarang organisasi-organisasi perempuan tradisional. Jika mereka tidak berhasil menjinakkan organisasi-organisasi independen itu, mereka berusaha menelannya habis ke dalam perutnya. Di sana-sini mereka berhasil, seperti yang terjadi dengan organisasi-organisasi kecil di kampung-kampung di Bukittinggi, Sumatra Barat. Tetapi di sana-sini mereka tidak berhasil mencapai tujuannya. Misalnya di Malang, koperasi perempuan Setia Budi Wanita mampu bertahan terhadap usaha berkali-kali dari Dharma Wanita untuk menelannya.

Penutup

Berbeda dari apa yang terjadi di berbagai negeri Dunia Ketiga lain, dimana gerakan perempuan giat di kalangan rakyat jelata (misalnya di India, Karibia, Meksiko, dan Peru), di Indonesia dewasa ini gerakan perempuan masih terbatas pada lapisan menengah dan atas masyarakat. Kalau pun perempuan miskin terkait di sana, mereka umumnya sebagai obyek politik tertentu belaka, seperti misalnya dalam program keluarga berencana, dan tidak menjadi peserta yang berperan aktif. Keluh-kesah apapun yang diungkapkan sehubungan dengan situasi sosial dan ekonomi yang sulit, dan terutama mengenai bagaimana hubungannya dengan subordinasi kaum perempuan, akan dicap sebagai berpolitik. Keluh kesah demikian berimplikasi semangat kiri, dan “kiri” dalam hubungan dengan “kaum perempuan” akan menimbulkan berbagai kesulitan yang disangkutpautkan dengan pesta-pora seks dan upacara pembunuhan. Demikianlah rezim militer menggunakan simbol-simbol tersebut untuk menciptakan pembenaran bagi kelangsungan tindakan represinya, tidak saja terhadap kaum perempuan tetapi juga terhadap golongan tertindas lainnya. Inilah salah satu alasan penting mengapa di Solo saya tidak bisa berhubungan dengan satu organisasi perempuan pun yang bisa saya ajak bekerja-sama dan memberikan pendapat mengenai hasil-hasil penelitian yang saya peroleh dari para perempuan buruh batik.

Dari sudut politik, organisasi-organisasi perempuan, seperti halnya semua organisasi massa, telah kehilangan kekuatan atau pengaruhnya yang pernah dimiliki selama periode perjuangan kernerdekaan nasional atau selama tahun-tahun pertama republik merdeka di bawah pemerintahan Presiden Sukarno. Hilangnya pengaruh ini terjadi ketika perjuangan kemerdekaan nasional akhirnya selesai, dan partai-partai besar di Indonesia berhasil memperoleh kekuasaan politik di negeri ini.

Untuk sementara waktu Indonesia pernah sangat radikal, tetapi terutama dalam politik internasional anti-imperialisnya, bukannya politik nasional dalam negeri. Dalam hal ini Angkatan Darat dan partai-partai Islam reaksioner berhasil menggagalkan setiap usaha untuk memperluas pembebasan atau emansipasi golongan-golongan lain selain kaum laki-laki yang berkuasa. Sesudah perebutan kekuasaan tahun 1965, ditegakkanlah suatu pemerintahan birokratik-militer yang kuat, yang dengan efektif menindas dan menghancurkan semua gerakan kiri, termasuk organisasi massa perempuan, GERWANI. Dewasa ini organisasi perempuan diawasi dengan ketat, dan mutlak harus menjalankan politik pemerintah.

Seperti kebanyakan organisasi perempuan di berbagai negeri lain di dunia, gerakan perempuan Indonesia pada paruh pertama abad ini mendapatkan sebagian besar anggotanya dari kalangan perempuan elit. Perjuangan untuk reformasi undang-undang perkawinan terutama merupakan kepentingan kaum perempuan kalangan elit priyayi (bangsawan birokrat Jawa), dan golongan-golongan borjuasi masa sekarang. Namun demikian sebelum pendudukan Jepang, yang diteruskan pada masa Presiden Sukarno, dilakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk kepentingan kaum perempuan miskin juga. Kegiatan ini terutama dilakukan oleh GERWANI dan Wanita Marhaen. Sekarang, organisasi perempuan “independen” yang punya hubungan yang berarti dengan golongan miskin masyarakat Indonesia nyaris hanya organisasi perempuan Islam Aisyah saja. Namun golongan ini tidak diperbolehkan menyuarakan tuntutan sosial atau ekonomi apapun, selain yang bersifat amal. Selama itu, pandangan Aisyah mengenai peranan kaum perempuan dalam masyarakat agak kuat dipengaruhi oleh ajaran laki-laki Islam ortodoks; misalnya mereka tidak pernah memperjuangkan salah satu di antara masalah paling penting gerakan perempuan di Indonesia, penghapusan poligini.

Melalui organisasi-organisasi istri dan PKK, kaum birokrat militer yang berkuasa berusaha menguasai kaum perempuan dan laki-laki lapisan bawah dalam hirarki pemerintahan di Indonesia. Anggota-anggota lapisan bawah dan berusia muda dalam organisasi-organisasi ini sering merasa jengkel karena harus ikut serta dalam kegiatan karena mereka hampir-hampir tidak punya pengaruh apapun pada apa yang terjadi dalam organisasi. Namun demikian, mereka dibebani tekanan sosial yang berat, juga melalui suami mereka, untuk hadir dalam rapat-rapat dan ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan.

Pada pihak lain, bagi kaum perempuan elit dan pimpinan organisasi perempuan, peran-serta mereka punya fungsi sosial tertentu. Status sosial mereka dipertinggi dan diperkokoh, dan mereka satu sama lain punya segala macam kontak sosial. Bagi sebagian besar mereka bahkan juga punya fungsi ekonomi: perdagangan batik dan perhiasan yang sangat sangat menguntungkan berlangsung di kalangan elit perempuan Indonesia ini. Banyak istri pegawai yang bergaji kecil berusaha membantu menambah pendapatan sang suami dengan cara ini. Pada pihak lain istri para pengusaha kaya, melalui hubungan mereka dengan perkumpulan-perkumpulan perempuan tingkat atas itu kadang-kadang bisa mendapatkan pertolongan tertentu di tengah-tengah belantara birokrasi, untuk kelangsungan usaha dagangnya sendiri atau usaha dagang suami.

Dengan demikian melalui kombinasi pengukuhan subordinasi kaum perempuan secara terorganisasi dan rezim kapitalis militer yang represif, kaum perempuan di semua lapisan masyarakat Indonesia itu dikontrol. Bentuk struktur hirarkis organisasi-organisasi perempuan di Indonesia dewasa ini memudahkan pengekangan kaum perempuan miskin. Karena itu “kuntilanak wangi,” sebutan populer untuk organisasi-organisasi istri itu, menjadi alat penindas terhadap sesama saudari yang miskin, dan bukannya membantu mereka, yang sekaligus memperkokoh subordinasi para anggota mereka sendiri.

Kaum perempuan Indonesia selalu berperan aktif di dalam proses produksi sosial. Karena itu dirasa sangat layak bahwa kaum perempuan harus dengan secara terorganisasi dilibatkan dalam segala macam kegiatan yang bersangkutan dengan fungsi kaum perempuan dalam masyarakat. Lagi pula, di masa lalu yang belum lama berselang, kaum perempuan berorganisasi dalam skala besar-besaran untuk memperjuangkan kepentingan yang mereka rumuskan sendiri. Kepentingan-kepentingan ini tidak didukung oleh kaum laki-laki pemegang kekuasaan dalam masyarakat dewasa ini. Karena itu kepentingan umum perempuan harus dirumuskan kembali, dan kaum perempuan harus disubordmasikan kembali. Dan adakah struktur yang lebih baik untuk resubordinasi kaum perempuan selain organisasi-organisasi perempuan?

Sumber: http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/2385/

~ oleh Anti Capitalism di/pada Februari 29, 2008.

Dwi Wijayanto Rio Sambodo

2008-09-18T22:15:00.000+07:00

Dwi Wijayanto Rio Sambodo: Curicullum Vitae

Curicullum Vitae

2008-09-18T22:13:00.003+07:00

PENDIDIKAN
1. TK Trisula Tamat 1982
2. SD Perguruan Rakyat III Tamat 1988
3. SMPN 97 Tamat 1991
4. SMA Perguruan Nusantara Tamat 1994
5. STIE Indonesia (Akuntansi) Tamat 2002
6. Pasca Sarjana Universitas Jayabaya (Magister Management) Tamat 2007

TULISAN/ MAKALAH
1. Pengantar Marhaenisme (2003)
2. Pancasila 1 Juni 1945 (2006)
3. Perjuangan dan Pengorganisasian Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa (2006)
4. Agitasi dan Propaganda (2006)
5. Uraian Tugas Sekretariat Partai,
Membangun Organisasi Partai Yang Kuat, Ketat & Mantap (2006)
6. Pancasila, Tantangan Terhadap Pemiskinan Kaum Marhaen (2007)
7. Memimpin Organisasi Partai (2007)
8. Bangkitlah Kaum Muda Indonesia (2008)
9. Pengantar Nasionalisme Indonesia (2008)
10. Gerakan Koperasi Dalam Menghadapi Krisis Global (2008)
11. Mengapa Harus Ada Partai? (2008)
12. Perlukah Kita Ber-oposisi? (2008)
13. Kenapa Warga Kota Banyak Yang Miskin? (2008)
14. Nonton Bareng dan Gotong Royong? (2008)
15. Cabut TAP MPRS XXXIII/1967 (2008)

BERITA MEDIA
1. Rakyat Merdeka, 1999, “Pengadilan Soeharto Serahkan Kepada Rakyat”
2. Kompas, 2000, 01/07/2000, ”Elite Politik Hendaknya Utamakan Nilai Kemanusiaan”
3. Tabloid Berdikari, 2000, “Membangun Organisasi Mahasiswa”
4. Harian Terbit, 29/01/2001, “Orba Goyang Gus Dur-Megawati”
5. Nonstop, 30/09/2007, “Banteng Jakarta Timur Tolak Perda Tibum (Ketertiban Umum)”
6. Nonstop, 22/01.2007, “Pelajar & Mahasiswa Akan Digarap DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur”
7. Indopos, 18/12/2006 ”Tabulasi Dukungan DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur”
8. Pos Metro, 2008, “Sosok, Kenal Politik Lewat Partai”
9. Bendera The Jak, Juni2008, “Bola, Olahraga Rakyat”
10. Info Warga UKU, Mei/2008, “Apa Arti Penting Gotong Royong Bagi Warga”
11. Panji Oposisi, Agustus/2008, Kekuasaan & Cita-Cita Kekuasaan Kaum Muda”

ORGANISASI
1. Forum Komunikasi & Solidaritas Mahasiswa (FKSM) STIE Indonesia : 1997-1998
2. Keluarga Mahasiswa (KM) STIE Indonesia (Pendiri) : 1998-2002
3. Forum Komunitas Mahasiswa Se-Jabotabek : 1998-1999
4. Forum Mahasiswa Rawamangun(FOMARA): 1999-2000
5. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta : 1997-2001
6. Komisi Khusus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) STIE Indonesia : 1998-1999
7. Yayasan Pendidikan Mutiara Indah (Sekretaris) : 1998-skrg
8. Karang Taruna Rw.04 Utan Kayu Utara (Wakil Ketua) : 1998-2000
9. Sekretariat Nasional (SEKNAS) Divisi Materi Jaringan Mahasiswa Pemantau Pemilu (UNFRELL): 1999
10. Forum Persaudaraan Lima Cipayung Jakarta (Pendiri): 2000-2001
11. Yayasan Pendidikan Ibnu Al Fajar (Wakil Sekretaris): 2002-skrg
12. Pengurus Rukun Tetangga (RT) 007/04 Kel.UKU (Sekretaris) : 2002-skrg
13. Keluarga Besar Marhaenis /KBM DKI Jakarta (Wakil Sekretaris) : 2003-2005
14. Forum Perjuangan ’96 (Sekretaris): 2002-skrg
15. Pemuda Demokrat Indonesia Jakarta Timur (Sekretaris): 2003-skrg
16. Koperasi Mega Gotong Royong Jakarta Timur (Sekretaris) : 2004-skrg
17. Forum 98 Center (Divisi Jaringan): 2005-skrg
18. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jakarta Timur (Sekretaris): 2005-2010
18. Front Perjuangan Rakyat (FPR)/Divisi Agitasi & Propaganda : 2007-skrg
19. Yayasan Sosial Muda Peduli Bangsa (Pendiri): 2007-skrg
20.Pengurus Rukun Warga (RW.04) Kel.Utan Kayu Utara (Wakil Ketua 1) : 2007-2010
21.Pembina (Penasehat) The Jakmania UK : 2008-2010

KEGIATAN/AKTIVITAS :
1. Forum Diskusi Mega Solidaritas (Peserta) 1996-1997
2. Forum Kajian & Diskusi STIE Indonesia (Kordinator) 1997-1998
3. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ’69 Front Marhaenis (Panitia) 1997
4. Pekan Penerimaan Anggota Baru GMNI (Panitia) 1997-2001
5. Kaderisasi Tingkat Dasar GMNI DKI Jakarta (Pembicara) 1998-2002
(Nasionalisme/ Marhaenisme/ Organisasi/ManajemenAksi, dll)
6. Kaderisasi Tingkat Dasar GMNI 1996-1997
7. Diskusi/ Seminar Kepemudaan & Kemahasiswaan (Peserta) 1997-2000
8. Pembelaan Penggusuran PSK Rawamangun (Pendamping) 1998
9. Pelatihan Studi Kelayakan Menpora (Peserta) 1999
10. Pelatihan Rencana Penyusunan Usaha Menpora (Peserta) 1999
11. Kongres XIII GMNI di Kupang (Panitia) 1999
12. Serikat Pengamen Jalanan & Pelajar Jakarta (Pendamping) 1999-2000
13. Deklarasi Pengaktifan GSNI DKI Jakarta (Penanggung Jawab) 2000
14. Anggota Redaktur Majalah ”Berdikari” 2000-2001
15. Penerbit Buku ”Gubuk Kajian Mutiara Nasional’ (Ketua harian) 2000
16. Notulen Sidang Tahunan Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI 2000
17. Notulen Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan 2000
18. Peluncuran Buku & Diskusi Marhaenisme GMNI Jakarta (Panitia) 2000
19. Training of Trainer Marhaenisme (KBM) 2001
20. Seminar Sehari Korda GMNI Jatim (Moderator) 2001
21. Kaderisasi Tingkat Dasar DPC GMNI Kabupaten Tulung Agung ”Pengantar Marhaenisme” (Pembicara) 2002
22. Diskusi ”Menakar Demokrasi” DPC PMII Ciputat (Pembicara) 2001
23. Seminar Pra Konfercab GMNI DKI Jakarta (Moderator) 2001
24. Diskusi Narkoba ”Orang Indonesia (OI)/Fals Fans Club’ (Moderator) 2002
25. Pelatihan Jurnalistik SUKMA (Peserta) 2002
26. Kaderisasi Tingkat Inti DPC GMNI Kabupaten Indramayu (Fasilitator) 2002
27. Kongres XIV GMNI di Manado (Panitia) 2002
28. Pemimpin Redaksi Buletin “Propaganda” 2002-2004
29. Kaderisasi Tingkat Dasar DPC GMNI Kota Cirebon ”Manajemen Aksi & Propaganda” (Pembicara) 2003
30. Diskusi Terbatas DPC GMNI Kota Palembang ”Gerakan Mahasiswa dan Pemilu 2004” (Pembicara) 2003
31. Kursus Kader Partai PDI Perjuangan DKI Jakarta Tingkat Pratama 2003
32. Dialog Interaktif HUT PDI Perjuangan ”Masa Depan Partai, Antara Harapan dan Realita” (Moderator) 2003
33. Diskusi Terbatas BEM Universitas 17 Agustus 1945 “Gerakan Mahasiswa Menghadapi Kegagalan Reformasi” (Pembicara) 2004
34. Kaderisasi Tingkat Dasar DPC GMNI Kota Bekasi “Manajemen Organisasi Gerakan” (Pembicara) 2004
35. Kursus Calon Guru Kader PDI Perjuangan (Peserta) 2006
36. Diskusi Pancasila PAC PDI Perjuangan Kecamatan Matraman
“Pancasila Menghadapi Acaman Pemiskinan”(Pembicara) 2006
37. Diskusi Interaktif PAC PDI Perjuangan Kecamatan Cipayung
“Tantangan Pembangunan Kota Yang Memiskinkan” (Pembicara) 2006
38. Pembekalan Pencegahan Narkoba BNP DKI Jakarta (Peserta) 2006
39. Diskusi Pemuda, DPC Pemuda Demokrat Indonesia Jakarta Timur
”Strategi Memenangkan Marhaenisme” (Pembicara) 2007
40. Tour De Blitar, Front Pemuda Marhaenis (Kordinator) 2007
41. Pemimpin Umum Buletin ”Info Warga UKU” 2008-skrg
42. Pemimpin Umum Buletin ”Bendera The Jak” 2008-skrg
43. Pemimpin Umum Redaksi “Panji Oposisi” 2008-skrg

Rakyat Pilih Pemimpin yang Cerdas

2008-09-17T20:04:00.000+07:00

SEMARANG, RABU- Bangsa Indonesia yang saat ini tengah mengalami situasi perekonomian yang sulit, pada Pemilu 2009 membutuhkan sosok pemimpin yang cerdas, peka, dan memiliki hati nurani yang memihak pada rakyat, khususnya rakyat kecil dan miskin.

"Saat ini yang kita butuhkan adalah pemimpin yang cerdas dalam segala hal, bisa peka terhadap masalah-masalah yang muncul, jujur, memiliki hati nurani," kata Drs. Suprayogi, M.Pd., dosen Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (Unnes) di Semarang, Rabu (17/9).

Ia menambahkan, pemimpin yang dibutuhkan rakyat Indonesia pada Pemilu 2009 adalah pemimpin yang bisa memilah-milah antara mana itu yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pemimpin, serta mengerti tentang kebutuhan rakyatnya, terutama rakyat kecil.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Suseno, S.Pd., dosen Fakultas Bahasa dan Seni Unnes yang menyatakan, pada era kemerdekaan saat ini, yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah pemimpin yang bisa membenahi masalah-masalah yang masih membelenggu bangsa ini, terutama bagi rakyat kecil dan miskin yang bukan hanya dipusingkan oleh masalah ekonomi saja, tetapi juga masalah sosial lainnya.

Kedua dosen itu berpendapat, selain masalah ekonomi yang paling utama yang harus segera dibenahi juga tentang hak-hak rakyat yang kalau dilihat saat ini semakin terabaikan, seperti seringnya terjadi penggusuran pada rumah-rumah yang ditempati rakyat miskin hingga penggusuran pada pedagang kecil dengan alasan menempati di lokasi yang salah.

Dengan melihat keadaan di masyarakat yang tidak menentu seperti ini menurut mereka, akan membuat rakyat kecil dan miskin semakin tersingkirkan dan tidak berdaya.

Dwi Wijayanto Rio Sambodo: Rakyat Makin bingung

2008-09-17T20:01:00.000+07:00

[KCM] Rakyat Makin bingung

Rakyat Makin bingung

2008-09-17T19:55:00.001+07:00

Rabu, 17 September 2008 | 19:28 WIB

SEMARANG, RABU- Banyaknya partai politik peserta Pemilu 2009 akan membuat rakyat kecil makin bingung memilih calon pemimpin yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam perbincangan dengan sejumlah rakyat kecil di Semarang, Rabu (17/9), terungkap, sosialisasi partai politik peserta pemilu di tingkat akar rumput masih sangat kurang. Sehingga, rakyat tidak banyak tahu partai-partai mana saja yang layak mendapat mandat untuk mewakili aspirasi mereka.

Wartini, seorang ibu rumahtangga di Kota Semarang, misalnya, mengaku tak mengerti mengapa begitu banyak partai yang akan ikut serta dalam Pemilu 2009. Dia juga mengaku tidak tahu banyak tentang partai-partai itu.

Sedangkan Sobirin, juga warga Kota Semarang, menyatakan, kurangnya sosialisasi partai politik akan membawa dampak besar bagi rakyat dalam memilih nanti. Bukan tidak mungkin rakyat akan asal nyoblos bahkan menjadi golput (golongan putih), karena tidak begitu paham dengan partai peserta pemilu tersebut.

Melihat kenyataan itu, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Suseno, S.Pd menyatakan, pemerintah seharusnya lebih memahami apa yang sebenarnya diperlukan oleh rakyat. Selain itu, pemerintah juga harus menata kembali masalah yang terlanjur membelenggu bangsa ini. Masalah ekonomi dan sosial merupakan hal mendasar yang harus segera dibenahi.

Ia berharap ada pihak-pihak yang memberi pemahaman politik bagi rakyat kecil, sehingga mereka bisa benar-benar teliti dalam memilih calon pemimpin yang bisa membawa kepada keadaan yang lebih baik.

Kutipan KCM: PDIP: Pemerintah SBY Harus Minta Maaf ke Petani

2008-09-17T19:42:00.000+07:00

[KCM] PDIP: Pemerintah SBY Harus Minta Maaf ke Petani

Dwi Rio Sambodo

Cegah pencemaran lingkungan dengan hukum administrasi

Menyelamatkan Benteng Terakhir Penyokong Kehidupan Ibu Kota

Sistem pengelolaan sampah terpadu

Tentang Rio

PETA Jakarta Timur

Betawi dan Akar Sosial Budaya Jakarta

Cabut TAP MPRS 33-1967

Pancasila 1 Juni (2): Haul Bung Karno

Pancasila 1 Juni

Nasionalisme Indonesia

Memimpin Organisasi Partai

Gerakan Koperasi dalam menghadapi krisis global

Dialog Kebangsaan

Perlukah kita ber-Oposisi?

Mengapa harus ada partai

Hidup Sederhana Gaya Kuba

Hidup Sederhana Gaya Kuba

Aktivitas

BERDIKARI

BERDIKARI

Habis Manis Sepah Dibuang

Habis Manis Sepah Dibuang

Jalan baru pembebasan

Jalan baru pembebasan

Bank Selatan Didirikan

Bank Selatan Didirikan

Revolusi belum selesai!

Revolusi belum selesai!

Catatan A. Umar Said

17 Agustus : revolusi belum selesai!

Amerika Latin bergeser ke "kiri"

Amerika Latin bergeser ke "kiri"

Presiden Perempuan Chile

Presiden Perempuan Chile

Mantan tapol jadi presidenperempuan di Cile

Bung Karno & Marxisme

Bung Karno & Marxisme

Renungan dan catatan tentang BUNG KARNO (11)

Pidato BK: Proklamasi dan Pembukaan UUD45

Pidato BK: Proklamasi dan Pembukaan UUD45

Menegakkan Pancasila

Menegakkan Pancasila

Organisasi-organisasi perempuan di Indonesia sesudah 1950

Organisasi-organisasi perempuan di Indonesia sesudah 1950

Dwi Wijayanto Rio Sambodo

Curicullum Vitae

Rakyat Pilih Pemimpin yang Cerdas

Dwi Wijayanto Rio Sambodo: Rakyat Makin bingung

Rakyat Makin bingung

Kutipan KCM: PDIP: Pemerintah SBY Harus Minta Maaf ke Petani

Mantan tapol jadi presiden
perempuan di Cile